Berita

gorbachev/ist

Mirip Zaman Gorbachev, Indonesia Lahirkan Demokrasi Kriminal

RABU, 30 MARET 2011 | 22:10 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Situasi yang dialami Indonesia dewasa ini sangat mirip dengan situasi yang terjadi di Uni Soviet di bawah pemerintahan Mikhail Gorbachev beberapa saat sebelum Perang Dingin berakhir.

Dunia Barat memuji-muji pemilik nama asli Mikhail Sergeyevich Gorbachyov itu sebagai seorang pemimpin yang sukses. Dia bahkan sempat dikaruniai Nobel Perdamaian karena dianggap memiliki komitmen yang kuat untuk mendinginkan suhu hubungan politik kubu Amerika Serikat dan kubu Uni Soviet yang tadinya begitu panas.

Tidak seperti reputasinya di dunia internasional, di dalam negeri Gorbachev dianggap sebagai presiden paling buruk dalam 70 tahun sejarah Uni Soviet. Pemerintahannya yang lemah menghasilkan daftar pengangguran yang semakin panjang setiap tahun. Kesejahteraan rakyat anjlok secara dramatis dan buntut dari itu semua adalah kehancuran Uni Soviet serta blok Timur secara keseluruhan. Gorbachev pun akhirnya dikenang dunia sebagai presiden terakhir Uni Soviet. 

“Indonesia pun kini dipuji-puji sebagai negara yang memiliki arti penting bagi dunia internasional. Diperkenalkan sebagai negara demokrasi terbesar di dunia. Namun pengamat internasional mengabaikan fakta bahwa di luar urusan hak memilih dalam pemilu, praktik demokrasi di Indonesia bergerak ke quantum lain yang lebih patut disebut sebagai demokrasi kriminal,” ujar ekonom senior DR. Rizal Ramli kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu petang (30/3).

Demokrasi kriminal ini, menurut mantan Menteri Keuangan itu, hanya berhasil meningkatkan kesejahteraan kelompok kroni penguasa, baik di lembaga eksekutif maupun di lembaga legislatif, serta cenderung membiarkan praktik mafia hukum berkembang luas walaupun di saat yang sama upaya untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya kerap dikampanyekan.

“Perubahan adalah satu-satunya solusi untuk menghentikan praktik demokrasi kriminal ini, juga untuk menghentikan kepemimpinan yang lemah dan pemerintahan yang bermasalah. Perubahan politik dapat menyingkirkan sekelompok elit yang bekerja untuk diri sendiri dan kelompoknya. Perubahan politik juga dapat menciptakan demokrasi asli yang bekerja untuk kepentingan rakyat,” ujar Rizal lagi.

Ia mewanti-wanti, membiarkan praktik demokrasi kriminal ini sama dengan membiarkan Indonesia terjun bebas ke jurang kehancuran. Persis seperti yang dialami Uni Soviet di masa pemerintahan Gorbachev. [guh]


Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Bangunan di Jakarta Bakal Diaudit Cegah Kebakaran Maut Terulang

Senin, 29 Desember 2025 | 20:13

Drama Tunggal Ika Teater Lencana Suguhkan Kisah-kisah Reflektif

Senin, 29 Desember 2025 | 19:53

Ribuan Petugas Diturunkan Jaga Kebersihan saat Malam Tahun Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 19:43

Markus di Kejari Kabupaten Bekasi Mangkir Panggilan KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 19:35

DPP Golkar Ungkap Pertemuan Bahlil, Zulhas, Cak Imin, dan Dasco

Senin, 29 Desember 2025 | 19:25

Romo Mudji Tutup Usia, PDIP Kehilangan Pemikir Kritis

Senin, 29 Desember 2025 | 19:22

Kemenkop Perkuat Peran BA dalam Sukseskan Kopdes Merah Putih

Senin, 29 Desember 2025 | 19:15

Menu MBG untuk Ibu dan Balita Harus Utamakan Pangan Lokal

Senin, 29 Desember 2025 | 19:08

Wakapolri Groundbreaking 436 SPPG Serentak di Seluruh Indonesia

Senin, 29 Desember 2025 | 19:04

Program Sekolah Rakyat Harus Terus Dikawal Agar Tepat Sasaran

Senin, 29 Desember 2025 | 18:57

Selengkapnya