Berita

presiden sby/ist

Pengakuan Jenderal Purnawirawan: Indonesia Kini Lebih Liberal dari Amerika Serikat

KAMIS, 24 MARET 2011 | 16:46 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Selama SBY dan Boediono berkuasa, sistem ekonomi yang dikembangkan Indonesia begitu liberal. Bahkan, lebih liberal dari Amerika Serikat.

Ketua Badan Pengkajian Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD), Letjen (purn) Kiki Syahnakri, membandingkan sikap Indonesia dengan Republik Rakyat China dan Jepang. Menurutnya, dibandingkan Indonesia, kedua negara di Asia Timur itu lebih serius dalam mengedepankan agenda dan memperjuangkan kepentingan nasional.

“China menerima dan mengikuti praktik liberalisasi. Tetapi di saat bersamaan pemerintah China menerbitkan berbagai regulasi yang melindungi kepentingan rakyatnya. Jepang pun begitu. Mereka mendukung pasar bebas di negara lain. Sementara di dalam negeri, mereka menerapkan proteksi,” katanya ketika berbincang dengan Rakyat Merdeka Online.

Sementara Indonesia, sambung mantan wakil Kepala Staf Angkatan Darat itu, membuka pintu selebar-lebarnya kepada pihak asing untuk menguasai sumber-sumber kekayaan alam di negara ini. Ia menyesalkan UU 25/2007 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang memberikan kesempatan kepada pihak asing untuk menguasai sumber daya alam nasional hingga 150 tahun dan menguasai saham hingga 95 persen.

Keadaan ini semakin buruk, sambung Kiki, manakala model kepemimpinan nasional di Indonesia tidak memperlihatkan tanda-tanda keberanian untuk memperjuangkan kepentingkan nasional.

Untuk menyelamatkan Indonesia dari jurang kehancuran yang diakibatkan sistem liberal kebablasan ini, Kiki berpendapat, tidak ada ada jalan lain kecuali mengkaji ulang amandemen yang dilakukan terhadap UUD 1945.

“Kaji ulang ini bukan berarti kembali ke naskah asli. Tapi, harus memperbaiki pasal-pasal yang bernafas terlalu liberal,” demikian Kiki. [guh]


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Asta Cita Tanpa Konsistensi akan Timbul Moral Hazard

Senin, 08 Juni 2026 | 05:48

Pameran ‘Aku Arek Suroboyo’ Ramaikan Peringatan Bulan Bung Karno

Senin, 08 Juni 2026 | 05:24

GP Ansor Jakbar Gelar Diklatsar Tanggapi Sebutan ‘Gotham City’

Senin, 08 Juni 2026 | 04:59

Pernyataan Purbaya dan Djaka Saling Menguatkan dalam Kasus Tiffany & Co

Senin, 08 Juni 2026 | 04:46

Perkuat KDKMP

Senin, 08 Juni 2026 | 04:26

Purbaya Tidak Punya Backup Politik untuk Jalankan Misi Presiden

Senin, 08 Juni 2026 | 03:57

Jangan Kasih Tempat untuk Boti di Negeri Ini!

Senin, 08 Juni 2026 | 03:37

BEI Jabar Gencarkan Literasi Pasar Modal ke Kampus hingga SD

Senin, 08 Juni 2026 | 03:17

Menanti Hasil Uji Fundamental Perekonomian Indonesia

Senin, 08 Juni 2026 | 02:59

IPB University Raih Juara Umum Program Mahasiswa Berdampak Kemendiktisaintek

Senin, 08 Juni 2026 | 02:50

Selengkapnya