RMOL. Sudah satu tahun lebih pemerintahan SBY-Boediono berjalan, tapi tidak ada kemajuan serta peningkatan kesejahteraan bagi rakyat, malah kehidupan rakyat semakin tidak menentu, terutama kaum buruh dan petani.
Dalam masa pemerintahan SBY juga inflasi makin meningkat dan daya beli masyarakat menurun. Kenaikan harga-harga bahan pokok seperti beras, gula, minyak sayur dan cabe untuk kebutuhan sehari-hari, dan kegagalan panen dan bencana alam akibat climate change disertai kenaikan tarif dasar listrik dan rencana kenaikan BBM atau pembatasan BBM bersubsidi. Tidak lupa, kerukunan keagamaan yang mulai retak .
Menurut Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Satya Wijayantara selama SBY-Boediono selalu disibukan oleh masalah politik dan tekan menekan antara DPR dan pemerintah, serta tukar menukar kepentingan antar partai politik yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan, semua persoalan yang tidak ada kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat itu tidak bakal selesai.
"Semua ini akibat pemerintahan SBY-Boediono seperti pemerintahan gangster-gangster mafia, hanya memikirkan anggota anggota gengnya dan elite-elit mafia saja untuk berbagi daerah kekuasaan, tanpa memikirkan kehidupan rmasyarakat yang makin susah dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari," tegasnya dalam pernyataan kepada
Rakyat Merdeka Online, Sabtu (5/3).
Karena itu, di sisa pemerintahannya sebaiknya SBY segera mengambil langkah yang berani dan tepat untuk segera melakukan
reshuffle kabinet, tanpa berdasarkan koalisi partai dan harus berdasarkan kemampuan dari personel-personel yang akan ditempatkan di kabinetnya. Hal ini penting agar tujuan terbentuknya pemerintahan hasil Pemilu dan negara semata mata untuk menyejahterakan kehidupan rakyatnya.
Pengamat politik LIPI, Siti Zuhro, meminta Presiden Yudhoyono tidak ragu melakukan terobosan melepaskan diri dari sanderaan politik partai-partai politik koalisinya sendiri.
"Kalau saya jadi SBY, sudah saaatnya lakukan terobosan yang tidak bergantung lagi pada partai non-Demokrat karena dukungan partai non-Demokrat itu tidak menjamin kabinet efektif dan produktif," kata Siti Zuhro, beberapa waktu lalu.
[ald]
