Berita

PKS Tunjuk Hidung Orang-orang Baru Demokrat yang Bikin Ricuh Reshuffle

SABTU, 12 MARET 2011 | 10:27 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Partai Keadilan Sejahtera menunjuk hidung para politisi muda di Partai Demokrat yang masih terhitung baru menjabat di DPP partai. PKS menyayangkan kader-kader belum matang itu hanya membebani Presiden SBY.

Wasekjen DPP PKS, Mahfudz Siddiq, menyebut contoh tiga nama politisi muda Demokrat yang menghembuskan isu reshuffle kabinet dan akhirnya menjadi blunder politik buat Demokrat sendiri.

Ada Ketua Divisi Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla dengan pernyataannya yang berbunyi: "Dalam satu-dua minggu ini. Waktu sudah mendesak untuk reshuffle, time for reshuffle adalah saat ini."


Kedua, Sekretaris Departemen HAM Partai Demokrat Rachland Nashidik, "Kami ingin secepatnya diadakan reshuffle kabinet untuk memastikan kebijakan publik berjalan dengan baik," ujar Rachland.

Terakhir, Ketua Departemen Keuangan Partai Demokrat, M Ikhsan Modjo, yang mengatakan, "Kami menilai dua menteri dari PKS, yakni Menteri Pertanian dan Menteri Kominfo memiliki kinerja yang kurang baik."

"Ulil itu sudah seperti Pembinanya Ketua Dewan Pembina," ketus Mahfudz Siddiq di dalam diskusi "Politik Undur-undur" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (12/3).

Mahfudz Siddiq menegaskan bahwa dirinya adalah salah seorang anggota Tim 9 yang menyusun kontrak politik partai pendukung koalisi setelah SBY-Boediono memenangkan Pilpres 2009. Salah satu poin code of conduct berisi, bilamana Presiden merasa perlu melakukan reshuffle kabinet maka presiden akan terlebih dahulu komunikasikan dengan pimpinan partai menteri tersebut. Untuk itulah maka Presiden membentuk UKP4 sebagai unit penilai kerja menteri-menteri.

"Kalau itu yang terjadi, no problem. Jangankan satu, kalau empat menteri PKS dianggap buruk, ya kita ganti empat-empatnya," tegas Ketua Komisi I DPR ini.  

Berbeda dengan situasi terakhir, pungkas Mahfudz, isu reshuffle kabinet menjadi tsunami politik yang membebani Presiden setelah ribu-ribut angket pajak di DPR yang pada akhirnya gagal bergulir.[ald]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

UPDATE

SOFA Siapkan Rp131 Miliar untuk Proyek Sampah Jadi Energi

Sabtu, 19 September 2026 | 14:14

Menimbang Kembali POD South Andaman

Sabtu, 19 September 2026 | 13:46

Prabowo Teriak “Free Palestine” Tiga Kali, Singgung Indonesia Tak Berdaya Bantu Palestina

Sabtu, 19 September 2026 | 13:45

HUT ke-81 TNI di Monas, Prabowo Dijadwalkan Jadi Irup

Sabtu, 19 September 2026 | 13:27

Kejagung Turun Tangan Kawal Proyek Jalan IKN Senilai Rp3,986 Triliun

Sabtu, 19 September 2026 | 13:24

Saham BMW Anjlok 4,46 Persen

Sabtu, 19 September 2026 | 12:59

Ratusan Hotel di Bali Bangkrut Lalu Dilego

Sabtu, 19 September 2026 | 12:36

Penanaman Pohon Bukti Nyata Kontribusi Alumni Unpad

Sabtu, 19 September 2026 | 12:17

Pasar Minggu Bakal Disulap Jadi Kawasan Terintegrasi, Investasinya Rp1 Triliun

Sabtu, 19 September 2026 | 12:13

Jarnas Prabowo-Gibran Minta Kebun Sawit Rakyat di Kawasan Hutan Tak Digusur

Sabtu, 19 September 2026 | 11:45

Selengkapnya