Berita

ilustrasi/ist

Berita Tentang Wajah Buruk Indonesia Di Media Asing Sudah Jadi Hal Yang Biasa

RABU, 06 APRIL 2011 | 08:13 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Di komunitas internasional pembicaraan mengenai situasi Indonesia yang semakin buruk dalam beberapa tahun terakhir di bawah pemerintahan SBY bukan barang baru lagi. Ini menggoyahkan segala catatan indah mengenai prestasi Indonesia yang dipandang sebagai salah satu contoh dan model negara yang relatif mampu mempertahankan stabilitas politik dan ekonomi di saat bersamaan.

Dua pemilihan umum dan pemilihan presiden di tahun 2004 dan 2009 dipuji banyak kalangan internasional sebagai pemilihan yang paling demokratis pasca Soeharto. Begitu juga dengan nasib baik Indonesia selamat dari krisis ekonomi 2008. Indonesia pun diberi kehormatan duduk di kelompok G-20 dan kini menjadi ketua Asean.

Namun belakangan, cerita-cerita berbau negatif mengenai kondisi Indonesia di bawah pemerintahan SBY, yang berkaitan dengan situasi politik dan demokrasi maupun ekonomi dan hukum, mulai diberitakan oleh berbagai media massa asing apa adanya. Seakan berita yang memperlihatkan sisi buruk wajah Indonesia ini sudah tidak menjadi tabu lagi. Dalam tiga pekan terakhir setidaknya ada empat pemberitaan media massa asing yang dengan sangat tajam menyoroti kondisi Indonesia di bawah SBY.

Dimulai dari pemberitaan mengenai dokumen nota diplomatik Kedubes Amerika Serikat yang dibocorkan WikiLeaks di The Age dan Sydney Morning Herald yang terbit di Australia. Artikel yang ditulis Philip Doring yang terbit di kedua koran itu menyoroti berbagai kasus, mulai dari korupsi sampai tekanan politik, yang melibatkan Presiden SBY dan sejumlah orang terdekatnya. Terlepas dari sifat informasi yang dikirimkan Kedubes AS di Jakarta ke Washington DC yang belum bisa dinyatakan bersifat final, namun pemberitaan seperti itu tentu membuat masyarakat internasional mulai menduga-duga apakah benar ada yang salah di Indonesia.

Selanjutnya, Al Jazeera yang bermarkas di Qatar menurunkan pemberitaan mengenai "ketidaktegasan pemerintah Indonesia dalam menghadapi agresivitas sekelompok masyarakat terhadap kelompok yang memiliki pandangan dan keyakinan yang berbeda". Al Jazeera juga menurunkan pemberitaan mengenai "rencana sejumlah purnawirawan jenderal TNI melakukan kudeta".

Wall Street Journal edisi Asia menjelang tutup bulan Maret lalu seperti tak mau kalah. Sebuah artikel yang ditulis peneliti Kelley Currie menohok ketidaktegasan SBY dalam menghadapi persoalan di Indonesia. Ketidaktegasan ini membuat seolah Indonesia mengidap penyakit gatal selama tujuh tahun terakhir.

Terakhir, dua hari setelah Wall Street Journal, jurnalis Reuters Neil Chatterjee dalam artikel analitik “Risiko Kunci Politik yang Harus Diperhatikan di Indonesia” yang juga diterbitkan sejumlah media massa asing seperti Los Angeles Times, mengatakan, setelah terpilih kembali sebagai presiden di tahun 2009 masyarakat berharap agar SBY dapat menggunakan periode kedua ini untuk memperlihatkan legasinya sebagai tokoh reformasi yang progresif. Namun sejauh ini harapan itu belum terwujud.

Ini bukan baru pertama kali Chatterjee menyatakan hal itu. Analisa ini telah disampaikannya beberapa bulan lalu dan juga pernah dimuat media massa berbahasa Inggris yang terbit di Indonesia.

Chatterjee pun mengkritisi semangat besar yang kerap dikumandangkan pemerintahan SBY untuk menekan dan memberantas korupsi. Faktanya, dalam Indeks Persepsi Korupsi edisi terakhir yang dikeluarkan Transparency International tahun 2009 disebutkan bahwa Indonesia mengantongi poin 2,8 dari 10. Menurut Chatterjee, ini adalah sinyal kuat bahwa sama sekali tidak ada kemajuan dalam hal pemberantasan korupsi di era SBY.

“Hukuman penjara selama tujuh tahun untuk Gayus Tambunan, pejabat kecil di Dirjen Pajak Kementerian Keuangan yang mengagetkan masyarakat karena menyuap petugas untuk dapat keluar dari tahanan, sangat mengecewakan,” ujarnya.

Seperti kebanyakan analisa dan pemerhati dari kalangan luar negeri, Chatterjee juga menyoroti ketidaktegasan pemerintahan SBY dalam menghadapi tekanan kelompok fundamental yang tidak segan-segan menyerang kelompok minoritas dan penganut paham kepercayaan yang berbeda. [guh]


Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya