Berita

BOM BUKU

SBY-Boediono Dibayangi Delegitimasi

SENIN, 21 MARET 2011 | 13:18 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Presiden SBY dituntut segera menggunakan seluruh alat perlengkapan negara untuk menghentikan dan menangkap siapa pun yang terlibat dalam aksi teror bom yang sejak pekan lalu hingga sekarang masih terjadi.

"Bila pemerintah gagal menghentikan dan mengusut tuntas kasus tersebut, ini akan menjadi alat delegitimasi terhadap pemerintah setelah sebelumnya isu Wikileaks dan gagalnya reshuffle kabinet tidak mampu dijelaskan secara proporsional," ujar Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Salah Partaonan Daulay, kepada Rakyat Merdeka Online, Senin (21/3).

Selain itu, tren teror bom secara otomatis akan mengurangi minat investor untuk datang menanamkan modalnya di Indonesia. Para calon investor asing bisa jadi mengalihkan investasinya ke negara-negara lain yang dinilai lebih aman. Kalau ini terjadi, maka pemerintah akan kesulitan untuk membuka lapangan-lapangan kerja baru bagi masyarakat.


"Tiga hari lalu saya berada di Kuala Lumpur dan membaca sebuah harian lokal. Di sana nyata-nyata disebutkan akan implikasi dari teror bom itu bagi stabilitas ekonomi dan politik di Tanah Air," ungkapnya.

Artinya, lanjut Saleh, dunia internasional mengamati terus menerus setiap perkembangan yang terjadi di Indonesia. Biasanya, pemberitaan-pemberitaan negatif, seperti dicontohkannya di atas, dijadikan sebagai sebagai bahan referensi oleh para pengusaha asing. Bila pemerintah dan aparat kemanan lamban, keadaan bisa diperparah oleh pemberlakukan travel warning beberapa negara.[ald]

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Tanpa Rompi dan Borgol Saat Ditahan, DPP IMM Minta Kejagung Tak Istimewakan Febrie

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:43

Belum Sebulan IPO, Direktur RANS Tiba-tiba Mundur

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:30

Revitalisasi Pengurus AMPI Perkuat Konsolidasi Organisasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:26

Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong, KPK Geledah Kediaman Kadis PUPR Bengkulu

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:09

Zulhas: Swasembada Pangan Bukan Sekadar Ekonomi, tapi Kehormatan Bangsa

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:07

PDIP Jatim Hadirkan RedTalks, Wadah Masyarakat Sampaikan Aspirasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:54

Sekolah Nasional Terintegrasi: Resep Medis Kuratif Pendidikan dan Kesehatan Anak

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:39

Tak Pakai Borgol dan Rompi, PB PMII: Febrie Adriansyah Cetak Sejarah

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:35

TB Hasanuddin: Jangan Akali Putusan MK dengan Bebani Pelanggan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:59

Lodewijk: Ancaman Indonesia Kini Bukan Hanya Perang, tapi Ekonomi hingga Iklim

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:49

Selengkapnya