RMOL. Memang mengerikan kalau Indonesia dilabeli sebagai negara gagal oleh dunia internasional. Tapi akan lebih mengerikan kalau Indonesia dianggap negara gagal oleh rakyatnya sendiri.
Demikian disampaikan pengamat politik senior, Muhammad AS Hikam. Mantan Menrsitek era Presiden Abdurrahman Wahid ini merespon analisa para akademisi dan pengamat politik tentang ancaman negara gagal menimpa Indonesia.
"Saya berpikir, masih jauh untuk internasional mengatakan Indonesia sebagai negara gagal. Secara hitungan internasional masih banyak negara yang lebih gagal dari Indonesia seperti di Benua Afrika," ujarnya.
Tapi Hikam mengakui, Indonesia sedang berjalan menuju jurang kegagalan dan akan jatuh gagal kalau manajamen pemerintahan tidak efektif karena tersandera sistim politik yang didominasi partai politik.
Menurutnya, pemerintah yang tersandera partai politik terbukti tidak mampu menjalankan demokrasi sepenuhnya. Padahal, Indonesia terus membanggakan dirinya sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Salah satu prinsip demokrasi adalah penegakan HAM. Jika saja semua pemerintah daerah mengikuti Pemda Jawa Timur yang menerapkan Perda pembekuan Jamaah Ahmadiyah Indonesia, maka pemerintah berpotensi diseret ke Mahkamah Internasional. Indonesia dicap gagal menegakkan HAM.
"Dalam kasus Ahmadiyah dan perlindungan minoritas, itu tidak berjalan. Yang terjadi adalah impunitas dalam beberap kasus. Di Mahkamah Internasional kredibilitas pemerintah bisa hancur," tegasnya.
Ditambahkan Hikam, persoalan kedua yang dapat menyeret Indonesia menjadi negara gagl adalah persoalan kesenjangan sosial dan pengangguran, meskipun tidak separah penegakan HAM. Ketiga, di dalam pembangunan infrastruktur, Indonesia bukan semakin baik tapi memburuk.
"Negara ini mungkin belum gagal tapi stagnan. Yang salah di republik ini adalah manajemen pemerintahan dan partai politiknya. Reformasi jilid kedua seharusnya perbaiki manajemen pemerintahan dan reformasi partai politik," tegasnya.
"Akan lebih parah kalau pemerintah Indonesia dikatakan gagal oleh rakyatnya sendiri karena gagal mewujudkan cita-cita pembukaan UUD 45, melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia dan menjamin kesejahteraan umum serta membantu perdamaian yang abadi," tuturnya.
[ald]
