Berita

demokrasi/ist

FREEDOM BAROMETER 2010

Indonesia Nomor 6 di Asia, Nomor 2 di Asia Tenggara

SABTU, 05 MARET 2011 | 23:37 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Indonesia berada di posisi keenam dalam indeks Freedom Barometer Asia 2010 yang baru-baru ini diumumkan Friedrich Naumann Stiftung, sebuah NGO asal Jerman yang sejak beberapa dasawarsa lalu mempromosikan paham liberalisme dan hak-hak sipil di Indonesia dan Asia.

Indonesia mengantongi total nilai sebesar 58,52. Nilai ini turun dari perolehan tahun 2009 yakni sebesar 63,47. Lima negara yang berada di atas Indonesia adalah Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Singapura, dan Mongolia.

Untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi kedua setelah Singapura yang mengantongi nilai 71,51. Sementara negara lain di Asia Tenggara, seperti Malaysia, hanya mendapatkan nilai 54,20, disusul Filipina (52,59), Thailand (51,23) dan Vietnam (39,97).

Dalam kategori kebebasan politik, dengan menggunakan skala 1 sampai 10, Indonesia mengantongi 8,57 untuk pemilihan umum yang jujur dan terbuka serta 7,25 untuk kebebasan pers.

“Sayangnya pada penilaian mengenai masih kuatnya pengaruh militer dan kehadiran kekuatan lain di luar proses demokrasi, Indonesia hanya memperoleh nilai 5,” tulis rilis FNS yang diterima redaksi.

Dalam kategori penegakan hukum, Indonesia meraih 4,72 untuk independensi peradilan , 5,28 untuk perlindungan HAM, dan 2,80 untuk penanganan korupsi. Sementara dalam kategori kebebasan ekonomi Indonesia meraih 7,04 untuk perdagangan internasional, 6,31 untuk peraturan kredit dan perburuhan, serta 6,31 untuk urusan pemerintahan. Adapun bidang usaha memperoleh nilai 7,11. Di sisi lain dalam hal perlindungan terhadap hak kepemilikan, Indonesia hanya memperoleh 4,44.

“Secara umum terjadi peningkatan nilai Indonesia dalam kategori kebebasan ekonomi. Namun rendahnya perolehan dalam kategori penegakan hukum dan penanganan korupsi serta intervensi pengaruh di luar proses demokrasi, membuat nilai Indonesia untuk tahun 2010 terpaut cukup jauh dengan Singapura,” demikian FNS. [guh]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya