Berita

briptu norman/ist

Inilah Perang Terbuka Polri Lawan Presiden SBY di Blantika Musik

MINGGU, 10 APRIL 2011 | 15:08 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Perubahan sikap Mabes Polri terhadap Briptu Norman, dari rencana memberi sanksi menjadi pujian dan bahkan mengijinkan Norman masuk dapur rekaman, akan menjadi pukulan telak bagi Presiden Yudhoyono.

Mengapa demikian?

"Disadari atau tidak, sambutan publik yang luar biasa kepada Briptu Norman, membuat Polri secara institusi terangkat citranya. Dan masyarakat langsung membandingkannya dengan Presiden Yudhoyono yang pernah tampil di TV menyanyi, tapi dicibir publik," kata tokoh Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi, kepada Rakyat Merdeka Online siang ini (Minggu, 10/4) di Jakarta.

"Nanti, bila rekaman lagu Briptu Norman beredar di pasar dan sambutannya juga bagus, akan menjadi pukulan sangat telak bagi SBY, yang juga memasarkan lagu-lagunya di blantika musik nasional," tambah mantan jurubicara presiden ini.

"Saya tidak tahu apakah Kapolri menyadari bahwa semua ini akan menimbulkan dampak negatif terhadap SBY," sambung Adhie lagi.

Adhie percaya, bila Kapolri menyadari bahwa kehadiran Norman sebagai aparatus negara di blantika musik akan bersaing langsung dengan aparatus negara tertinggi (Presiden), tentu Kapolri akan melarang.

"Sebaliknya, kalau tahu namun membiarkan dan mengijinkan berarti Polri sengaja menantang Presiden secara terbuka di blantika musik," demikian Adhie. [guh]


Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya