Berita

ilustrasi

PASOKAN BBM

Cap Presiden Gagal Membayangi SBY

KAMIS, 10 MARET 2011 | 17:27 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Kelangkaan pasokan BBM di beberapa daerah seharusnya menyadarkan pemerintah SBY untuk mengubah pola pikir menyangkut ketersediaan energi dalam negeri. Apalagi, kemampuan Indonesia memproduksi sumber energi yang berbasis minyak mentah semakin terbatas.

Menurut Ketua Presidium Nasional Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono, bila pada 1995 produksi minyak mentah Indonesia bisa mencapai 1,5 juta barel per hari, saat ini hanya sekitar 965 ribu barel per hari. Mengubah mindset soal ketahanan energi harus didahului roadmap ketahanan energi nasional mulai dari pendataaan sumber energi dan cadangan sumber daya energi yang ada di Indonesia, melakukan audit energi nasional, serta melakukan penyadaran kepada masyarakat untuk melakukan penghematan energi. Tidak ketinggalan, keharusan membangun infrastruktur yang mendukung pendistribusian energi ke seluruh Indonesia

"Kami sarankan pemerintah SBY untuk segera merumuskan roadmap tentang ketahanan energi nasional dan mengaplikasikannya. Apabila tidak, akan terjadi diminution economy atau penyusutan ekonomi karena pasokan energi yang tidak mencukupi untuk melahirkan pertumbuhan," jelas Arief kepada Rakyat Merdeka Online, Kamis (10/3).


Ketiadaan peta jalan solusi kelangkaan BBM juga akan semakin menciptakan biaya ekonomi tinggi dan pada akhirnya menciptakan ledakan pengangguran. Selain itu, potensi perpindahan sektor industri dan manufaktur dari Indonesia ke negara-negara yang siap dengan ketersediaan energi akan sangat besar. Untuk jangka pendek, pemerintahan SBY harus segera melakukan perbaikan di Pertamina dan infrakstruktur pendistribusian BBM ke daerah serta memberantas mafia mafia penimbun BBM yang ada di Pertamina.

"Jika SBY hanya memainkan drama koalisi dan keluhan serta pepesan kosong, tanpa mengambil langkah yang strategis untuk mengatasi kelangkaan distribusi BBM maka SBY akan dicap sebagai presiden yang membuat kegagalan ekonomi dan kebangkrutan negara," pungkas Arief.[ald]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Menkeu Baru Angkat Bicara Soal Perombakan Pejabat Bea Cukai dan Dirjen Pajak

Senin, 14 September 2026 | 17:28

UPDATE

Dina Sulaeman: Sikap Prabowo Beri Pesan Diplomatik Kuat untuk Palestina

Minggu, 20 September 2026 | 09:51

Ekonom Ungkap Skema Pendidikan Gratis PTN Tanpa Menguras APBN

Minggu, 20 September 2026 | 09:43

Prabowo Berencana Produksi Bensin dari Batu Bara

Minggu, 20 September 2026 | 08:56

Humanika: Jangan Jatuhkan Prabowo Sebelum Lima Tahun

Minggu, 20 September 2026 | 08:49

Sesuai Ambisi Prabowo, Kampus Negeri Jangan Cari Duit dari Mahasiswa Lagi

Minggu, 20 September 2026 | 08:22

Dubes Palestina Ungkap Momen Emosional Saat Peluk Prabowo di Gontor

Minggu, 20 September 2026 | 08:06

Ekonom: Prabowo Tinggal Lanjutkan Pendidikan Gratis dari SBY

Minggu, 20 September 2026 | 08:06

Keretakan Peradaban

Minggu, 20 September 2026 | 07:38

Wadanyon OPM Kodap 35 Bintang Timur Yahukimo Diringkus TNI

Minggu, 20 September 2026 | 06:46

DPD Tawarkan Solusi Netral Fiskal Demi Ekonomi Berlari Kencang

Minggu, 20 September 2026 | 06:19

Selengkapnya