Ketua Umum PBNU Akhirnya Mengakui Kebohongan Pemerintah SBY

RMOL. Pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj, yang menyebutkan sampai saat ini janji deradikalisasi oleh pemerintah hanya menjadi simbol dan penghias di media, merupakan kemajuan yang luar biasa dari ormas keagamaan terbesar di dunia itu. Terutama dalam menyikapi pemerintahan Yudhoyono yang kian banyak dicibir orang, di dalam dan luar negeri.

Demikian disampaikan Adhie M Massardi, Jubir (alm) KH Abdurrahman Wahid semasa presiden dan setelahnya, kepada Rakyat Merdeka Online siang ini (7/4) di Jakarta.

“Sebelum ini, KH Said Aqil Siradj sebagai pimpinan PBNU cenderung membela rezim Yudhoyono. Terutama ketika semua pimpinan ormas keagamaan (minus PBNU) mendeklarasikan ‘Perlawanan Terhadap Kebohongan Rezim’ di kantor PP Muhammadiyah (10/1), beliau nekad pasang badan untuk Pemerintah, dan malah menyalahkan cara mengritik para pemuka lintas agama yang dianggapnya menyimpang,” kata aktivis Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini.

Tapi di hadapan sejumlah wartawan di Jakarta, Selasa (5/4) lalu, “Kang Said tampaknya mulai menyadari bahayanya membela rezim yang bohong, terutama dalam masalah terorisme. Sebab yang celaka nanti bukan hanya PBNU dan kaum Nahdliyin, tapi bangsa dan negara bisa terancam,” tutur Adhie.

Dalam soal pemberantasan terorisme, Said memang menyatakan pemerintah tidak melakukan kerja nyata menderadikalisasi kelompok agama. ”Beberapa waktu lalu (30/10/10) saya pernah dinobatkan menjadi Koordinator Nasional Gerakan Deradikalisasi Agama oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, tetapi hingga hari ini kerja bersama dengan lembaga ini juga belum terlihat,” kata Said.

“Rupanya setelah mengalami sendiri termakan janji pemerintah yang tak ada realisasinya, Kang Said baru menyadari kebenaran yang disampaikan para pemuka lintas agama beberapa waktu lalu,” ujar Adhie Massardi. [guh]