Berita

gus solah/ist

Restitusi Wilmar Group, Kasus Lain yang Mempertegas Nilai Penting SasmitoLeaks

RABU, 30 MARET 2011 | 13:58 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Kasus lain yang dalam setahun terakhir “dibocorkan” Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI) Sasmito Hadinegoro adalah dugaan kuat kasus restitusi pajak bernilai puluhan triliun rupiah yang diperoleh Wilmar Group. Menurut Sasmito praktik faktur pajak fiktif ini adalah buah kolusi tidak bermoral yang melibatkan wajib pajak kakap dan aparat pajak untuk “merampok uang negara” lewat berbagai kebijakan legal restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Kasus itu juga yang kembali diangkat Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, KH. Salahudin Wahid, dalam ulasannya mengenai SasmitoLeaks.

Disebutkan bahwa pada Desember 2010 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meragukan Kantor Pelayanan Pajak (KPK) Gambir yang mengeluarkan laporan restitusi Wilmar Group pada tahun 2009 sebesar Rp 1,8 triliun atas pembayaran pajak pertambahan nilai (PPn).

Dalam tiga tahun terakhir saja setidaknya Wilmar Group memperoleh total restitusi PPn sebesar Rp 3,5 triliun. Pada tahun 2007 Wilmar Group menerima restitusi sebesar Rp 800 miliar, 2008 sebesar Rp 900 miliar dan 2009 sebesar Rp 1,8 triliun. Menurut analisa Sasmito, ini artinya selama tiga tahun itu Wilmar Grup membeli bahan baku minimal Rp 35 triliun.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: berapa sih luas kebun sawitnya kok bisa membeli bahan baku sebesar itu? Menurut hemat Sasmito, pertanyaan itu mudah dijawab dengan memeriksa dokumen ekspor barang di Bea Cukai. Dan inilah yang agaknya belum dilakukan.

Dua kasus, penghapusan kewajiban pajak Bank Mandiri (dalam tulisan terdahulu sebelum ini) dan restitusi pajak Wilmar Group inilah yang diangkat kembali oleh Gus Solah untuk mempertegas bahwa SasmitoLeaks memiliki niali yang sama pentingnya dengan WikiLeaks. Keduanya bukan sama-sama menghebohkan, tapi juga perlu ditelusuri lebih lanjut dengan sangat serius. [guh]


Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya