Berita

ilustrasi pendukung khadaffi

KRISIS LIBYA

PBB Harus Serukan Gencatan Senjata

SELASA, 29 MARET 2011 | 13:26 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Pasukan koalisi Barat masih membombardir wilayah Libya. Serangan udara yang telah berlangsung dua pekan itu terbukti tidak menjadi jalan keluar krisis politik negeri kaya minyak itu.

“Gempuran koalisi itu justru semakin memperumit penyelesaian damai konflik di Libya. Alih-alih menghadirkan solusi, kehadiran pasukan koalisi justru menambah masalah baru, bertambahnya korban sipil,” ujar Direktur Center for Islam and Middle East Studies (CIMES), Hery Sucipto, kepada Rakyat Merdeka Online (Selasa, 29/3).

Sebenarnya, lanjut Hery, misi utama resolusi DK PBB Nomor 1973 adalah mencegah pasukan Khadaffi menggunakan wilayah udara mereka (no fly zone) dan demi kepentingan penyelamatan kemanusiaan (humanitarian intervention).


Dalam prakteknya, pasukan koalisi telah menyalahi prosedur. Serangan koalisi sudah tidak selaras dengan semangat dan substansi resolusi DK PBB. Pelanggaran tersirat pula dalam pidato Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama, yang ingin melengserkan Khadaffi dari kepemimpinan di Libya.

"AS dan koalisi tidak fair lagi dan ini merupakan pengingkaran terhadap hukum internasional dan kemanusiaan,” papar Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah ini.

Ia mengatakan, nyaris tidak terbantah bahwa motif serangan koalisi lebih pada kepentingan minyak. Libya yang setiap hari memproduksi sekitar 1,7 juta barrel per hari dan menjadi salah satu produsen utama minyak dunia, dinilai sangat strategis bagi kepentingan ekonomi AS dan Barat, khususnya Eropa.

Untuk mencegah ekses dan korban lebih besar lagi, imbuh Staf Ahli MPR-RI ini, PBB harus segera menyerukan gencatan senjata sebagai jalan pintas yang dapat diambil dalam waktu cepat.[ald]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya