Berita

presiden sby/ist

Mengapa SBY Mungkin Bohong Lagi?

JUMAT, 25 FEBRUARI 2011 | 12:23 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Program paket murah prorakyat yang disampaikan Presiden SBY saat menutup Rapat Kerja Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (P3I) di Istana Bogor, Selasa lalu ( 22/2) sulit terwujud bila pemerintah tidak mengubah pendekatan yang selama ini dilakukan.

Sejumlah hal patut dipertanyakan dan diuji untuk mengukur tingkat kemungkinan paket murah itu. Tanpa itu program yang disebut prorakyat ini kelak akan menjadi pepesan kosong baru, dan Presiden SBY akan disebut terindikasi berberbohong lagi.

Dalam program rumah murah untuk rakyat, misalnya, pertanyaan kunci yang diajukan berbagai pihak, misalnya Komite Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, adalah: apakah mungkin rakyat yang berpenghasilan rendah seperti buruh harian dan buruh outsourching, yang berpenghasilan hanya Rp 1,2 juta per bulan, juga pekerja sektor informal, bisa dianggap bankable untuk mendapatkan kredit dari bank demi memperoleh rumah murah itu?

Saat ini saja, sebut Prakoso Wibowo dari federasi itu, bank BUMN lebih senang membiayai sektor komsusmsi seperti kartu kredit, apartemen mewah dan rumah rumah untuk kalangan menengah.

Janji pemerintah menyediakan listrik murah dengan memerintahkan PLN mengurangi penggunaan BBM sebagai bahan bakar pembangkit listrik juga patut diragukan.

“Apakah SBY berani memaksa juragan-juragan batubara untuk menjual batubara sebagai penganti BBM untuk membangkitkan listrik PLN pada harga domestik atau harga yang ditentukan pemerintah, atau apakah SBY berani mencabut ijin eksploitasi produsen batubra yang tidak mau menjual dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah?” tanya Prakoso.

Dia menjelaskan bahwa sampai saat ini hanya satu produsen batubara yang mau menjual batubaranya ke PLN pada harga yang ditentukan pemerintah. Sementara yang lainnya lebih suka menjual keluar negri dengan harga batubara dunia. Akibatnya. PLN tidak bisa menjual listrik pada harga yang pantas secara ekonomi.

“Yang ditawarkan SBY memang program prorakyat, bila direalisasikan dengan benar dan diperhitungkan dengan benar. Asal tidak mengunakan hitungan dari dukun yang sifatnya datang tiba-tiba tanpa perencanaan yang matang,” demikian Prakoso. [guh]


Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Bangunan di Jakarta Bakal Diaudit Cegah Kebakaran Maut Terulang

Senin, 29 Desember 2025 | 20:13

Drama Tunggal Ika Teater Lencana Suguhkan Kisah-kisah Reflektif

Senin, 29 Desember 2025 | 19:53

Ribuan Petugas Diturunkan Jaga Kebersihan saat Malam Tahun Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 19:43

Markus di Kejari Kabupaten Bekasi Mangkir Panggilan KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 19:35

DPP Golkar Ungkap Pertemuan Bahlil, Zulhas, Cak Imin, dan Dasco

Senin, 29 Desember 2025 | 19:25

Romo Mudji Tutup Usia, PDIP Kehilangan Pemikir Kritis

Senin, 29 Desember 2025 | 19:22

Kemenkop Perkuat Peran BA dalam Sukseskan Kopdes Merah Putih

Senin, 29 Desember 2025 | 19:15

Menu MBG untuk Ibu dan Balita Harus Utamakan Pangan Lokal

Senin, 29 Desember 2025 | 19:08

Wakapolri Groundbreaking 436 SPPG Serentak di Seluruh Indonesia

Senin, 29 Desember 2025 | 19:04

Program Sekolah Rakyat Harus Terus Dikawal Agar Tepat Sasaran

Senin, 29 Desember 2025 | 18:57

Selengkapnya