Purnawirawan Jenderal: Reformasi 1998 Dibajak Kelompok Lain

RMOL. Tidak salah bila semakin banyak orang yangbelakangan ini mengkhawatirkan Indonesia bergerak ke arah negara gagal.

Karena setidaknya, menurut Ketua Badan Pengkajian Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Letjen (purn) Kiki Syahnakri, Indonesia telah mengantongi sembilan dari 12 kriteria negara gagal yang dirumuskan Fund for Peace, sebuah lembaga think thank di Amerika Serikat. Dalam Indeks Negara Gagal 2010 yang dikeluarkan lembaga itu, Indonesia berada di posisi ke 61 dengan skor 83,1.

Ke-12 indikator Indeks Negara Gagal versi Fund for Peace tersebut dibagi ke dalam tiga faktor besar. Pertama faktor sosial yang terdiri dari (1) tekanan demografi yang meninggi, (2) pengungsi domestik yang melahirkan keadaan darurat kemanusiaan yang kompleks, (3) adanya kelompok-kelompok yang ingin membalaskan dendam terhadap kelompok lain, (4) human flight atau arus emigrasi yang tinggi.

Selanjutnya adalah faktor ekonomi yang terdiri dari (1) pertumbuhan ekonomi yang tidak merata antara semua golongan dan (2) kehancuran perekonomian nasional yang begitu tajam. Sementara faktor politik, sebagai faktor terakhir, terdiri dari (1) negara mengalami delegitimasi, (2) pelayanan publik terbilang sangat rendah, (3) perlindungan HAM yang rendah, (4) lembaga penegak hukum dan keamanan menjadi “negara di dalam negara”, (5) faksionalisasi di kalangan elit, dan (6) intervensi yang begitu kuat dari aktor lain di luar negara.

“Indonesia belum gagal. Tetapi harus diakui bahwa negara kita bergerak ke arah negara gagal. Dan kita harus melakukan sesuatu untuk mencegah hal itu,” ujar Kiki Syahnakri ketika memberikan tanggapan dalam diskusi bertema “Sebenarnya Apa yang Menyebabkan Keterpurukan Indonesia?” yang digelar Gerakan Integritas Nasional (GIN) di Domus, Jalan Veteran I, Jakarta Pusat, Rabu siang (30/3).

Menurut mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat ini, hal itu terjadi karena bangsa Indonesia kehilangan karakter utamanya sebagai bangsa yang besar. Sebab lainnya adalah karena reformasi di tahun 1998 yang diharapkan dapat menjadi titik balik kehidupan masyarakat Indonesia, dibajak oleh kelompok lain yang bekerja berdasarkan prinsip anti-demokrasi.

“Juga telah terjadi semacam penetrasi yang damai sehingga terjadi pencangkokan sistem budaya dan nilai yang tidak sesuai dengan akar budaya bangsa. Akhirnya terjadi kerusakan di bidang demokrasi, politik, ekonomi dan bermuara di bidang budaya. Belum lagi tumbuh semangat feodalisme yang memandang kedudukan dan status sosial sebagai tujuan hidup,” urai Kiki.

Lantas apa yang harus dilakukan agar Indonesia tidak bablas hingga sungguh-sungguh menjadi negara gagal?

Menurut Kiki, tidak ada jalan lain kecuali kembali ke nilai keindonesiaan yang terpatisarikan dalam Pembukaan UUD 1945. [guh]