Berita

rizal ramli/ist

Tokoh Oposisi: Angin Perubahan Indonesia Tak Perlu Kudeta

KAMIS, 31 MARET 2011 | 18:00 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Indonesia memang membutuhkan perubahan mendasar untuk dapat keluar dari keadaan yang tak menguntungkan mayoritas rakyat. Dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di bawah pemerintahan SBY, pengangguran dan penduduk miskin bertambah banyak. Gap antara kelompok the haves dan the have-nots juga semakin lebar menganga.

Namun diingatkan, perubahan yang dibutuhkan itu, menurut ekonom senior DR. Rizal Ramli ketika berbincang dengan Rakyat Merdeka Online petang ini (Kamis, 31/3) tidak perlu dilakukan dengan jalan kudeta. Sebaliknya, perubahan yang menyeluruh dapat dilakukan secara efektif dengan dukungan publik dan melalui pendekatan damai tanpa kekerasan.

“ Kudeta hanya dapat dilakukan dengan menggunakan senjata atau dengan kekuatan militer,” ujar salah seorang tokoh oposisi ini.

Rizal Ramli mengajak masyarakat Indonesia menjadi inspirasi bagi warga dunia seperti di tahun 1998 ketika rakyat Indonesia berhasil menggulingkan pemerintahan otoriter Soeharto.

“ Sekarang transisi baru yang juga sama pentingnya kembali dibutuhkan Indonesia untuk menggulingkan kelompok elit pemimpin palsu yang telah membajak reformasi dan demokrasi yang kita rebut dari tangan Orde Baru,” kata Menteri Koordinasi Perekonomian dan Menteri Keuangan di era Presiden Abdurrahman Wahid itu.

Bila perubahan untuk memperoleh demokrasi dengan kualitas yang lebih itu baik berhasil dilakukan, demikian Rizal, ini artinya Indonesia kembali memperlihatkan kepada dunia bahwa demokrasi Indonesia memiliki kemampuan mengkoreksi diri sendiri untuk menciptakan keadilan sosial yang sesungguhnya. [guh]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya