Berita

YUDHOYONO ABUSED POWER

Politik Uang JK di Munas Golkar Juga Dipergunjingkan

JUMAT, 11 MARET 2011 | 13:45 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mendampingi Presiden SBY pada periode 2004-2009 pun tak luput dari pergunjingan Kedutaan Besar AS di Jakarta. Dalam kawat yang rahasia yang dikirimkan ke Washington DC, Kedubes AS menyoroti manuver politik JK menguasai Partai Golkar setelah ia menjadi wakil presiden.

Menurut informasi yang diperoleh Kedubes AS, JK menawarkan uang sekitar Rp 200 juta untuk setiap perwakilan DPD yang memilihnya dalam Musyawarah Nasional.

“Menurut informasi yang diperoleh dari beberapa sumber yang memiliki hubungan dekat dengan calon-calon kuat ketua umum, tim sukses Kalla menawarkan uamg setidaknya Rp 200 juta kepada Dewan Pimpinan Cabang untuk setiap suara yang mereka berikan,” begitu bunyi laporan Kedubes AS yang kini diberitakan oleh media massa Australia.

Adapun dewan pimpinan di tingkat provinsi yang memiliki hak memilih yang sama dengan DPC namun dapat mempengaruhi DPC yang berada di bawahnya menerima Rp 500 juta atau lebih.

Kedubes AS juga menerima informasi dari sumber yang memiliki pengalaman seperti itu sebelumnya, yang mengatakan bahwa pengurus dewan pimpinan baik di tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota mendapatkan uang muka alias down payment terlebih dahulu. Sisa pembayaran akan diperoleh dalam bentuk cash beberapa jam setelah sang kandidat, dalam hal ini JK, menang dalam pemilihan.

Kedubes AS memperkirakan, dengan jumlah suara minimal 243 untuk dapat menang dalam pemilihan ketua umum Partai Golkar, setidaknya pemenang merogoh kocek sekitar 6 juta dolar AS. Juga disebutkan bahwa Agung Laksono yang saat itu adalah Ketua DPR memberikan dukungan sekitar Rp 50 miliar. [guh]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya