Berita

Pasca Reshuffle Jumlah Kursi untuk Demokrat Bertambah

KAMIS, 24 FEBRUARI 2011 | 16:49 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Wacana kocok ulang Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II semakin kencang. Ini trend yang tidak dapat dibendung lagi, dan semakin kuat pasca pertarungan antara kelompok pendukung dan penentang penggunaan hak angket untuk membongkar mafia perpajakan yang menggurita.

Petinggi-petinggi Partai Demokrat di Parlemen pun sudah memperlihatkan ketidaknyamanan mereka pada anggota-anggota koalisi, yang dianggap kerap membelot dari kesepakatan. Dua anggota koalisi yang belakangan ini disoroti tajam adalah Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam pertarungan terakhir di arena Rapat Paripurna DPR, kedua partai itu memilih untuk melawan Partai Demokrat dengan mendukung hak angket pajak.

Dari kedua partai itu, kelihatannya PKS lah yang paling tidak disukai. Sebelum KIB II terbentuk, partai ini dianggap terlalu banyak permintaan. Sementara kini, walau kembali dilibatkan dalam pemerintahan, politisi PKS di parlemen dianggap terlalu suka mempermainkan pemerintah.

Dari informasi yang kini berkembang di lapangan, juga dapat disimpulkan bahwa sementara kalangan di Partai Demokrat menginginkan, agar pasca reshuffle nanti wajah KIB II lebih mendekati zaken kabinet, yang diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dan kapasitas di bidang tugas masing-masing. Bukan sekadar politisi yang merasa berjasa pada SBY semata.

Partai Demokrat juga telah menyiapkan tokoh-tokoh yang dianggap memiliki kemampuan untuk memperkuat kabinet SBY. Tokoh-tokoh ini, selain memiliki afiliasi yang kuat dengan Partai Demokrat, di sisi lain juga memiliki kapasitas yang mumpuni. Walhasil, pasca kocok ulang nanti, jumlah kursi menteri untuk Partai Demokrat diperkirakan akan bertambah. [guh]


Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Tanpa Rompi dan Borgol Saat Ditahan, DPP IMM Minta Kejagung Tak Istimewakan Febrie

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:43

Belum Sebulan IPO, Direktur RANS Tiba-tiba Mundur

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:30

Revitalisasi Pengurus AMPI Perkuat Konsolidasi Organisasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:26

Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong, KPK Geledah Kediaman Kadis PUPR Bengkulu

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:09

Zulhas: Swasembada Pangan Bukan Sekadar Ekonomi, tapi Kehormatan Bangsa

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:07

PDIP Jatim Hadirkan RedTalks, Wadah Masyarakat Sampaikan Aspirasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:54

Sekolah Nasional Terintegrasi: Resep Medis Kuratif Pendidikan dan Kesehatan Anak

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:39

Tak Pakai Borgol dan Rompi, PB PMII: Febrie Adriansyah Cetak Sejarah

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:35

TB Hasanuddin: Jangan Akali Putusan MK dengan Bebani Pelanggan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:59

Lodewijk: Ancaman Indonesia Kini Bukan Hanya Perang, tapi Ekonomi hingga Iklim

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:49

Selengkapnya