Berita

gus solah/ist

Restitusi Wilmar Group, Kasus Lain yang Mempertegas Nilai Penting SasmitoLeaks

RABU, 30 MARET 2011 | 13:58 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Kasus lain yang dalam setahun terakhir “dibocorkan” Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI) Sasmito Hadinegoro adalah dugaan kuat kasus restitusi pajak bernilai puluhan triliun rupiah yang diperoleh Wilmar Group. Menurut Sasmito praktik faktur pajak fiktif ini adalah buah kolusi tidak bermoral yang melibatkan wajib pajak kakap dan aparat pajak untuk “merampok uang negara” lewat berbagai kebijakan legal restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Kasus itu juga yang kembali diangkat Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, KH. Salahudin Wahid, dalam ulasannya mengenai SasmitoLeaks.

Disebutkan bahwa pada Desember 2010 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meragukan Kantor Pelayanan Pajak (KPK) Gambir yang mengeluarkan laporan restitusi Wilmar Group pada tahun 2009 sebesar Rp 1,8 triliun atas pembayaran pajak pertambahan nilai (PPn).

Dalam tiga tahun terakhir saja setidaknya Wilmar Group memperoleh total restitusi PPn sebesar Rp 3,5 triliun. Pada tahun 2007 Wilmar Group menerima restitusi sebesar Rp 800 miliar, 2008 sebesar Rp 900 miliar dan 2009 sebesar Rp 1,8 triliun. Menurut analisa Sasmito, ini artinya selama tiga tahun itu Wilmar Grup membeli bahan baku minimal Rp 35 triliun.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: berapa sih luas kebun sawitnya kok bisa membeli bahan baku sebesar itu? Menurut hemat Sasmito, pertanyaan itu mudah dijawab dengan memeriksa dokumen ekspor barang di Bea Cukai. Dan inilah yang agaknya belum dilakukan.

Dua kasus, penghapusan kewajiban pajak Bank Mandiri (dalam tulisan terdahulu sebelum ini) dan restitusi pajak Wilmar Group inilah yang diangkat kembali oleh Gus Solah untuk mempertegas bahwa SasmitoLeaks memiliki niali yang sama pentingnya dengan WikiLeaks. Keduanya bukan sama-sama menghebohkan, tapi juga perlu ditelusuri lebih lanjut dengan sangat serius. [guh]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya