Intervensi Pemerintah akan Ditelusuri dengan Serius

RMOL. Dokumen kawat rahasia diplomat AS yang disadap WikiLeaks dan dipublikasikan dua koran terkemuka Australia, The Age dan The Sydney Morning Herald, dan juga dilansir hampir semua media massa Indonesia, bisa dibilang telah menjadi fakta hukum. Khususnya tentang pelanggaran moral atau abuse of power dan skandal korupsi.

“Oleh sebab itu, aparat hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, serta lembaga politik seperti DPR, diminta atau tidak diminta, harus proaktif bekerja melakukan pengumpulan fakta lebih banyak,” demikian kata Adhie M Massardi kepada Rakyat Merdeka Online siang ini (14/3), di Jakarta.

Dia juga mengatakan, bagian yang menyebutkan pemerintahan SBY telah melakukan intervensi sejak 2006 sama sekali tidak dapat dibantah.

“Lihat saja faktanya, partai yang digagas Gus Dur dan para kiai NU sebagai kekuatan politik penyangga pluralisme dan demokrasi itu sekarang berantakan. Warga Nahdliyin yang menjadi penyangga utama partai itu, kini benar-benar seperti anak-anak ayam yang kehilangan induknya,” ujar mantan jubir presiden di era KH Abdurrahman Wahid ini.

Adhie mengaku semasa hidupnya, Gus Dur memang sering bicara soal intervensi penguasa itu dengan nada marah. Yang bikin Gus Dur marah, menurut Adhie, adalah cara penguasa yang menggunakan orang-orang yang sangat dekat dan dipercaya Gus Dur untuk menjadi tokoh-tokoh politik yang mengabdi kepada keperntingan rakyat.

“Lihat saja, orang-orang PKB yang sekarang diadopsi rezim SBY,adalah kader-kader yang dididik Gus Dur sejak mereka balita dalam politik. Sulit dipercaya bila mereka akhirnya tega menyingkirkan Gus Dur, tokoh yang semula sangat mereka hormati, yang kata-katanya bahkan mereka anggap perintah,” tutur Adhie.

Sebagai bagian dari tanggungjawab moral, sejumlah eksponen PKB akan segera menggelar forum guna menjelaskan kepada publik kronologi intervensi pemerintah SBY terhadap partai yang semula menjadi sayap politik NU itu. [guh]