Berita

presiden sby/ist

Rizal Ramli: Mempertahankan Yudhoyono adalah Perbuatan Kolektif yang Tidak Bertanggung Jawab

RABU, 30 MARET 2011 | 14:44 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Berbagai persoalan yang sedang sedang terjadi memperlihatkan betapa bibit disintegrasi telah menyebar luas di Indonesia, dan pada gilirannya akan membawa negara ini menjadi salah satu negara gagal di dunia.

Menurut ekonom senior DR. Rizal Ramli, penyebaran bibit disintegrasi ini terjadi karena praktik demokrasi di Indonesia yang didapatkan rakyat setelah menggulingkan pemerintahan otoriter Soeharto pada 13 tahun lalu pada akhirnya dikuasai oleh kelompok, yang sebetulnya anti-demokrasi, namun mampu menampilkan citra sebagai pendukung demokrasi nomor wahid.

Karena tidak punya karakter genuine inilah maka akhirnya demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia pun bukan merupakan demokrasi asli yang bekerja untuk kepentingan rakyat. Melainkan demokrasi tidak-asli yang bekerja untuk kepentingan sekelompok orang yang berkuasa di lapangan politik dan ekonomi. Inilah yang oleh mantan Menteri Keuangan itu disebut sebagai demokrasi kriminal a la Indonesia.

Demokrasi kriminal ini menampilkan demokrasi sebagai sebuah pelaksanaan aturan dan prosedur yang tertib. Sementara di baliknya, berbagai kegiatan yang menggerogoti darah daging bangsa ini terus terjadi.

“Mafia hukum, istilah yang digunakan untuk merujuk kejahatan terorganisasi dalam sistem penegakan hukum di seluruh negeri, misalnya, tetap menjadi sesuatu hal yang tidak dapat diperangi. Ini pun menghambat keinginan Indonesia menjadi masyarakat yang lebih manusiawi dan adil,” ujar Rizal Ramli kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu pagi (30/3).

Faktanya mafia hukum adalah jejaring yang begitu berpengaruh yang melibatkan pengacara, polisi, jaksa dan hakim di pengadilan. Hasilnya, hukum mendadak tumpul manakala berhadapan dengan kalangan elit yang memiliki uang melimpah dan kekuasaan yang begitu besar.

Rizal Ramli juga mengatakan, kini semakin banyak kalangan pengamat yang berpendapat, bahwa bangsa ini tidak dapat menerima Yudhoyono dan serangkaian kegagalannya sebagai Presiden. Mempertahankan Yudhoyono, kata Rizal Ramli, sama artinya dengan upaya kolektif untuk melanjutkan pembusukan.

“Dan itu sama sekali tidak bertanggung jawab,” demikian Rizal Ramli. [guh]


Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya