Tifatul Sembiring: Dibuat Suasana Panas Agar PKS Ditendang

RMOL.Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring menuding ada pihak tertentu yang membuat situasi panas pasca sidang paripurna DPR terkait hak angket mafia pajak.

“Dibuat suasana panas agar PKS ditendang dari koalisi. Saya secara pribadi tidak khawatir tentang itu. Sebab, yang menen­tukan adalah Presiden SBY,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, Sabtu (26/2).  

“Manuver-manuver politik geser sana, geser sini, cari posisi, nggak momentum lagi. Sekarang saatnya bersama-sama bekerja keras untuk mencapai tujuan pe­merintah,” tambah bekas Presi­den PKS itu.

Berikut kutipan selengkapnya:

Nggak khawatir diganti?

Reshuffle kabinet itu wewe­nang Presiden SBY. Itu mutlak hak prerogatif beliau. Jadi, terse­rah beliau saja. Saya sebagai Men­kominfo wajib berjuang ber­sama-sama anggota kabinet  lainnya untuk mencapai rencana kerja.

Apakah isu ini mempe­nga­ruhi kinerja Anda?

Saya tidak terpancing dengan isu reshuffle kabinet. Yang pen­ting, saya bekerja keras dan mela­kukan yang terbaik. Itu hanya pihak-pihak tertentu yang mem­buat keadaan pasca pemu­ngutan suara hak angket pajak menjadi panas. Pihak-pihak tertentu beru­saha melakukan manuver politik untuk kepentingannya masing-masing, sehingga wacana re­shuffle kabinet meluap. Pihak ter­sebut hampir setiap hari mem­bicarakan reshuffle.

Siapa pihak tertentu itu?

Yang ngomong di media itu. Tapi mereka belum baca isi kon­trak politik, tetapi rajin berko­men­tar. Ada yang baru berga­bung, tidak berjuang dan tidak keringat, ikut memanas-manasi keadaan. Ayolah bangun kema­tangan berpolitik bangsa ini. Se­mua ini harus dibangun dengan komunikasi yang baik.

Apa saran Anda melihat si­tuasi politik saat ini?

Pendukung koalisi SBY-Boediono agar tidak menonjol­kan sikap emosional yang sesaat dalam menyikapi kondisi politik yang berkembang saat ini. Yang disayangkan adalah kekuatan besar koalisi tidak dapat dikon­solidasikan untuk menyukseskan program-program pemerintah. Di saat mendatang belum tentu partai-partai mampu mewujud­kan koalisi besar seperti yang ada saat ini. Semua yang sudah ada itu harus disyukuri.

Apa yang dilakukan parpol koalisi pasca sidang paripurna DPR tekait hak angket pajak itu?

Presiden SBY sudah memberi arahan, Setgab haruslah bersikap antisipatif. Saya mengu­tip pen­dapat Presiden, kalau meng­ambil keputusan politik itu se­perti orang terjun paying. Kalau sudah loncat dari pesawat, tidak bisa kembali lagi. Jadi jangan da­da­kan terus, tiba-tiba ada ins­truksi begini dan begitu. Ba­ngun­­lah komunikasi sesuai kon­trak politik itu. Ada level pem­bina, di level menteri-men­teri dan parle­men. Komu­nikasi ini adalah kuncinya.

Apakah ke depan PKS mela­kukan perbedaan atau satu tu­juan dengan Partai Demokrat?

Harus dipisahkan. Jangan di­campur adukkan ya. Kami ber­em­pat, Menkominfo, Mensos, Menteri Pertanian, dan Menristek dari PKS ini ditugaskan oleh PKS di pemerintahan untuk menyuk­seskan program Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono. Kemudian ada satu masalah ma­fia pajak yang perlu dikomuni­kasikan antara kedua belah pihak. Saya melihat di sini, inti­nya harus ada komunikasi yang perlu ditingkatkan di sektor Se­kre­tariat Gabungan.

Kenapa selama ini kurang ko­munikasi?

Sebenarnya yang menginisiasi awalnya soal mafia pajak ini kan Partai Demokrat. Tapi dalam per­kembangannya Partai Demokrat berbalik arah, men­ca­but dukungan kepada hak ang­ket mafia pajak. Jadi, sekali lagi, ini persoalan ko­mu­nikasi. [RM]