Dewan Keamanan PBB kembali akan menggelar konsultasi untuk membahas konflik Sahara pada pertengahan hingga akhir April ini. Hal itu disampaikan Perwakilan Permanen Kolumbia yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Keamanan PBB, Nestor Osorio.
Dalam pertemuan konsultasi itu, menurut Osorio, ke-15 anggota Dewan Keamanan akan mengkaji laporan yang disampaikan Sekjen PBB Ban Ki-moon. Dalam keterangan pers yang disampaikan di New York, hari Senin (4/4), Osorio menjelaskan bahwa ke-15 anggota Dewan Keamanan akan menggelar pertemuan pada tanggal 27 April untuk mengadopsi resolusi baru bagi perdamaian di Sahara yang akan diemban misi perdamaian PBB di Sahara, Minurso.
Dalam kunjungan ke Markas PBB di New York baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Maroko, Taib Fassi Fihri, menjelaskan hasil pertemuan informal di Malta awal bulan ini.
Menurut Ban Ki-moon, pertemuan informal di Malta memperlihatkan kemajuan penting untuk menciptakan perdamaian di kawasan itu.
Kepada Ban Ki-moon, Fassi Fihri menjelaskan hubungan antara implementasi dari kebijakan regionalisasi, khususnya di Provinsi Sahara dan tujuan dari inisiatif otonomi khusus yang ditawarkan Kerajaan Maroko sebagai langkah penting yang harus diambil untuk mendukung demokrasi di Sahara.
Fassi juga menjelaskan arti penting Dewan HAM Nasional yang baru-baru ini dibentuk Kerajaan Maroko untuk mendukung perlindungan HAM di negara itu.
Sementera di Rabat, Menteri Inggris untuk Urusan Timur Tengah dan Afrika Utara Alistair Burt mengatakan bahwa reformasi konstitusi yang diumumkan Raja Muhammad VI adalah sebuah langkah yang signifikan.
Hal itu disampaikan Burt ketika memberikan keterangan di sela-sela kunjungan Pangeran Charles ke Maroko.
Menurut Burt, hubungan baik kedua negara selama ini terbilang baik dan prima. Dia juga menambahkan, kunjungan Pangeran Charles ke Maroko akan semakin memperkokoh hubungan itu.
Pangeran Charles mengunjungi Maroko selama tiga hari atas undangan Raja Muhammad VI. [guh]
