Golkar dan PKS, Depan Bisa Belakang Bisa?

RMOL. Golkar dan PKS sebaiknya menarik kader-kadernya di kabinet terlebih dahulu sebelum SBY melakukan reshuffle agar Golkar dan PKS tidak disebut rakyat seperti "partai bencong".

"Agar Golkar dan PKS tidak disebut partai bencong, alias ACDC, depan bisa belakang bisa,," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring, Munatsir Mustaman, kepada Rakyat Merdeka Online, Jumat (4/3).

Lebih dari itu, keberanian Golkar dan PKS diharapkan agar tidak terjadi pemerintahan yang otoriter di bawah SBY. Sekaligus,menjaga iklim demokrasi di Indonesia karena berkoalisi bukan berarti melarang kritik dari dalam. Keuntungan bagi Golkar dan PKS jika keluar dari koalisi adalah mendapatkan simpati dari rakyat. Langkah itu juga mendidik rakyat bahwa pemerintahan SBY takut mengusut tuntas mafia perpajakan yang telah banyak merugikan negara selama ini .

"Selain itu rakyat akan menilai bahwa selama ini dalam kasus Mafia Pajak yang dilakukan Gayus Tambunan yang konon melibatkan perusahaan Ketua Umum Golkar  adalah tidak benar," ucapnya.[ald]