Inilah Skala Prioritas agar Komitmen SBY Tak Jadi Pepesan Kosong

RMOL. Dalam Rapat Kerja Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (P3EI) 2011-2015 di Istana Bogor, pekan lalu, dihasilkan komitmen investasi baru sekitar 280 miliar dolar AS yang diperoleh dari BUMN (90 miliar dolar AS), swasta nasional (90 miliar dolar AS) dan asing (100 miliar dolar AS).

Ini artinya dalam setahun pemerintah rata-rata merencanakan investasi sebesar 20 miliar dolar AS atau setara Rp 180 triliun. Menurut hemat Ketua Presidium Komite Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono, investasi sebesar itu dapat mengurangi pengangguran di Indonesia sebesar 400 ribu orang.

“Sungguh suatu hal yang sangat positif untuk mengurangi pengangguran di Indonesia yang berjumlah 23 juta orang,” katanya kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Senin, 28/2).

Namun, sambung dia, ada beberapa hal yang harus diperhatikan SBY agar kelak komitmen yang disampaikannya itu tidak berubah menjadi pepesan kosong.

Skala prioritas pertama adalah infrastruktur baik jalanan, pelabuhan dan lisrik agar investor mau mengimplemtasikan komitmen investasinya. Infrakstruktur yang tersedia juga akan menentukan besar biaya investasi yang harus ditanam dan keuntungan yang diperoleh. Pembangunan infrastruktur pun menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Skala prioritas selanjutnya adalah mengelola manajamen energi dengan efisien dan efektif. SBY perlu menindak tegas produsen batubara yang nakal yang tidak mau menjual batubara ke PLN untuk membangkitkan listrik. Izin usaha produsen batubara yang nakal hendaknya dicabut.

SBY juga perlu mengaudit kontrak kerjasama dan kontrak bagi hasil eksploitasi minyak dan gas yang selama ini merugikan negara. Diikuti amandemen UU Migas agar lebih menguntungkan negara dan menjamin kebutuhan energi dalam negeri.

Skala prioritas ketiga adalah menciptakan budaya karpet merah untuk setiap investor -bukan untuk koruptor- serta melayani dengan baik agar investor kerasan dan mau menanamkan invesatsinya di Indonesia. SBY juga harus berani menghilangkan angpao merah alias upeti dan pungli yang diminta pejabat negara baik dari pusat sampai ke daerah juga aparat aparat penegak hukum. Prinsip reward and punishment juga perlu diberikan kepada pejabat yang berhasil atau gagal menggolkan investasi.

Terakhir adalah mengaktifkan fungsi intermediasi bank terutama bank BUMN agar mau memberikan kredit murah kepada buruh, petani dan nelayan, tanapa mempermasalahkan apakah mereka bankable atau tidak. Selain itu, kepastian hukum juga diperlukan agar investor mau menanamkan modal. [guh]