Berita

demokrasi/ist

FREEDOM BAROMETER 2010

Indonesia Nomor 6 di Asia, Nomor 2 di Asia Tenggara

SABTU, 05 MARET 2011 | 23:37 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Indonesia berada di posisi keenam dalam indeks Freedom Barometer Asia 2010 yang baru-baru ini diumumkan Friedrich Naumann Stiftung, sebuah NGO asal Jerman yang sejak beberapa dasawarsa lalu mempromosikan paham liberalisme dan hak-hak sipil di Indonesia dan Asia.

Indonesia mengantongi total nilai sebesar 58,52. Nilai ini turun dari perolehan tahun 2009 yakni sebesar 63,47. Lima negara yang berada di atas Indonesia adalah Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Singapura, dan Mongolia.

Untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi kedua setelah Singapura yang mengantongi nilai 71,51. Sementara negara lain di Asia Tenggara, seperti Malaysia, hanya mendapatkan nilai 54,20, disusul Filipina (52,59), Thailand (51,23) dan Vietnam (39,97).

Dalam kategori kebebasan politik, dengan menggunakan skala 1 sampai 10, Indonesia mengantongi 8,57 untuk pemilihan umum yang jujur dan terbuka serta 7,25 untuk kebebasan pers.

“Sayangnya pada penilaian mengenai masih kuatnya pengaruh militer dan kehadiran kekuatan lain di luar proses demokrasi, Indonesia hanya memperoleh nilai 5,” tulis rilis FNS yang diterima redaksi.

Dalam kategori penegakan hukum, Indonesia meraih 4,72 untuk independensi peradilan , 5,28 untuk perlindungan HAM, dan 2,80 untuk penanganan korupsi. Sementara dalam kategori kebebasan ekonomi Indonesia meraih 7,04 untuk perdagangan internasional, 6,31 untuk peraturan kredit dan perburuhan, serta 6,31 untuk urusan pemerintahan. Adapun bidang usaha memperoleh nilai 7,11. Di sisi lain dalam hal perlindungan terhadap hak kepemilikan, Indonesia hanya memperoleh 4,44.

“Secara umum terjadi peningkatan nilai Indonesia dalam kategori kebebasan ekonomi. Namun rendahnya perolehan dalam kategori penegakan hukum dan penanganan korupsi serta intervensi pengaruh di luar proses demokrasi, membuat nilai Indonesia untuk tahun 2010 terpaut cukup jauh dengan Singapura,” demikian FNS. [guh]


Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Darwis Ismail Terpilih jadi Nakhoda Baru ISKINDO Periode 2026-2031

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:46

Polda Metro Bongkar Penyelundupan 54 Ton Batu Galena dari Gorontalo

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:27

Usul LBP Makin Terasa Janggal, Reformasi Hukum Jangan Kehilangan Arah

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:59

Manifesto Welfare State Pesisir

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:30

Gerakan 1 Juta Liter Air Bersih BEM PTNU Teruskan Semangat Resolusi Jihad

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:05

Sidang Praperadilan Kasus Relawan Prabowo Ditunda, Hakim Tegur Kelalaian Pemanggilan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:51

Langkah Cepat Polda Jatim Cegah Potensi Kericuhan Aksi Mahasiswa Tuai Apresiasi

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:26

PT TIMAH Buka Opsi Buyback Saham Sikapi Dinamika Pasar Modal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:49

GMNI Puji Ketegasan Kapolri Bongkar Penyelundupan 1,16 Ton Ketamin

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:21

PKS Dukung Pemerintah Lakukan Reformasi Bursa Saham Menyeluruh

Jumat, 23 Oktober 2026 | 23:45

Selengkapnya