Diluruskan, MHJ Tak Pernah Dukung PKS dan Adang Daradjatun

RMOL. Keributan di kalangan internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merembet kemana-mana. Selain praktik poligami di kalangan petinggi partai itu, hal lain yang disinggung Yusuf Supendi berkaitan dengan pengelolaan keuangan di masa kampanye pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2007 silam. Yusuf adalah salah seorang pendiri PKS yang tengah marah dan dalam beberapa hari terakhir dengan gencar membeberkan berbagai persoalan di tubuh partai itu.

Dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta empat tahun lalu PKS berdiri sendirian mengusung Adang Daradjatun yang kini adalah anggota Komisi III DPR. PKS melawan koalisi besar yang mengusung Fauzi Bowo. Seperti telah sama diketahui, Adang yang juga suami Nunun Nurbaiti, figur yang dicurigai memiliki peranan penting di balik skandal suap pemilihan Miranda Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior BI tahun 2004 lalu, akhirnya kalah.

Nah, menyusul kekisruhan di tubuh PKS yang dipicu pernyataan Yusuf, disebutkan bahwa PKS mencurigai Muchlis Hasyim di balik pembusukkan politik yang dialami partai itu. Muchlis yang kerap disapa MHJ adalah seorang jurnalis senior yang memiliki hubungan baik dengan banyak tokoh penting di negeri ini.

“Dia (Muchlis) pernah kita pakai selama dua bulan dan itu saat pemilukada DKI Jakarta,” demikian informasi dari kalangan dalam PKS yang disebarkan sebuah blog berita.

Sinyalemen ini dibantah pemimpin redaksi Jakarta untuk Semua, Setiyardi. Jakarta untuk Semua adalah mingguan yang diterbitkan kubu Fauzi Bowo menjelang pemilihan gubernur 2007. Menurut Setiyardi kepada Rakyat Merdeka Online, dirinya tahu pasti bahwa Muchlis sama sekali tidak pernah di-hired PKS.

“MHJ dekat dengan Pak JK. Dan di masa itu Pak JK adalah ketua umum Partai Golkar. Adapun Partai Golkar tidak satu koalisi dengan PKS mendukung Adang. Jadi, pernyataan yang menyebut MHJ pernah bekerja untuk PKS di masa pemilihan gubernur Jakarta adalah bohong,” demikian Setiyardi.

Setiyardi juga mengatakan, membawa-bawa MHJ dalam kekisruhan internal di tubuh PKS terlalu berlebihan. Apalagi bila dikaitkan dengan pemilihan gubernur Jakarta 2007. [guh]