Berita

presiden sby/ist

Pengakuan Jenderal Purnawirawan: Indonesia Kini Lebih Liberal dari Amerika Serikat

KAMIS, 24 MARET 2011 | 16:46 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Selama SBY dan Boediono berkuasa, sistem ekonomi yang dikembangkan Indonesia begitu liberal. Bahkan, lebih liberal dari Amerika Serikat.

Ketua Badan Pengkajian Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD), Letjen (purn) Kiki Syahnakri, membandingkan sikap Indonesia dengan Republik Rakyat China dan Jepang. Menurutnya, dibandingkan Indonesia, kedua negara di Asia Timur itu lebih serius dalam mengedepankan agenda dan memperjuangkan kepentingan nasional.

“China menerima dan mengikuti praktik liberalisasi. Tetapi di saat bersamaan pemerintah China menerbitkan berbagai regulasi yang melindungi kepentingan rakyatnya. Jepang pun begitu. Mereka mendukung pasar bebas di negara lain. Sementara di dalam negeri, mereka menerapkan proteksi,” katanya ketika berbincang dengan Rakyat Merdeka Online.

Sementara Indonesia, sambung mantan wakil Kepala Staf Angkatan Darat itu, membuka pintu selebar-lebarnya kepada pihak asing untuk menguasai sumber-sumber kekayaan alam di negara ini. Ia menyesalkan UU 25/2007 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang memberikan kesempatan kepada pihak asing untuk menguasai sumber daya alam nasional hingga 150 tahun dan menguasai saham hingga 95 persen.

Keadaan ini semakin buruk, sambung Kiki, manakala model kepemimpinan nasional di Indonesia tidak memperlihatkan tanda-tanda keberanian untuk memperjuangkan kepentingkan nasional.

Untuk menyelamatkan Indonesia dari jurang kehancuran yang diakibatkan sistem liberal kebablasan ini, Kiki berpendapat, tidak ada ada jalan lain kecuali mengkaji ulang amandemen yang dilakukan terhadap UUD 1945.

“Kaji ulang ini bukan berarti kembali ke naskah asli. Tapi, harus memperbaiki pasal-pasal yang bernafas terlalu liberal,” demikian Kiki. [guh]


Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

PR Gus Kikin: Pembenahan Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi

Sabtu, 05 September 2026 | 00:27

Tiga Ayat NU

Sabtu, 05 September 2026 | 00:11

Kapasitas PSEL Dinilai Belum Cukup Imbas Penutupan 343 TPA

Jumat, 04 September 2026 | 23:56

Pendekar 08 Perluas Bantuan ke Sekolah Hingga Pengungsi Mandiri di NTT

Jumat, 04 September 2026 | 23:40

Garudayaksa FC Gandeng Zentara Sambut Super League

Jumat, 04 September 2026 | 23:28

Gerilya Diplomasi: Menjahit Kepentingan Nasional di Panggung Global

Jumat, 04 September 2026 | 23:20

SMK Go Global Jadi Strategi Siapkan Calon PMI Masuk Bursa Kerja Dunia

Jumat, 04 September 2026 | 23:01

Pemuda Nganggur adalah Hasil Salah Kebijakan

Jumat, 04 September 2026 | 22:40

AMPI Siap Gelar Rapimnas 8 September, Ini yang Dibahas

Jumat, 04 September 2026 | 21:40

wondr by BNI Jadi Official Banking Partner IdeaFest 2026

Jumat, 04 September 2026 | 21:25

Selengkapnya