Berita

gorbachev/ist

Mirip Zaman Gorbachev, Indonesia Lahirkan Demokrasi Kriminal

RABU, 30 MARET 2011 | 22:10 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Situasi yang dialami Indonesia dewasa ini sangat mirip dengan situasi yang terjadi di Uni Soviet di bawah pemerintahan Mikhail Gorbachev beberapa saat sebelum Perang Dingin berakhir.

Dunia Barat memuji-muji pemilik nama asli Mikhail Sergeyevich Gorbachyov itu sebagai seorang pemimpin yang sukses. Dia bahkan sempat dikaruniai Nobel Perdamaian karena dianggap memiliki komitmen yang kuat untuk mendinginkan suhu hubungan politik kubu Amerika Serikat dan kubu Uni Soviet yang tadinya begitu panas.

Tidak seperti reputasinya di dunia internasional, di dalam negeri Gorbachev dianggap sebagai presiden paling buruk dalam 70 tahun sejarah Uni Soviet. Pemerintahannya yang lemah menghasilkan daftar pengangguran yang semakin panjang setiap tahun. Kesejahteraan rakyat anjlok secara dramatis dan buntut dari itu semua adalah kehancuran Uni Soviet serta blok Timur secara keseluruhan. Gorbachev pun akhirnya dikenang dunia sebagai presiden terakhir Uni Soviet. 

“Indonesia pun kini dipuji-puji sebagai negara yang memiliki arti penting bagi dunia internasional. Diperkenalkan sebagai negara demokrasi terbesar di dunia. Namun pengamat internasional mengabaikan fakta bahwa di luar urusan hak memilih dalam pemilu, praktik demokrasi di Indonesia bergerak ke quantum lain yang lebih patut disebut sebagai demokrasi kriminal,” ujar ekonom senior DR. Rizal Ramli kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu petang (30/3).

Demokrasi kriminal ini, menurut mantan Menteri Keuangan itu, hanya berhasil meningkatkan kesejahteraan kelompok kroni penguasa, baik di lembaga eksekutif maupun di lembaga legislatif, serta cenderung membiarkan praktik mafia hukum berkembang luas walaupun di saat yang sama upaya untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya kerap dikampanyekan.

“Perubahan adalah satu-satunya solusi untuk menghentikan praktik demokrasi kriminal ini, juga untuk menghentikan kepemimpinan yang lemah dan pemerintahan yang bermasalah. Perubahan politik dapat menyingkirkan sekelompok elit yang bekerja untuk diri sendiri dan kelompoknya. Perubahan politik juga dapat menciptakan demokrasi asli yang bekerja untuk kepentingan rakyat,” ujar Rizal lagi.

Ia mewanti-wanti, membiarkan praktik demokrasi kriminal ini sama dengan membiarkan Indonesia terjun bebas ke jurang kehancuran. Persis seperti yang dialami Uni Soviet di masa pemerintahan Gorbachev. [guh]


Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya