Gamawan Fauzi: Saya Siap Dipanggil, yang Lalai itu Daerah

RMOL. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi siap dipanggil Komisi Ombudsman untuk menjelaskan keterlambatan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2011.

“Ya, saya siap dipanggil. Yang lalai kan daerah. Kami justru marah-marah, karena mereka tidak segera mencairkan dana ter­sebut,” tegasnya kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, dana sudah ter­distribusi ke seluruh daerah sejak 2010.

Sebelumnya, Ketua Komisi Ombudsman, Danang Girindra­war­dana menyatakan, bakal me­manggil Gamawan Fauzi ter­kait kisruh penyaluran dana BOS.

Selain itu, Ombudsman juga me­manggil Kemendiknas dan Kemenkeu. Ombudsman me­manggil ketiga kementerian itu untuk menindaklanjuti laporan yang diadukan Indonesia Corrup­tion Watch (ICW), komunitas guru, dan Aliansi Orang Tua Mu­rid Peduli Pendidikan Indonesia.

Gamawan selanjutnya menga­takan, laporan dan pemanggilan yang ditujukan kepadanya salah alamat. Soalnya, kata dia, Ke­men­dagri sama sekali tidak ber­kaitan dan memiliki tanggung jawab atas penyaluran dana BOS.

“Itu kewenangan Kemendik­nas, dan yang menyalurkan dana­nya adalah Kemenkeu. Dalam hal ini, Kemendagri tidak memiliki kaitan apapun, kami hanya mem­bantu. Kok  kami yang disalah­kan,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

 Mengenai pencairan dana BOS, bisakah Anda jelaskan pem­bagian tugas antara Ke­men­diknas, Kemenkeu dan Ke­mendagri?
Pencairan dana BOS meru­pakan kebijakan dan tanggung jawab Kemendiknas. Uangnya, bersumber dari Kemenkeu. Jadi, kedua kementerian itu bersinergi untuk mencairkan dan mendis­tribusikan dana tersebut ke se­luruh daerah.

Karena pembinaan otonomi daerah ada di Mendagri, Mendik­nas meminta bantuan kepada saya. Dia bilang, Pak Mendagri tolong bantu penyaluran dana BOS. Sebab pembinaan otonomi daerah ada pada Anda.

Makanya, saya memanggil se­mua Sekretaris Daerah (Sekda), bulan lalu. Saya me­minta mereka segera mencairkan dana itu, karena sangat dibutuh­kan untuk biaya operasional se­kolah. Jangan sampai, sekolah kesulitan mencari anggaran, sementara anggaran yang udah ada tidak segera dicairkan.

 Sejumlah daerah menya­ta­kan Kemenkeu dan Kemen­diknas terlambat mencairkan dana tersebut?
Lho siapa yang terlambat. Angga­ran itu sudah didistri­busi­kan ke seluruh provinsi dan kabu­paten/kota sejak  2010. Yang sa­lah itu daerah, bukan pusat. Me­reka tidak segera menyalur­kan anggaran itu ke sekolah-sekolah. Padahal dananya sudah berada di daerah. Itulah masalahnya.

Karena itu, saya diminta Ke­men­diknas untuk membantu me­nangani persoalan tersebut. Kemudian, saya memanggil se­mua Sekda, dan kenapa dana itu tidak dicairkan. Tidak sekadar meminta penjelasan, Kemendagri dan Kemendiknas akan memberi pinalti kepada daerah yang tidak segera mencairkan dana tersebut.

Kapan batas waktunya?
Kami meminta secepat mung­kin, tidak boleh ada penundaan. Sebab, kegiatan belajar-mengajar jalan terus. Kalau dana itu tidak segera dicairkan, bagaimana biaya operasional sekolah-seko­lah. Jangan sampai sekolah ber­hutang pada pihak lain, padahal uangnya sudah sampai ke semua daerah.

Jika mereka tetap lalai, pe­nal­tinya bagaimana?
Tentang apa dan bagaimana penaltinya, masih dirumuskan Mendiknas dan Menkeu. Saya tunggu hasil rapat itu, dan akan mendukung saja.

Jadi, pemanggilan dan pela­po­ran yang ditujukan kepada Anda salah alamat?
Itu karena mereka nggak ngerti. Kenapa jadi saya yang di­laporkan, apa urusan saya? Saya kan hanya membantu Kemen­diknas dan Kemenkeu dalam menjalankan program tersebut. Sebagai koordinator bidang oto­nomi daerah, saya memang harus turun tangan kalau ada program kementrian yang macet.

Apa yang Anda harapkan?
Saya meminta kepada semua pihak, sebelum bicara, pahami dulu masalahnya. Ini kewe­na­ngan siapa, program siapa. Ja­ngan langsung laporkan atau memberikan komentar tanpa me­mahami  persoalannya. Itu salah, dan akan membuat per­sepsi masyarakat jadi salah.   [RM]