Berita

Lily Wahid

Wawancara

WAWANCARA

Lily Wahid: Kalau Dipecat dari DPR, Saya Menggugat Dong...

KAMIS, 24 FEBRUARI 2011 | 05:57 WIB

RMOL. Inisiator Pansus Hak Angket Mafia Pajak dari PKB, Lily Wahid mengaku tidak takut dipecat atas sikapnya yang berbeda pandangan dengan fraksinya.

“Ngapain takut dipecat, kan tak bisa semena-mena untuk meng­gan­ti anggota DPR. Tapi kalau itu dilakukan, saya akan menggugat dong. Tapi kalau dipecat dari PKB, itu silakan saja,” ujarnya ke­pada Rakyat Merdeka, kemarin.

Sebelumnya Ketua Partai Ke­bang­kitan Bangsa (PKB) Mar­wan Jafar menginstruksikan se­mua anggotanya di DPR untuk me­nolak Pansus Hak Angket Ma­fia Pajak. Inisiator angket pajak dari PKB, Lily Wahid, terancam di-PAW (pergantian antar waktu) dari keanggotaan DPR.


“Kalau ada yang mengusulkan ang­ket, kita punishment, kita PAW (pergantian antar waktu),” ujar­nya.

Dalam voting penentuan peng­gu­naan hak angket dalam Sidang Paripurna DPR, Selasa (22/2), Lily Wahid dan Effendy Choiri men­dukung pembentukan pansus.

Lily Wahid selanjutnya menga­ta­kan, untuk melakukan PAW tidak bisa dilakukan semena-me­na. Sebab, dia menjadi anggota DPR berdasarkan pilihan rakyat.   

”Nggak mungkin itu dilaku­kan, tapi kalau dipecat dari partai, itu silakan saja,’’ ujarnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Bagaimana kalau tetap dipecat dari DPR?
Ha ha ha, silakan saja. Tapi saya akan melakukan perla­wan­an. Sebab, saya berhak menjadi ang­gota DPR karena sudah di­pilih rakyat. Tapi kalau dipecat, saya akan lakukan langkah hu­kum.

Langkah hukum seperti apa?
Begini ya, tidak mudahlah un­tuk memecat anggota DPR. Saya bisa dipecat berdasarkan undang-undang dan berlandaskan hukum. Sementara landasan hukumnya tidak ada. Sebab, pasal recall ten­tang PAW itu sedang saya uji materi di MK (Mahkamah Kon­stitusi). Jadi, secara hukum pasal yang sedang bermasalah tidak mungkin digunakan.

Apa alasan Anda sampai me­nge­luarkan keputusan itu?
Saya kan diangkat sebagai ang­gota DPR berdasarkan pilihan rak­yat, dan putusannya ber­da­sarkan Keppres. Kalau Kep­pres­nya belum dicabut, saya tetap anggota Dewan dong. Sebalik­nya, kalau Keppresnya sudah dicabut, maka saya akan menun­tut yang mencabutnya. Alasan hukumnya apa.

Mengapa Anda bertentangan dengan kebijakan partai ?
Dengarkan ya, partai saya su­dah tidak setia pada rakyat. Sudah tidak mempertimbangkan lagi keinginan rakyat. Mengapa saya ha­­rus setia pada partai saya. Wong saya diangkat karena ke­be­­tulan saya kader partai dengan suara ter­banyak. Artinya saya mem­­punyai kewajiban yang le­bih penting pada rakyat. Sebab, me­­reka yang me­milih saya men­ja­di anggota DPR.

Apa Anda mendapat teguran dari pimpinan PKB?
Belum, saya sedang menung­gu. Yang jelas, sampai sekarang  me­reka (pimpinan PKB) belum mengeluarkan apa-apa, maka saya juga tidak menggugat.

Apa mungkin ancaman ini hanya untuk menakut-nakuti saja?
Kita ini sudah tua. Sudah ca­peklah ditakut-takuti terus. Sudah nggak berarti lagi buat kita.  

Ada yang menduga Anda di­suap agar mendukung Pansus Hak Angket Mafia Pajak, ba­gai­mana komentarnya?
Silakan buktikan, saya me­nerima berapa, berupa apa, ka­pan, dan di mana. Kalau bisa di­buk­tikan, saya yang akan minta diberhentikan dari DPR. Tapi ka­lau tidak bisa membuktikan, ma­ka akan saya tuntut balik, karena telah mencemarkan nama baik. Yang penting saya nggak me­ne­rima duit. Mungkin mereka yang bilang itu yang menerima duit.

Apakah Anda menyuruh Effen­dy Choiri agar mendukung pem­ben­tukan Pansus ?
Oh nggak, itu kesadarannya sendiri.

Marwan Jafar mengatakan, PKB lebih mendorong pemben­tuk­an pansus non angket, karena pa­nsus angket penuh nuansa po­litis, bagaimana komentar Anda?
Begini ya, mengapa saya me­milih hak angket, karena itu me­miliki keistimewaan. Dan ins­trumen hak angket itu ada in­vestigasi sampai kemanapun yang tidak dipunyai oleh Panja. Se­dangkan Demokrat kan mau­nya Panja. Padahal, kalau Panja kan tidak mungkin membongkar mafia pajak.

Itu yang menjadi sebab saya me­milih hak angket, bukan ma­salah apa-apa. Hak angket itu mem­punyai hak investigasi. Ka­yak orang nggak ngerti saja, disangkanya ada politik inilah dan itulah. Nggak ada itu.

Anda berkali-kali tidak sepa­ham dengan partai, apa Anda resah dengan PKB?
Kan Anda sudah lihat, kalau dia hanya ingin menyenangkan pe­nguasa saja. Yakni masalah ke­dudukan. Sementara korupsi me­rajalela tidak ada keinginan untuk memberantas.

Sekarang kita tidak usah ber­adu bicara, tapi faktalah yang mem­buktikan. Rakyat sudah tidak bodoh dan bisa menilai. Ma­na orang yang berpihak, dan ma­na yang tidak berpihak pada rakyat.

Coba, sekarang panen raya di mana-mana tapi kita mengimpor beras. Itu kan mematikan ke­hi­dupan petani, apakah itu mem­bela rakyat.
 
O ya, bagaimana komentar Anda dengan kekalahan itu?
Kalau menurut saya kalah dua orang itu, sebetulnya bukan ke­salahan. Mereka memakai an­cam­an untuk diri mereka. Karena di­detik-detik terakhir Gerindra diancam. Jadi, akhirnya Partai Gerindra tunduk. Menurut saya da­lam formalnya, kita nggak kalah dong.

Apa Anda puas dengan hasil itu?
Bagi saya ini kan niat untuk membongkar mafia pajak. Yang nggak mau kan partai pe­me­rin­tah. Silakan saja kalau mereka nggak mau memperbaiki kondisi per­pajakan kita. Silakan rakyat yang menilai.   [RM]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya