RMOL. Pembeberan data yang dilakukan pendiri PKS, Yusuf Supendi, membuat kalangan elite partai yang dikomanÂdoi Lutfi Hasan Ishaaq itu kebakaran jenggot.
Data terbaru, ada petinggi PKS menerima Rp 34 miliar dari bekas pejabat di negeri ini. Sedangkan seÂbelumnya Yusuf Supendi meÂnyeÂbutkan, ada dugaan pengÂgeÂlapan dana Pilkada Cagub DKI Jakarta Adang Daradjatun.
â€Langkah saya untuk memÂbongÂkar “kotak pandora†PKS adaÂlah untuk memberantas kejaÂhatan dan moralitas para elite PKS, termasuk membongkar dana Rp 34 miliar dari bekas peÂjabat,’’ ujar Yusuf Supendi keÂpada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.
“Apa yang saya lakukan ini, tidak ada yang membekingi, tidak ada yang membiayai. Tujuan saya dalam rangka memÂbeÂrantas kejahatan-kejahatan dan moralitas mereka,’’ tambahnya.
Supendi meminta perlinÂdungÂan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) karena meÂrasa nyawanya terancam.
“Saya diancam dibunuh walauÂpun secara tidak terus terang. Petinggi elite PKS itu melakukan anÂÂcaman kekerasan yang bisa meÂnyebabkan kehilangan nyaÂwa,†tandasnya.
Berikut kutipan selengkapnya:Apa alasan Anda melaporkan beberapa petinggi PKS ke KPK?Ini saya lakukan dalam rangka amar ma’ruf nahi munkar dan ingin membedah kejahatan-keÂjaÂhatan yang dilakukan para peÂtinggi PKS. Intinya, saya ingin meÂngembalikan PKS pada ManÂhaj (tujuannya).
Bagaimana dengan ancaman petinggi PKS mau melaporkan Anda ke polisi ?Saya terima kasih kalau mereka melaporkan ke kepolisian, dengan syarat mereka harus melakukannya secara jantan.
Maksudnya?Petinggi PKS menggugat saya secara pribadi. Artinya, tidak sebagai lembaga PKS. Apabila menggugat saya atas nama lemÂbaga, berarti itu banci.
Anda takut digugat secara lemÂbaga?Sekalipun mereka menggugat atas nama lembaga, kata orang betawi “gue kaga bakalan berÂgeserâ€. Silakan saja.
Apa saja yang dilaporkan ke KPK?Saya tidak mau membeberkan apa yang sudah dibeberkan ke KPK, itu rahasia. Saya sepakat deÂngan orang KPK bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dipubÂliÂkasikan. Seperti surat sakti dan selusin saksi, itu urusan data.
Kenapa kasus ini dibawa ke KPK, bukan ke kepolisian?Karena undang-undang Nomor 30 tahun 2002 pasal 11 tentang penyelenggara negara. Elite PKS pada saat itu penyelenggara negara.
Tidak takut dibilang menÂcoreng PKS dengan sikap Anda ini?Saya sudah mengajak beberapa pengurus melakukan meÂdiasi untuk meng-
clear-kan maÂsalah ini. Tapi elite PKS mengÂabaiÂÂkannya, dan membiarkan keÂjaÂhatÂan demi kejahatan terus terÂjadi.
Masalah dana Pilkada DKI Jakarta?Saya sangat tahu, bahwa uang itu Rp 76 miliar. Tapi saya meÂnyeÂbut Rp40 miliar ke media masÂsa. Sebab, yang dilakukan inÂvesÂtigasi oleh dewan syariah itu Rp 40 miliar. Jadi Rp 36 miliar itu saya tidak menyebutkan, waÂlaupun saya tahu.
Bagaimana dengan poligami di PKS?Perlu dicatat, saya bilang elite PKS melakukan poligami dengan segala permasalahan. PermaÂsaÂlahÂan poligami ada yang berÂmasalah, tapi ada yang tidak berÂmasalah. Saya tidak mau meÂngaÂtakan poligami bermasalah.
Langkah Anda ini dinilai ada yang menunggangi, apa benar begitu ?Kalau saya dinilai ditunggangi seÂseorang, itu namanya su’uzon. BaÂhasa hukumnya prasangka palÂsu. Itu tidak etis.
Apa langkah Anda selanÂjutÂnya?Saya sudah memiliki tiga tim pengacara. Tim akan memÂperÂsiapÂkan peÂngaduan sengketa partai ke MahÂkamah Konstitusi.
[RM]
