Berita

DPP Demokrat: PKS Harus Dihukum!

RABU, 09 MARET 2011 | 15:03 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. DPP Demokrat terus mendesak agar peta koalisi pendukung pemerintah dan kabinet diubah. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang selama ini dianggap lebih sering menjadi beban didesak bersikap ksatria dengan menarik diri dari kabinet dan koalisi.

Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Munadi Herlambang, misalnya, menegaskan bahwa bagaimanapun juga melihat manuver politiknya selama ini PKS tetap harus mendapatkan punishment.

"Memang saat ini ada kecenderungan PKS bersikap melunak. Tapi tidak serta merta PKS bebas dari punishment," tegas Herlambang sambil menekankan kalau berjiwa ksatria, PKS harusnya berani menerima risiko dari manuver politik mereka selama ini.

Menurut Munadi kepada Rakyat Merdeka Online, ada dua bentuk hukuman yang bisa diberikan kepada PKS. Pertama, hard punishment seperti berupa keluar dari koalisi. Dan kedua, soft punishmentyang bentuknya adalah keluar dari kabinet. [guh]


Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya