Berita

gus solah/ist

Restitusi Wilmar Group, Kasus Lain yang Mempertegas Nilai Penting SasmitoLeaks

RABU, 30 MARET 2011 | 13:58 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Kasus lain yang dalam setahun terakhir “dibocorkan” Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI) Sasmito Hadinegoro adalah dugaan kuat kasus restitusi pajak bernilai puluhan triliun rupiah yang diperoleh Wilmar Group. Menurut Sasmito praktik faktur pajak fiktif ini adalah buah kolusi tidak bermoral yang melibatkan wajib pajak kakap dan aparat pajak untuk “merampok uang negara” lewat berbagai kebijakan legal restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Kasus itu juga yang kembali diangkat Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, KH. Salahudin Wahid, dalam ulasannya mengenai SasmitoLeaks.

Disebutkan bahwa pada Desember 2010 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meragukan Kantor Pelayanan Pajak (KPK) Gambir yang mengeluarkan laporan restitusi Wilmar Group pada tahun 2009 sebesar Rp 1,8 triliun atas pembayaran pajak pertambahan nilai (PPn).

Dalam tiga tahun terakhir saja setidaknya Wilmar Group memperoleh total restitusi PPn sebesar Rp 3,5 triliun. Pada tahun 2007 Wilmar Group menerima restitusi sebesar Rp 800 miliar, 2008 sebesar Rp 900 miliar dan 2009 sebesar Rp 1,8 triliun. Menurut analisa Sasmito, ini artinya selama tiga tahun itu Wilmar Grup membeli bahan baku minimal Rp 35 triliun.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: berapa sih luas kebun sawitnya kok bisa membeli bahan baku sebesar itu? Menurut hemat Sasmito, pertanyaan itu mudah dijawab dengan memeriksa dokumen ekspor barang di Bea Cukai. Dan inilah yang agaknya belum dilakukan.

Dua kasus, penghapusan kewajiban pajak Bank Mandiri (dalam tulisan terdahulu sebelum ini) dan restitusi pajak Wilmar Group inilah yang diangkat kembali oleh Gus Solah untuk mempertegas bahwa SasmitoLeaks memiliki niali yang sama pentingnya dengan WikiLeaks. Keduanya bukan sama-sama menghebohkan, tapi juga perlu ditelusuri lebih lanjut dengan sangat serius. [guh]


Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Tanpa Rompi dan Borgol Saat Ditahan, DPP IMM Minta Kejagung Tak Istimewakan Febrie

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:43

Belum Sebulan IPO, Direktur RANS Tiba-tiba Mundur

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:30

Revitalisasi Pengurus AMPI Perkuat Konsolidasi Organisasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:26

Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong, KPK Geledah Kediaman Kadis PUPR Bengkulu

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:09

Zulhas: Swasembada Pangan Bukan Sekadar Ekonomi, tapi Kehormatan Bangsa

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:07

PDIP Jatim Hadirkan RedTalks, Wadah Masyarakat Sampaikan Aspirasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:54

Sekolah Nasional Terintegrasi: Resep Medis Kuratif Pendidikan dan Kesehatan Anak

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:39

Tak Pakai Borgol dan Rompi, PB PMII: Febrie Adriansyah Cetak Sejarah

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:35

TB Hasanuddin: Jangan Akali Putusan MK dengan Bebani Pelanggan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:59

Lodewijk: Ancaman Indonesia Kini Bukan Hanya Perang, tapi Ekonomi hingga Iklim

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:49

Selengkapnya