Berita

ilustrasi libya 2

KRISIS LIBYA

Lagi, Pemerintah Dicap Lamban dan Tidak Tegas

SELASA, 29 MARET 2011 | 14:18 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Pemerintah Indonesia lamban menyikapi gempuran koalisi Barat terhadap Libya. Padahal, masyarakat dalam negeri dan dunia internasional meyakini bahwa Indonesia dapat berbuat lebih dalam menghentikan peperangan di Libya.

“Pemerintah kita terkesan lamban dan baru bersikap agak tegas setelah banyak jatuh korban sipil di Libya. Padahal, sebagai negara berdaulat yang menganut asas politik luar negeri bebas dan aktif, meniscayakan Indonesia dapat berbuat lebih konkrit bagi terciptanya perdamaian dunia,” kata pemerhati Timur Tengah dari Center for Islam & Middle East Studies (CIMES), Hery Sucipto, kepada Rakyat Merdeka Online (Selasa, 29/3).

Beberapa posisi dalam percaturan politik internasional dipegang Indonesia. Antara lain, sebagai anggota PBB, Organisasi Konferensi Islam (OKI), Ketua ASEAN, dan negara demokrasi berpenduduk Muslim terbesar dunia, Indonesia sangat strategis dan disegani negara-negara lain. Namun sayang, posisi ini tidak tergarap dan dimanfaatkan lebih maksimal lagi untuk kemaslahatan perdamaian.


“Usulan gencatan senjata Presiden SBY beberapa waktu lalu itu baik. Seharusnya sikap tegas itu dilakukan sejak awal, ketika ada indikasi kuat penyerbuan tentara koalisi menyalahi mandat resolusi PBB nomor 1973, yang justru dalam prakteknya kontraproduktif dengan serangan membabibuta dan menimbulkan banyak korban sipil,” jelas Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah ini.

Ia berharap, di masa-masa mendatang Indonesia bisa berperan lebih aktif dan maksimal dalam mendorong terciptanya perdamaian dan kesejahteraan dunia.[ald]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Asta Cita Tanpa Konsistensi akan Timbul Moral Hazard

Senin, 08 Juni 2026 | 05:48

Pameran ‘Aku Arek Suroboyo’ Ramaikan Peringatan Bulan Bung Karno

Senin, 08 Juni 2026 | 05:24

GP Ansor Jakbar Gelar Diklatsar Tanggapi Sebutan ‘Gotham City’

Senin, 08 Juni 2026 | 04:59

Pernyataan Purbaya dan Djaka Saling Menguatkan dalam Kasus Tiffany & Co

Senin, 08 Juni 2026 | 04:46

Perkuat KDKMP

Senin, 08 Juni 2026 | 04:26

Purbaya Tidak Punya Backup Politik untuk Jalankan Misi Presiden

Senin, 08 Juni 2026 | 03:57

Jangan Kasih Tempat untuk Boti di Negeri Ini!

Senin, 08 Juni 2026 | 03:37

BEI Jabar Gencarkan Literasi Pasar Modal ke Kampus hingga SD

Senin, 08 Juni 2026 | 03:17

Menanti Hasil Uji Fundamental Perekonomian Indonesia

Senin, 08 Juni 2026 | 02:59

IPB University Raih Juara Umum Program Mahasiswa Berdampak Kemendiktisaintek

Senin, 08 Juni 2026 | 02:50

Selengkapnya