Amir Syamsuddin: Presiden Nggak Ragu Tapi Perlu Hati-hati

RMOL. Sekretaris Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, meminta mitra koalisi dan masyarakat bersabar menunggu keputusan Presiden SBY tentang reshuffle kabinet dan penataan koalisi.

“Reshuffle kabinet merupa­kan keputusan besar. Jadi, harus dilakukan berdasarkan pertim­bangan yang matang. Makanya perlu bersabar sedikit lagi,’’ ujar­nya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

“Perombakan itu adalah cata­tan sejarah. Jadi, kita harus me­mahami kalau keputusan ini tidak dapat diambil secepat yang di­harap­kan publik. Tindakan cer­mat dan hati-hati sangat diperlu­kan dalam mengambil keputusan ini,” tambahnya.

 Menurut bekas Sekretaris Jen­deral  DPP Partai Demokrat itu, Presiden dan Partai Demo­krat sangat memahami ketidak­nyama­nan yang terjadi di antara mitra koalisi pendukung peme­rintah. Namun, pertimpangan ma­salah politik dan stabilitas, bu­kanlah satu-satunya alasan untuk mela­ku­kan perombakan kabinet.

“Yang mendorong segera di­laku­kan reshuffle mungkin oleh ketidaknyamanan dan keterliba­tan emosional. Tapi, Presiden mungkin memiliki pertim­ba­ngan berbeda, karena beliau yang akan memimpin jalannya roda peme­rintahan,” papar anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa masalah kehati-hatian saja alasannya, sehingga sampai sekarang belum dilakukan re­shuffle kabinet?
Ini merupakan persoalan se­rius. Jadi, dorongan atau desakan agar reshuffle segera dilakukan, saya kira tidak perlu ditanggapi. Yang paling tahu kapan dan secepat apa reshuffle dilakukan, ya Presiden SBY.

Apa Presiden ragu?
Presiden nggak ragu, tapi perlu hati-hati seperti yang saya bilang tadi. Ini masalah besar, sehingga perlu pertimbangan. Tidak bisa buru-buru.

 Keputusan untuk melakukan reshuffle, bukanlah suatu yang pragmatis. Kalau pun terjadi re­shuffle, tidak semata-mata karena posisi koalisi. Pertimbangan kinerja dan kapasitas juga men­jadi parameter yang akan digu­nakan Presiden.

Apakah sudah ada kepastian tentang masuknya Partai Ge­rin­­dra untuk memperkuat koa­lisi?
Saya tidak tahu pasti tentang hal itu. Namun, kalau hal tersebut benar-benar terjadi, saya rasa itu merupakan sesuatu yang positif dan akan memperkuat kinierja pemerintah dalam menjalankan program-program pro rakyat.

Dengan masuknya Gerindra, apakah akan mengurangi porsi kursi menteri dari mitra koalisi yang ada?
Itu merupakan hak prerogatif Presiden. Saya tidak dapat berbi­cara dan mengomentari hal ter­sebut. Namun, jika hal tersebut terjadi, kami berharap partai-partai koalisi menghormati kepu­tusan tersebut, seperti apa yang mereka katakan selama ini. Kami berharap mereka satu kata dan perbuatan, jika kursi menterinya dikurangi. Jangan hanya retorika.

Bagaimana, jika ada mitra koalisi yang tidak puas atas ke­putusan pengurangan kursi ter­sebut?
Setelah keputusan itu, kita akan melihat sejauhmana loyalitas mereka. Kalau mereka masih ingin bergabung dalam koalisi, me­reka harus bersedia ditata ulang oleh si pemilik hak prero­gatif. Namun, kalau sudah merasa tidak nyaman, ya silakan meng­ambil posisi yang lebih jelas.

Maksudnya?
Ya, tentu tidak bergabung da­lam koalisi. Apalagi kalau selama bergabung sering berbeda pan­dangan dengan Partai Demokrat di DPR. Masa 3,5 tahun ke depan kondisinya masih seperti ini terus. Ini cukup melelahkan.   

Apakah dengan keluarnya par­pol yang sering berbeda pan­dangan itu ada jaminan si­tuasi politik akan berjalan lebih stabil?
Tidak ada yang mampu men­jamin hal tersebut. Yang pasti, kami berharap, tidak ada lagi orang yang mengaku berkoalisi tapi sikap dan tindakannya me­lebihi pihak yang beroposisi.
    
Setelah kondisi politik stabil, apakah Anda yakin pemerintah bias menjalankan program pro rakyat?
Ya, sebenarnya sekarang pun pemerintah tetap menjalankan program yang pro rakyat. Apalagi kalau  kondisi politik sudah stabil, artinya koalisi itu benar-benar mendukung pemerintah, tentu  tinggal menjalankan dan mewu­jud­kan program-program pro rakyat.

Kalau program-program terse­but dihambat oleh oposisi atau mitra koalisi yang memberikan dukungannya tidak tulus, maka hal tersebut akan dinilai langsung oleh rakyat.

Rakyat yang akan menilai dan menjadi hakim pada Pemilu 2014 nanti. Kalau mereka berada da­lam koalisi tapi tidak loyal, biar rakyat saja yang menilai. Kalau mereka tetap tidak loyal juga, mung­kin saja ada reshuffle atau penataan ulang lagi.  [RM]