Berita

presiden sby/ist

Inilah Skala Prioritas agar Komitmen SBY Tak Jadi Pepesan Kosong

SENIN, 28 FEBRUARI 2011 | 12:14 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Dalam Rapat Kerja Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (P3EI) 2011-2015 di Istana Bogor, pekan lalu, dihasilkan komitmen investasi baru sekitar 280 miliar dolar AS yang diperoleh dari BUMN (90 miliar dolar AS), swasta nasional (90 miliar dolar AS) dan asing (100 miliar dolar AS).

Ini artinya dalam setahun pemerintah rata-rata merencanakan investasi sebesar 20 miliar dolar AS atau setara Rp 180 triliun. Menurut hemat Ketua Presidium Komite Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono, investasi sebesar itu dapat mengurangi pengangguran di Indonesia sebesar 400 ribu orang.

“Sungguh suatu hal yang sangat positif untuk mengurangi pengangguran di Indonesia yang berjumlah 23 juta orang,” katanya kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Senin, 28/2).

Namun, sambung dia, ada beberapa hal yang harus diperhatikan SBY agar kelak komitmen yang disampaikannya itu tidak berubah menjadi pepesan kosong.

Skala prioritas pertama adalah infrastruktur baik jalanan, pelabuhan dan lisrik agar investor mau mengimplemtasikan komitmen investasinya. Infrakstruktur yang tersedia juga akan menentukan besar biaya investasi yang harus ditanam dan keuntungan yang diperoleh. Pembangunan infrastruktur pun menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Skala prioritas selanjutnya adalah mengelola manajamen energi dengan efisien dan efektif. SBY perlu menindak tegas produsen batubara yang nakal yang tidak mau menjual batubara ke PLN untuk membangkitkan listrik. Izin usaha produsen batubara yang nakal hendaknya dicabut.

SBY juga perlu mengaudit kontrak kerjasama dan kontrak bagi hasil eksploitasi minyak dan gas yang selama ini merugikan negara. Diikuti amandemen UU Migas agar lebih menguntungkan negara dan menjamin kebutuhan energi dalam negeri.

Skala prioritas ketiga adalah menciptakan budaya karpet merah untuk setiap investor -bukan untuk koruptor- serta melayani dengan baik agar investor kerasan dan mau menanamkan invesatsinya di Indonesia. SBY juga harus berani menghilangkan angpao merah alias upeti dan pungli yang diminta pejabat negara baik dari pusat sampai ke daerah juga aparat aparat penegak hukum. Prinsip reward and punishment juga perlu diberikan kepada pejabat yang berhasil atau gagal menggolkan investasi.

Terakhir adalah mengaktifkan fungsi intermediasi bank terutama bank BUMN agar mau memberikan kredit murah kepada buruh, petani dan nelayan, tanapa mempermasalahkan apakah mereka bankable atau tidak. Selain itu, kepastian hukum juga diperlukan agar investor mau menanamkan modal. [guh]


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya