Berita

ilustrasi libya 2

KRISIS LIBYA

Lagi, Pemerintah Dicap Lamban dan Tidak Tegas

SELASA, 29 MARET 2011 | 14:18 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Pemerintah Indonesia lamban menyikapi gempuran koalisi Barat terhadap Libya. Padahal, masyarakat dalam negeri dan dunia internasional meyakini bahwa Indonesia dapat berbuat lebih dalam menghentikan peperangan di Libya.

“Pemerintah kita terkesan lamban dan baru bersikap agak tegas setelah banyak jatuh korban sipil di Libya. Padahal, sebagai negara berdaulat yang menganut asas politik luar negeri bebas dan aktif, meniscayakan Indonesia dapat berbuat lebih konkrit bagi terciptanya perdamaian dunia,” kata pemerhati Timur Tengah dari Center for Islam & Middle East Studies (CIMES), Hery Sucipto, kepada Rakyat Merdeka Online (Selasa, 29/3).

Beberapa posisi dalam percaturan politik internasional dipegang Indonesia. Antara lain, sebagai anggota PBB, Organisasi Konferensi Islam (OKI), Ketua ASEAN, dan negara demokrasi berpenduduk Muslim terbesar dunia, Indonesia sangat strategis dan disegani negara-negara lain. Namun sayang, posisi ini tidak tergarap dan dimanfaatkan lebih maksimal lagi untuk kemaslahatan perdamaian.


“Usulan gencatan senjata Presiden SBY beberapa waktu lalu itu baik. Seharusnya sikap tegas itu dilakukan sejak awal, ketika ada indikasi kuat penyerbuan tentara koalisi menyalahi mandat resolusi PBB nomor 1973, yang justru dalam prakteknya kontraproduktif dengan serangan membabibuta dan menimbulkan banyak korban sipil,” jelas Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah ini.

Ia berharap, di masa-masa mendatang Indonesia bisa berperan lebih aktif dan maksimal dalam mendorong terciptanya perdamaian dan kesejahteraan dunia.[ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya