RMOL. Pemberitaan The Age dan Sydney Herald Morning yang membeberkan data rahasia Kedubes AS tentang kebobrokan Istana Negara sebaiknya tidak disikapi dengan kepanikan dan serangan balik dari pemerintah RI.
"Dua surat kabar Australia ini merupakan dua surat kabar yang punya reputasi sangat baik dan biasanya informasinya sangat dipercaya dan tidak mudah membuat berita tanpa ada data yang kuat sebagai dasar dari pemberitaannya," terang Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring, Munatsir Mustaman, kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Sabtu, 12/3).
Dia menyayangkan reaksi pemerintah yang menyalahkan atau terlalu cepat membantah informasi dari Wikileaks yang diberitakan oleh kedua surat kabar Australia itu. Apalagi tuduhannya menyangkut tindakan korupsi dan kehidupan demokrasi. Dalam kasus ini, yang terpenting dilakukan adalah investigasi hukum untuk buktikan Indonesia bukan negara terkorup.
"Kami sarankan juga DPR sebaiknya segera membentuk Pansus untuk menelusuri pemberitaan miring dua surat kabar Australia agar ada rasa keadilan bagi SBY dan Ani Yudhoyono jika memang berita itu hanya pepesan kosong," harapnya.
Selain DPR, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan harus menelusuri ulang dan menyeluruh rekening-rekening keluarga SBY dan Ketua MPR Taufik Kiemas yang disebut juga dalam laporan kawat diplomatik itu.
Terutama SBY yang mengklaim pro pemberantasan korupsi harus berani mengungkap secara terang benderang dugaan korupsi yang dilakukan istri dan keluarganya serta lingkaran dalamnya..
"Kami mengimbau kepada masyarakat, mahasiswa dan elit politik yang
concern dengan Indonesia bersih dari korupsi untuk sama sama aktif melakukan kontrol dan mendesak aparat hukum seperti KPK, Kejaksaan dan PPATK untuk berani melakukan investigasi tentang pemberitaan dua surat kabar Australia," paparnya.
[ald]
