Berita

gorbachev/ist

Mirip Zaman Gorbachev, Indonesia Lahirkan Demokrasi Kriminal

RABU, 30 MARET 2011 | 22:10 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Situasi yang dialami Indonesia dewasa ini sangat mirip dengan situasi yang terjadi di Uni Soviet di bawah pemerintahan Mikhail Gorbachev beberapa saat sebelum Perang Dingin berakhir.

Dunia Barat memuji-muji pemilik nama asli Mikhail Sergeyevich Gorbachyov itu sebagai seorang pemimpin yang sukses. Dia bahkan sempat dikaruniai Nobel Perdamaian karena dianggap memiliki komitmen yang kuat untuk mendinginkan suhu hubungan politik kubu Amerika Serikat dan kubu Uni Soviet yang tadinya begitu panas.

Tidak seperti reputasinya di dunia internasional, di dalam negeri Gorbachev dianggap sebagai presiden paling buruk dalam 70 tahun sejarah Uni Soviet. Pemerintahannya yang lemah menghasilkan daftar pengangguran yang semakin panjang setiap tahun. Kesejahteraan rakyat anjlok secara dramatis dan buntut dari itu semua adalah kehancuran Uni Soviet serta blok Timur secara keseluruhan. Gorbachev pun akhirnya dikenang dunia sebagai presiden terakhir Uni Soviet. 

“Indonesia pun kini dipuji-puji sebagai negara yang memiliki arti penting bagi dunia internasional. Diperkenalkan sebagai negara demokrasi terbesar di dunia. Namun pengamat internasional mengabaikan fakta bahwa di luar urusan hak memilih dalam pemilu, praktik demokrasi di Indonesia bergerak ke quantum lain yang lebih patut disebut sebagai demokrasi kriminal,” ujar ekonom senior DR. Rizal Ramli kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu petang (30/3).

Demokrasi kriminal ini, menurut mantan Menteri Keuangan itu, hanya berhasil meningkatkan kesejahteraan kelompok kroni penguasa, baik di lembaga eksekutif maupun di lembaga legislatif, serta cenderung membiarkan praktik mafia hukum berkembang luas walaupun di saat yang sama upaya untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya kerap dikampanyekan.

“Perubahan adalah satu-satunya solusi untuk menghentikan praktik demokrasi kriminal ini, juga untuk menghentikan kepemimpinan yang lemah dan pemerintahan yang bermasalah. Perubahan politik dapat menyingkirkan sekelompok elit yang bekerja untuk diri sendiri dan kelompoknya. Perubahan politik juga dapat menciptakan demokrasi asli yang bekerja untuk kepentingan rakyat,” ujar Rizal lagi.

Ia mewanti-wanti, membiarkan praktik demokrasi kriminal ini sama dengan membiarkan Indonesia terjun bebas ke jurang kehancuran. Persis seperti yang dialami Uni Soviet di masa pemerintahan Gorbachev. [guh]


Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya