Berita

ilustrasi/ist

MORATORIUM HUTAN

Itulah Tanda-tanda Awal Revolusi Sosial

SELASA, 22 FEBRUARI 2011 | 07:43 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Moratorium penebangan hutan seperti yang tercantum dalam LoI antara Indonesia dan Norwegia yang ditandatangani Mei tahun lalu dapat memicu revolusi sosial. Dalam LoI itu, pemerintah Indonesia sepakat mengurangi emisi gas rumahkaca antara lain dengan menghentikan penebangan hutan di areal tertentu. Belakangan, sejumlah LSM asing mendesak agar moratorium diterapkan untuk semua hutan, termasuk hutan produksi, yang berarti akan mengganggu perekonomian nasional.

“Jika moratorium tetap dijalankan, itulah tanda-tanda awal revolusi sosial akan segera terjadi. Sebab, rakyat sudah terlalu sering dizalimi pemerintah. Pemerintah harus waspada,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo kepada wartawan di Jakarta, kemarin (Senin, 21/2).

Dia juga mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum lagi berdaulat, dan karenanya tidak boleh diatur-atur pihak asing. “Pemerintah jangan mau seenaknya sendiri, sementara rakyat sudah menjerit. Apa memang negara kita negara anteknya asing?” tanya dia.

Dijelaskan Firman, program MDGs atau Sasaran Pembangunan Milenium yang dirancang pemerintah mengikuti konsep besar yang digariskan PBB untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dipastikan akan terhambat bila moratorium itu tetap dilaksanakan. Indonesia, sebutnya lagi, dapat mencapai tujuan MDGs itu bila bekerja serius berdasarkan kepentingan nasional, bukan atas pesanan pihak-pihak asing, dalam hal ini negara donor dan LSM-LSM yang menjadi kaki tangan pihak asing dan perusahaan multinasional. [guh]


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya