Berita

YUDHOYONO ABUSED POWER

Politik Uang JK di Munas Golkar Juga Dipergunjingkan

JUMAT, 11 MARET 2011 | 13:45 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mendampingi Presiden SBY pada periode 2004-2009 pun tak luput dari pergunjingan Kedutaan Besar AS di Jakarta. Dalam kawat yang rahasia yang dikirimkan ke Washington DC, Kedubes AS menyoroti manuver politik JK menguasai Partai Golkar setelah ia menjadi wakil presiden.

Menurut informasi yang diperoleh Kedubes AS, JK menawarkan uang sekitar Rp 200 juta untuk setiap perwakilan DPD yang memilihnya dalam Musyawarah Nasional.

“Menurut informasi yang diperoleh dari beberapa sumber yang memiliki hubungan dekat dengan calon-calon kuat ketua umum, tim sukses Kalla menawarkan uamg setidaknya Rp 200 juta kepada Dewan Pimpinan Cabang untuk setiap suara yang mereka berikan,” begitu bunyi laporan Kedubes AS yang kini diberitakan oleh media massa Australia.

Adapun dewan pimpinan di tingkat provinsi yang memiliki hak memilih yang sama dengan DPC namun dapat mempengaruhi DPC yang berada di bawahnya menerima Rp 500 juta atau lebih.

Kedubes AS juga menerima informasi dari sumber yang memiliki pengalaman seperti itu sebelumnya, yang mengatakan bahwa pengurus dewan pimpinan baik di tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota mendapatkan uang muka alias down payment terlebih dahulu. Sisa pembayaran akan diperoleh dalam bentuk cash beberapa jam setelah sang kandidat, dalam hal ini JK, menang dalam pemilihan.

Kedubes AS memperkirakan, dengan jumlah suara minimal 243 untuk dapat menang dalam pemilihan ketua umum Partai Golkar, setidaknya pemenang merogoh kocek sekitar 6 juta dolar AS. Juga disebutkan bahwa Agung Laksono yang saat itu adalah Ketua DPR memberikan dukungan sekitar Rp 50 miliar. [guh]


Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Kabakom Sebut Kebijakan Ekonomi Prabowo Makin Inklusif, Upah Buruh Naik

Jumat, 23 Oktober 2026 | 18:20

B50 jadi Andalan Presiden Prabowo Wujudkan Kemandirian Energi

Jumat, 23 Oktober 2026 | 17:44

Antusiasme Tinggi, Pendaftaran Anugerah Jurnalistik KPU 2026 Diperpanjang

Jumat, 23 Oktober 2026 | 17:26

Masuk PSN, Agrinas Palma Siapkan Model Pengelolaan Sawit Rakyat

Jumat, 23 Oktober 2026 | 17:20

IHSG Parkir Zona Hijau, Rupiah Nyaris Tembus Rp18.100 per Dolar AS

Jumat, 23 Oktober 2026 | 16:54

Kreativitas Jadi Kunci Koperasi Bertahan dan Berkembang

Jumat, 23 Oktober 2026 | 16:41

Menkeu Pastikan Gaji ASN Tak Lewat Kopdes

Jumat, 23 Oktober 2026 | 16:34

Bahlil Dikejar Deadline DIM RUU Migas

Jumat, 23 Oktober 2026 | 16:32

Konser Andrea Bocelli dan Peluang Indonesia Perkuat Diplomasi Budaya

Jumat, 23 Oktober 2026 | 16:23

AsetKu Dukung Literasi Keuangan Bersama AFPI di Jakarta Financial Festival 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 | 16:06

Selengkapnya