Heru Lelono: Presiden Tidak Perlu Menegur Sekretaris Kabinet Dipo Alam­

RMOL.Staf Khusus Presiden Bidang Informasi, Heru Lelono mengatakan,  Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam tidak perlu ditegur terkait pernyataannya soal boikot media massa yang menjelek-jelekkan pemerintah.

“Saya kira Pak Presiden tidak perlu menegurnya. Seorang peja­bat sekelas Pak Dipo punya tang­gung jawab dan punya ke­yakinan terhadap apa yang di­ucap­kannya,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, di Karang Anyar, kemarin.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apakah ada instruksi Presi­den seperti itu ke Dipo Alam?

Tidak ada instruksi Pak Presi­den kepada Pak Dipo untuk me­nyampaikan boikot media massa yang menjelek-jelekkan peme­rin­­tah. Itu inisiatif be­liau saja.

Menurut Anda mengapa Dipo mengeluarkan pernya­taan seperti itu?

Mungkin Pak Dipo membaca atau mendengar media yang rasa­nya, apa-apa yang dilakukan pe­merintah, kok semua salah.

Menurut Anda, apakah per­nyataan Dipo Alam itu salah?

Saya tidak mau menanggapi ke situ ya, itu kan yang dirasakan beliau. Mungkin pada waktu itu Pak Dipo emosional, saya kira itu manusiawi.

Mengapa Anda tidak mau me­nanggapinya?

Saya sebagai Staf Khusus Pre­siden hanya menyampaikan sikap Presiden saja. Yang bisa saya sampaikan adalah sikap Presiden terhadap pers saja.

Memang seperti apa sikap Pre­­siden mengenai pers?

Dewan Pers pernah berkunjung ke Presiden, di mana Dewan Pers pernah melaporkan keadaan pers sekarang ini. Tapi yang menjadi perhatian Dewan Pers dan Presi­den adalah lebih dari 80 persen awak media tidak memahami Undang-undang Pers.

Jadi,  sikap Presiden terhadap awak media sudah jelas,yakni  ha­rus menghormati Undang-undang Pers, di situ ditulis ada keseim­bangan berita. Itu harus ditaati.  

Kritikan dari media itu sa­ngat diperlukan pemerintah, ke­napa meski mengeluarkan pernya­taan boikot media massa yang men­jelek-jelekkan peme­rin­tah?

Mengkritik dan menjelek-jelekkan itu berbeda. Pers itu hen­daknya menyampaikan adanya, obyektif, dan berimbang.

Jujur saja ya, kalau ada yang mengatakan pemerintah sudah sempurna maka saya yang paling depan mengatakan belum. Sebab, hasil pemerintah ini tentu ada yang baik dan ada yang kurang.

 Jadi, Pers hendaknya berkata jujur. Katakan bagus kalau me­mang kerja peemerintah bagus, tapi katakan kurang bila memang di suatu bidang ada kurangnya. Bahkan katakan jelek, bila me­mang di bidang tertentu kerja pemerintah itu jelek.

Tapi mungkin yang dirasakan Pak Dipo ada media massa yang selalu saja melihat dari sisi ne­gatif­nya saja, yang jelek-jelek saja. Mungkin itu yang dirasakan Pak Dipo, sehingga merasa perlu menyampaikan hal itu. Tapi  saya baca di media massa, katanya Metro TV melakukan so­masi, kok seram amat. Ada apa ini.

Bagaimana komentar Anda dengan somasi itu?

Saya kira tidak apa-apa. Cuma masa langsung mau somasi. Tinggal dijelaskan saja duduk ma­salahnya. Kalau Metro TV merasa tidak selalu menjelek-jelekkan pemerintah, ya sampai­kan seperti itu.  Kecuali Pak Dipo membawa preman, kemudian membakar kantor Metro, itu lain. Tapi kalau sekadar bicara, kan boleh saja.

Bahwa ukuran itu pantas atau tidak pantas, biar masyarakat yang menilai. Tapi itu jangan dianggap sebagai pelanggaran hukum.

 Nah, perlu juga dipahami gaya Pak Dipo secara pribadi sama dengan gaya Pak Jusuf Kalla yang meledak-ledak. Jadi, ada sebab-akibat mengapa Pak Dipo mengatakan itu.

Dipo Alam juga me­nye­but TV One dan Media In­do­­nesia, ba­gai­mana menurut Anda?

Kita tidak mau berandai-andai. Kita lihat saja nanti. Yang jelas, biar­kan saja ma­sya­rakat yang me­ni­lai ter­hadap se­mua yang ter­jadi.

Kalau soal tu­lisan menjelek-jelekkan pemerintah, mungkin yang menulis berita itu menjadi se­nang, tapi perlu juga dilihat efek­nya. Jangan di­pikir hanya un­tuk elite saja, tapi rak­yat kecil juga men­de­rita. Karena in­vestor ti­dak jadi masuk. Aki­bat­nya nggak ada la­pa­ngan kerja.

Melihat politik kita gonjang-ganjing terus, maka investor akan balik lagi ke Vietnam dan negara lainnya.

Apa mungkin pernyataan Pak Dipo diamini Presiden?

Diamini bagaimana, ngapain harus diamini. Nggak ada hu­bungannya. Tidak ada perintah dari Presiden seperti itu. Karena Pak Dipo punya kepribadian.

Soal pernyataan Dipo Alam agar menteri tidak memasang iklan di media massa yang men­jelek-jelekkan pemerintah, ba­gaimana menurut Anda?

Pemerintah boleh dong menen­tukan media mana untuk mema­sang iklan. Kalau urusan duit, itu masalah lain dong. Tidak ada yang bisa mengaturnya.

Tidak ada pula di benak peme­rintah kalau ada kementerian atau menteri masang iklan di sebuah media tapi beritanya harus bagus terus. Nggak begitu konteksnya. Kalau ada seperti itu, laporkan ke saya, maka segera saya laporkan ke Presiden. [RM]