Berita

gorbachev/ist

Mirip Zaman Gorbachev, Indonesia Lahirkan Demokrasi Kriminal

RABU, 30 MARET 2011 | 22:10 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Situasi yang dialami Indonesia dewasa ini sangat mirip dengan situasi yang terjadi di Uni Soviet di bawah pemerintahan Mikhail Gorbachev beberapa saat sebelum Perang Dingin berakhir.

Dunia Barat memuji-muji pemilik nama asli Mikhail Sergeyevich Gorbachyov itu sebagai seorang pemimpin yang sukses. Dia bahkan sempat dikaruniai Nobel Perdamaian karena dianggap memiliki komitmen yang kuat untuk mendinginkan suhu hubungan politik kubu Amerika Serikat dan kubu Uni Soviet yang tadinya begitu panas.

Tidak seperti reputasinya di dunia internasional, di dalam negeri Gorbachev dianggap sebagai presiden paling buruk dalam 70 tahun sejarah Uni Soviet. Pemerintahannya yang lemah menghasilkan daftar pengangguran yang semakin panjang setiap tahun. Kesejahteraan rakyat anjlok secara dramatis dan buntut dari itu semua adalah kehancuran Uni Soviet serta blok Timur secara keseluruhan. Gorbachev pun akhirnya dikenang dunia sebagai presiden terakhir Uni Soviet. 

“Indonesia pun kini dipuji-puji sebagai negara yang memiliki arti penting bagi dunia internasional. Diperkenalkan sebagai negara demokrasi terbesar di dunia. Namun pengamat internasional mengabaikan fakta bahwa di luar urusan hak memilih dalam pemilu, praktik demokrasi di Indonesia bergerak ke quantum lain yang lebih patut disebut sebagai demokrasi kriminal,” ujar ekonom senior DR. Rizal Ramli kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu petang (30/3).

Demokrasi kriminal ini, menurut mantan Menteri Keuangan itu, hanya berhasil meningkatkan kesejahteraan kelompok kroni penguasa, baik di lembaga eksekutif maupun di lembaga legislatif, serta cenderung membiarkan praktik mafia hukum berkembang luas walaupun di saat yang sama upaya untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya kerap dikampanyekan.

“Perubahan adalah satu-satunya solusi untuk menghentikan praktik demokrasi kriminal ini, juga untuk menghentikan kepemimpinan yang lemah dan pemerintahan yang bermasalah. Perubahan politik dapat menyingkirkan sekelompok elit yang bekerja untuk diri sendiri dan kelompoknya. Perubahan politik juga dapat menciptakan demokrasi asli yang bekerja untuk kepentingan rakyat,” ujar Rizal lagi.

Ia mewanti-wanti, membiarkan praktik demokrasi kriminal ini sama dengan membiarkan Indonesia terjun bebas ke jurang kehancuran. Persis seperti yang dialami Uni Soviet di masa pemerintahan Gorbachev. [guh]


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Asta Cita Tanpa Konsistensi akan Timbul Moral Hazard

Senin, 08 Juni 2026 | 05:48

Pameran ‘Aku Arek Suroboyo’ Ramaikan Peringatan Bulan Bung Karno

Senin, 08 Juni 2026 | 05:24

GP Ansor Jakbar Gelar Diklatsar Tanggapi Sebutan ‘Gotham City’

Senin, 08 Juni 2026 | 04:59

Pernyataan Purbaya dan Djaka Saling Menguatkan dalam Kasus Tiffany & Co

Senin, 08 Juni 2026 | 04:46

Perkuat KDKMP

Senin, 08 Juni 2026 | 04:26

Purbaya Tidak Punya Backup Politik untuk Jalankan Misi Presiden

Senin, 08 Juni 2026 | 03:57

Jangan Kasih Tempat untuk Boti di Negeri Ini!

Senin, 08 Juni 2026 | 03:37

BEI Jabar Gencarkan Literasi Pasar Modal ke Kampus hingga SD

Senin, 08 Juni 2026 | 03:17

Menanti Hasil Uji Fundamental Perekonomian Indonesia

Senin, 08 Juni 2026 | 02:59

IPB University Raih Juara Umum Program Mahasiswa Berdampak Kemendiktisaintek

Senin, 08 Juni 2026 | 02:50

Selengkapnya