Berita

demokrasi/ist

FREEDOM BAROMETER 2010

Indonesia Nomor 6 di Asia, Nomor 2 di Asia Tenggara

SABTU, 05 MARET 2011 | 23:37 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Indonesia berada di posisi keenam dalam indeks Freedom Barometer Asia 2010 yang baru-baru ini diumumkan Friedrich Naumann Stiftung, sebuah NGO asal Jerman yang sejak beberapa dasawarsa lalu mempromosikan paham liberalisme dan hak-hak sipil di Indonesia dan Asia.

Indonesia mengantongi total nilai sebesar 58,52. Nilai ini turun dari perolehan tahun 2009 yakni sebesar 63,47. Lima negara yang berada di atas Indonesia adalah Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Singapura, dan Mongolia.

Untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi kedua setelah Singapura yang mengantongi nilai 71,51. Sementara negara lain di Asia Tenggara, seperti Malaysia, hanya mendapatkan nilai 54,20, disusul Filipina (52,59), Thailand (51,23) dan Vietnam (39,97).

Dalam kategori kebebasan politik, dengan menggunakan skala 1 sampai 10, Indonesia mengantongi 8,57 untuk pemilihan umum yang jujur dan terbuka serta 7,25 untuk kebebasan pers.

“Sayangnya pada penilaian mengenai masih kuatnya pengaruh militer dan kehadiran kekuatan lain di luar proses demokrasi, Indonesia hanya memperoleh nilai 5,” tulis rilis FNS yang diterima redaksi.

Dalam kategori penegakan hukum, Indonesia meraih 4,72 untuk independensi peradilan , 5,28 untuk perlindungan HAM, dan 2,80 untuk penanganan korupsi. Sementara dalam kategori kebebasan ekonomi Indonesia meraih 7,04 untuk perdagangan internasional, 6,31 untuk peraturan kredit dan perburuhan, serta 6,31 untuk urusan pemerintahan. Adapun bidang usaha memperoleh nilai 7,11. Di sisi lain dalam hal perlindungan terhadap hak kepemilikan, Indonesia hanya memperoleh 4,44.

“Secara umum terjadi peningkatan nilai Indonesia dalam kategori kebebasan ekonomi. Namun rendahnya perolehan dalam kategori penegakan hukum dan penanganan korupsi serta intervensi pengaruh di luar proses demokrasi, membuat nilai Indonesia untuk tahun 2010 terpaut cukup jauh dengan Singapura,” demikian FNS. [guh]


Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya