Berita

Suswono

Wawancara

WAWANCARA

Suswono: Saya Sudah Siap Diganti T­idak Akan Sakit Hati

JUMAT, 04 MARET 2011 | 04:33 WIB

RMOL. Menteri Pertanian Suswono mengaku tak terpengaruh dengan hiruk pikuk desakan reshuffle kabinet. Yang penting kerja secara maksimal.

“Kalau diganti, itu terserah Pre­siden SBY. Saya sudah me­nyiapkan diri untuk diganti,’’ ujarnya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Menurut politisi Partai Keadi­lan Sejahtera (PKS) itu, belum lama ini dirinya bersama Presiden mengunjungi ke daerah. Ini untuk menyukseskan berbagai program di bidang pertanian.


“Jadi, saya bekerja saja. Sama sekali tidak terpengaruh dengan isu reshuffle kabinet tersebut,’’ ucapnya.

Berikut ku­ti­pan seleng­kapnya:

Apa Anda tidak sakit hati bila diganti?
Saya tidak akan sakit hati. Saya sudah siap diganti jika Presiden menetapkan begitu. Sebab, ada atau tidak ada hak angket di DPR, mulai dari angket Mafia Pajak maupun angket Bank Century, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Kerena itu, semua pihak harus mematuhi dan menghormati keputusan tersebut.

Apa ya sih kinerja Anda tidak ter­pe­ngaruh isu per­pe­cahan koalisi dan re­shuffle ka­bi­net?
Betul begitu. Sama sekali tidak terpengaruh. Sepanjang masih diberikan amanat, saya akan tetap bekerja secara penuh. Sampai saat ini, partai masih mendukung dan memback up saya secara penuh. Jadi apa yang perlu saya khawatirkan. Saya bekerja seperti biasa untuk mencapai target maksimal.

Adakah pesan khusus dari Dewan Pimpinan Pusat PKS ter­kait situasi saat ini untuk para menterinya?
DPP menegaskan, urusan poli­tik merupakan wilayah DPP dan Fraksi PKS di DPR. Maka­nya, DPP meminta agar seluruh kader yang ‘diwakafkan’ untuk bekerja secara profesional.

Sejauh ini, saya berupaya men­jalankan peran itu secara maksi­mal. Sebab, sebagai pejabat pu­blik saya tidak boleh membeda-bedakan siapapun dalam mem­berikan pelayanan.

Bagaimana hasil evaluasi terakhir terhadap kinerja men­teri?
Hasil evaluasi pencapaian kerja memang belum diumumkan. Namun, target pencapaian kerja selama ini tidak ada yang mele­set. Semua orang dapat ikut me­mantau hal tersebut, karena ukuran dari pencapaian kinerja­nya sangat jelas.

Menurut Anda, evaluasi yang akan dilakukan Presiden ber­dasarkan data-data tersebut atau lebih mengedepankan per­timbangan politik?
Sebelumnya sudah saya nyata­kan. Ada atau tidaknya persoalan politik, reshuffle bisa saja dila­kukan. Sebab, hal terse­but meru­pakan hak Presiden. Mengguna­kan tinjauan politik, kinerja mau­pun faktor lainnya, itu merupakan hak presiden. Itu melekat pada beliau. Jadi, apapun keputusan­nya saya akan tetap menghormati beliau.

Bagaimana jika yang dikede­pankan adalah pertimbangan politik?
Bagi saya, jika faktor politik lebih dominan, saya akan me­rasa bangga. Sebab, saya di­ber­­­henti­kan bukan karena ki­nerja, bukan karena gagal men­ja­lan­kan tugas. Kalau pun tin­jauan­nya se­mata-mata itu, ya tidak ada ma­salah. Se­muanya terse­rah Presi­den saja.

O ya, terkait panen yang di­mulai pada bulan ini, apakah Anda sudah meminta Perum Bu­log menghentikan impor beras?
Saya sudah mengingatkan, mulai Maret ini tidak ada impor beras. Kalau pun sudah ada ko­mit­men, lebih baik beras itu dita­han saja sebagai cadangan pa­ngan di negara asal, tidak masuk ke Indonesia.

Direktur Utama Badan Uru­san Logistik Sutarto Alimoeso mengatakan, pihaknya akan menghentikan impor beras 31 Maret 2011, bagaimana menu­rut Anda?
Saya kan sudah bilang. Sesuai ketentuan, impor beras dihenti­kan maksimal satu bulan sebe­lum sampai dua bulan sesudah panen raya.

Apa hal tersebut berlaku di­se­luruh Indonesia?
Penghentian itu berlaku di seluruh Indonesia. Karena itu, Bulog harus menyerap beras na­sional secara maksimal, sehingga pasokan beras tetap aman, se­kalipun untuk daerah yang tidak memproduksi beras. Kalau pun ada beras impor yang sudah ma­suk, itu untuk stok pangan di daerah yang bukan penghasil padi. Misalnya, di Maluku atau Papua.

Berapa target serapan tahun ini?
Bulog menargetkan penyera­pan 3 sampai 3,5 juta ton beras. Saya harap, itu betul-betul bisa terserap dari dalam negeri. Se­mentara itu, pemerintah bertekad terus mengejar target surplus produksi beras nasional hingga 7 persen.

Langkah apa yang akan dila­kukan pemerintah?
Sekarang ini pemerintah me­nga­mankan produksi selama panen raya dengan menyebar pe­neliti di 193 kabupaten dan kota sentra produsen padi. Lalu pe­ngendalian hama, dan mene­kan kehilangan beras. Saat ini kehi­langan beras mencapai 10 persen. Jika berhasil ditekan sampai 5 persen, beras yang ter­se­lamatkan bisa 2 juta ton.   [RM]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya