Berita

Lily Wahid

Wawancara

WAWANCARA

Lily Wahid: Kalau Dipecat dari DPR, Saya Menggugat Dong...

KAMIS, 24 FEBRUARI 2011 | 05:57 WIB

RMOL. Inisiator Pansus Hak Angket Mafia Pajak dari PKB, Lily Wahid mengaku tidak takut dipecat atas sikapnya yang berbeda pandangan dengan fraksinya.

“Ngapain takut dipecat, kan tak bisa semena-mena untuk meng­gan­ti anggota DPR. Tapi kalau itu dilakukan, saya akan menggugat dong. Tapi kalau dipecat dari PKB, itu silakan saja,” ujarnya ke­pada Rakyat Merdeka, kemarin.

Sebelumnya Ketua Partai Ke­bang­kitan Bangsa (PKB) Mar­wan Jafar menginstruksikan se­mua anggotanya di DPR untuk me­nolak Pansus Hak Angket Ma­fia Pajak. Inisiator angket pajak dari PKB, Lily Wahid, terancam di-PAW (pergantian antar waktu) dari keanggotaan DPR.


“Kalau ada yang mengusulkan ang­ket, kita punishment, kita PAW (pergantian antar waktu),” ujar­nya.

Dalam voting penentuan peng­gu­naan hak angket dalam Sidang Paripurna DPR, Selasa (22/2), Lily Wahid dan Effendy Choiri men­dukung pembentukan pansus.

Lily Wahid selanjutnya menga­ta­kan, untuk melakukan PAW tidak bisa dilakukan semena-me­na. Sebab, dia menjadi anggota DPR berdasarkan pilihan rakyat.   

”Nggak mungkin itu dilaku­kan, tapi kalau dipecat dari partai, itu silakan saja,’’ ujarnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Bagaimana kalau tetap dipecat dari DPR?
Ha ha ha, silakan saja. Tapi saya akan melakukan perla­wan­an. Sebab, saya berhak menjadi ang­gota DPR karena sudah di­pilih rakyat. Tapi kalau dipecat, saya akan lakukan langkah hu­kum.

Langkah hukum seperti apa?
Begini ya, tidak mudahlah un­tuk memecat anggota DPR. Saya bisa dipecat berdasarkan undang-undang dan berlandaskan hukum. Sementara landasan hukumnya tidak ada. Sebab, pasal recall ten­tang PAW itu sedang saya uji materi di MK (Mahkamah Kon­stitusi). Jadi, secara hukum pasal yang sedang bermasalah tidak mungkin digunakan.

Apa alasan Anda sampai me­nge­luarkan keputusan itu?
Saya kan diangkat sebagai ang­gota DPR berdasarkan pilihan rak­yat, dan putusannya ber­da­sarkan Keppres. Kalau Kep­pres­nya belum dicabut, saya tetap anggota Dewan dong. Sebalik­nya, kalau Keppresnya sudah dicabut, maka saya akan menun­tut yang mencabutnya. Alasan hukumnya apa.

Mengapa Anda bertentangan dengan kebijakan partai ?
Dengarkan ya, partai saya su­dah tidak setia pada rakyat. Sudah tidak mempertimbangkan lagi keinginan rakyat. Mengapa saya ha­­rus setia pada partai saya. Wong saya diangkat karena ke­be­­tulan saya kader partai dengan suara ter­banyak. Artinya saya mem­­punyai kewajiban yang le­bih penting pada rakyat. Sebab, me­­reka yang me­milih saya men­ja­di anggota DPR.

Apa Anda mendapat teguran dari pimpinan PKB?
Belum, saya sedang menung­gu. Yang jelas, sampai sekarang  me­reka (pimpinan PKB) belum mengeluarkan apa-apa, maka saya juga tidak menggugat.

Apa mungkin ancaman ini hanya untuk menakut-nakuti saja?
Kita ini sudah tua. Sudah ca­peklah ditakut-takuti terus. Sudah nggak berarti lagi buat kita.  

Ada yang menduga Anda di­suap agar mendukung Pansus Hak Angket Mafia Pajak, ba­gai­mana komentarnya?
Silakan buktikan, saya me­nerima berapa, berupa apa, ka­pan, dan di mana. Kalau bisa di­buk­tikan, saya yang akan minta diberhentikan dari DPR. Tapi ka­lau tidak bisa membuktikan, ma­ka akan saya tuntut balik, karena telah mencemarkan nama baik. Yang penting saya nggak me­ne­rima duit. Mungkin mereka yang bilang itu yang menerima duit.

Apakah Anda menyuruh Effen­dy Choiri agar mendukung pem­ben­tukan Pansus ?
Oh nggak, itu kesadarannya sendiri.

Marwan Jafar mengatakan, PKB lebih mendorong pemben­tuk­an pansus non angket, karena pa­nsus angket penuh nuansa po­litis, bagaimana komentar Anda?
Begini ya, mengapa saya me­milih hak angket, karena itu me­miliki keistimewaan. Dan ins­trumen hak angket itu ada in­vestigasi sampai kemanapun yang tidak dipunyai oleh Panja. Se­dangkan Demokrat kan mau­nya Panja. Padahal, kalau Panja kan tidak mungkin membongkar mafia pajak.

Itu yang menjadi sebab saya me­milih hak angket, bukan ma­salah apa-apa. Hak angket itu mem­punyai hak investigasi. Ka­yak orang nggak ngerti saja, disangkanya ada politik inilah dan itulah. Nggak ada itu.

Anda berkali-kali tidak sepa­ham dengan partai, apa Anda resah dengan PKB?
Kan Anda sudah lihat, kalau dia hanya ingin menyenangkan pe­nguasa saja. Yakni masalah ke­dudukan. Sementara korupsi me­rajalela tidak ada keinginan untuk memberantas.

Sekarang kita tidak usah ber­adu bicara, tapi faktalah yang mem­buktikan. Rakyat sudah tidak bodoh dan bisa menilai. Ma­na orang yang berpihak, dan ma­na yang tidak berpihak pada rakyat.

Coba, sekarang panen raya di mana-mana tapi kita mengimpor beras. Itu kan mematikan ke­hi­dupan petani, apakah itu mem­bela rakyat.
 
O ya, bagaimana komentar Anda dengan kekalahan itu?
Kalau menurut saya kalah dua orang itu, sebetulnya bukan ke­salahan. Mereka memakai an­cam­an untuk diri mereka. Karena di­detik-detik terakhir Gerindra diancam. Jadi, akhirnya Partai Gerindra tunduk. Menurut saya da­lam formalnya, kita nggak kalah dong.

Apa Anda puas dengan hasil itu?
Bagi saya ini kan niat untuk membongkar mafia pajak. Yang nggak mau kan partai pe­me­rin­tah. Silakan saja kalau mereka nggak mau memperbaiki kondisi per­pajakan kita. Silakan rakyat yang menilai.   [RM]

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Rismon Dituding Bohong soal Ijazah Jokowi

Minggu, 15 Maret 2026 | 05:04

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

UPDATE

34 Ribu Kendaraan Melintas Padalarang dan Lembang, Mayoritas Roda Dua

Rabu, 25 Maret 2026 | 15:55

Tinjau Terminal Pulo Gebang, Seskab Teddy Jamin Arus Balik Lancar

Rabu, 25 Maret 2026 | 15:38

Akui Coretax Bermasalah, Purbaya Perpanjang Deadline Lapor SPT hingga Akhir April 2026

Rabu, 25 Maret 2026 | 14:48

Energi Filipina Masuk Zona Waspada, Presiden Marcos Aktifkan Mode Siaga

Rabu, 25 Maret 2026 | 14:27

Dugaan Intervensi Politik Bayangi Penanganan Kasus Yaqut di KPK

Rabu, 25 Maret 2026 | 14:10

Emas Mulai Ditinggalkan, Investor Lirik Bitcoin sebagai Aset Aman

Rabu, 25 Maret 2026 | 14:06

Mendagri: Sumbar Capai 100 Persen Pemulihan Pascabencana, Sumut-Aceh Belum

Rabu, 25 Maret 2026 | 13:39

Tren Nikah Melonjak Usai Lebaran, Kemenag Pastikan KUA Siaga Meski WFA

Rabu, 25 Maret 2026 | 13:20

Ledakan Wisatawan Lebaran di Jabar, DPRD Ingatkan Waspada Bencana dan Pungli

Rabu, 25 Maret 2026 | 13:01

IHSG Menguat ke Level 7.199 di Sesi I Rabu Siang, Ratusan Saham Menghijau

Rabu, 25 Maret 2026 | 12:28

Selengkapnya