RMOL. Bekas Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi membenarkan, sering melakukan pertemuan dengan Jenderal TNI (Purn) Luhut Panjaitan dan sejumlah purnawirawan jenderal lainnya.
“Tapi pertemuan tersebut tidak bertujuan untuk menggulingkan Presiden SBY. Jadi, nggak ada pembicaraan ke arah situ,’’ ujarÂnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Menurut Fachrul, pertemuan tersebut dilakukan hampir setiap hari, karena mereka berkantor di gedung yang sama, yakni Wisma Bakrie II, Kuningan, Jakarta.
“Tiap siang, kita makan berÂsama di kantor, kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol. Nggak ada pemÂÂbicaraan penggulingan keÂkuasaan. Jadi, nggak perlu diÂkhawatirkan,†paparnya.
Sebelumnya, kabar para jenÂderal purnawirawan sering kongÂkow disuarakan Ketua MahkaÂmah Konstitusi (MK), Mahfud MD. Kata dia, perteÂmuan dilakuÂkan di kediaman Luhut Panjaitan, bekas Komandan Anti-teror Kopassus. Seingat Mahfud, ikut hadir dalam pertemuan itu, FaÂchrul Razi, Letjen (Purn) Johny J Lumintang, Letjen (Purn) Agus Wijoyo, Jenderal (Purn) AM HenÂÂdropriyono, dan Letjen (Purn) Kiki Syahnakri.
Mahfud menceritakan, ada beberapa hal yang jadi bahan pemÂÂbicaraan para jenderal. Umumnya tentang kekecewaan terhadap sikap pemerintah.
Pertama, penegakan hukum yang pandang bulu.
Kedua, pemerintah lambat menanggapi kontroversi di tengah masyarakat, sehingga berkembang lebih buruk.
Ketiga, penegakan hukum dinilai terlalu normatif.
Keempat masalah korupsi.
Fachrul Razi selanjutnya memÂbenarkan apa yang dikatakan Mahfud MD. Namun, pertemuan tersebut biasa dilakukan di kantor, bukan di rumah Luhut Panjaitan.
“Saat makan siang, kami memÂbicarakan banyak hal, tapi nggak ada yang spesial memÂbicaraÂkan soal pemerintahan. Kami juga sering mengundang tokoh lain seperti Pak Mahfud, Pak Jusuf Kalla, dan sebagainya,†ungÂkapnya.
Berikut kutipan selengkapnya:Apa ini sekadar oborolan, atau mau melakukan tindakan sesuatu untuk berbagai masalah itu?Tentu kami akan bertindak, tapi bukan melakukan kudeta atau penggulingan. Nggak ada materi pembicaraan tentang hal itu, ketinggian tuh. Sebagai militer, sejak awal sudah ditanamkan harus menghormati konstitusi, Pancasila, UUD 1945, dan Sapta Marga.
Kalau soal pembangunan ekoÂnomi yes. Sebab, kami tergabung dalam sebuah perusahaan yang sama, yakni PT Toba Sejahtera di Wisma Bakrie II lantai 17, Kuningan.
Berapa purnawirawan jen-deÂÂral yang tergabung dalam peÂrusahaan tersebut?
Perusahaan ini milik Luhut PanÂjaitan. Yang berkerja di peruÂsahaan ini mayoritas purnawiraÂwan, yakni 4 orang jenderal binÂtang 4, jenderal bintang 3 seÂbanyak 6 orang, dan beberapa orang jenderal dua.
Jabatannya ada yang menjadi komisaris, direktur utama, dan beberapa posisi strategis lainnya. Meski demikian, perusahaan ini juga ditopang sejumlah tenaga profesional. Kami tidak main-main dalam bisnis ini.
Bidang apa saja yang dikerÂjaÂkan?Perusahaan kami bergerak di sektor energi, pertambagan, dan agrobisnis. Namun, sebagian besar sektor usaha kami terfokus pada bidang energi, kami meÂmiliki beberapa tambang batu bara di Kalimantan Timur. Di biÂdang
power plan, kami memiliki pembangkit listrik di Bandung dan Kalimantan Timur. Saat ini, kami tengah mengikuti tender pembangkit listrik di Sulawesi Utara dan Nanggroe Aceh DaruÂsalam (NAD).
Kenapa terpikir untuk memÂbangun perusahaan secara ber-sama-sama?Awalnya, kami terpikir untuk mencari kesibukan dan priuk nasi. Pensiunan jenderal bintang 4 kan hanya mendapat Rp 3 juta per bulan. Kalau nggak ada usaha, makannnya dari mana.
Karena terpaksa oleh keadaan, kami pun menghayati dan meÂnekuni usaha ini. Setelah enam tahun, kami bersyukur peruÂsaÂhaan ini bukan hanya berjalan, tapi berkembang. Bahkan, holÂding perusahaan kami terdaftar sebagai salah satu pembayar paÂjak terbesar di Indonesia.
Apakah PT Toba Sejahtra juga bekerja sama dengan luar negeri?Betul. Saat ini, kami bekerja sama dengan sejumlah negara-negara Eropa. Kalau menangani Geotermal, kami bekerja sama dengan Jerman dan Ormat, peÂrusahaan Geotermal terbesar di dunia. Kami pun mendapat duÂkungan dana dari salah satu bank terbesar disana.
Terkait operasionalisasi bisÂnis, apakah semuanya berjaÂlan sesuai prosedur?Tentu. Proses dan mekanismeÂnya sesuai prosedur yang ada dan berlaku. Kami kan sudah tua-tua, jangan sampai buat kesalahan, malu nantinya. Tidak ada pajak yang tidak dibayar, dan tidak ada proÂsedur yang dilanggar.
Apakah kesibukan bisnis terÂsebut telah membuat para purÂnawirawan jenÂÂderal tidak lagi terÂpikir untuk mengÂkritik peÂmeÂrintah?
Kami kan sama seÂperti rakyat IndoÂnesia pada umumnya. KaÂlau ada yang kuÂrang maju, ya kami prihatin. Tapi, kami tidak sedikitÂpun ada keÂingiÂnan menjatuhkan SBY. MeskiÂpun kami bukan penduÂkung dan pemilih SBY, namun visi kita saat ini harus sama, dan dia harus kita dukung secara bersama-sama.
Meski demikian, kritik terÂhaÂdap presiden harus tetap ada. Kalau tidak dikritik, negara ini tidak akan maju. Menurut saya, SBY juga nggak keberatan kalau diÂkritik.
Mengenai Kabinet Dewan Revolusi Islam, apakah sejumÂlah purnawirawan jenderal terÂgabung dalam organisasi terÂsebut?
Saya nggak pernah tahu tenÂtang hal itu. Ha-ha-ha, hari gini kok ngomong dewan revoÂlusi, itu kan wacana tahun 60-an. Saat membicarakan hal itu, kami banyak ketawa-ketawa saja.
[RM]