Berita

YUDHOYONO ABUSED POWER

Politik Uang JK di Munas Golkar Juga Dipergunjingkan

JUMAT, 11 MARET 2011 | 13:45 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mendampingi Presiden SBY pada periode 2004-2009 pun tak luput dari pergunjingan Kedutaan Besar AS di Jakarta. Dalam kawat yang rahasia yang dikirimkan ke Washington DC, Kedubes AS menyoroti manuver politik JK menguasai Partai Golkar setelah ia menjadi wakil presiden.

Menurut informasi yang diperoleh Kedubes AS, JK menawarkan uang sekitar Rp 200 juta untuk setiap perwakilan DPD yang memilihnya dalam Musyawarah Nasional.

“Menurut informasi yang diperoleh dari beberapa sumber yang memiliki hubungan dekat dengan calon-calon kuat ketua umum, tim sukses Kalla menawarkan uamg setidaknya Rp 200 juta kepada Dewan Pimpinan Cabang untuk setiap suara yang mereka berikan,” begitu bunyi laporan Kedubes AS yang kini diberitakan oleh media massa Australia.

Adapun dewan pimpinan di tingkat provinsi yang memiliki hak memilih yang sama dengan DPC namun dapat mempengaruhi DPC yang berada di bawahnya menerima Rp 500 juta atau lebih.

Kedubes AS juga menerima informasi dari sumber yang memiliki pengalaman seperti itu sebelumnya, yang mengatakan bahwa pengurus dewan pimpinan baik di tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota mendapatkan uang muka alias down payment terlebih dahulu. Sisa pembayaran akan diperoleh dalam bentuk cash beberapa jam setelah sang kandidat, dalam hal ini JK, menang dalam pemilihan.

Kedubes AS memperkirakan, dengan jumlah suara minimal 243 untuk dapat menang dalam pemilihan ketua umum Partai Golkar, setidaknya pemenang merogoh kocek sekitar 6 juta dolar AS. Juga disebutkan bahwa Agung Laksono yang saat itu adalah Ketua DPR memberikan dukungan sekitar Rp 50 miliar. [guh]


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya