Itulah Tanda-tanda Awal Revolusi Sosial

RMOL. Moratorium penebangan hutan seperti yang tercantum dalam LoI antara Indonesia dan Norwegia yang ditandatangani Mei tahun lalu dapat memicu revolusi sosial. Dalam LoI itu, pemerintah Indonesia sepakat mengurangi emisi gas rumahkaca antara lain dengan menghentikan penebangan hutan di areal tertentu. Belakangan, sejumlah LSM asing mendesak agar moratorium diterapkan untuk semua hutan, termasuk hutan produksi, yang berarti akan mengganggu perekonomian nasional.

“Jika moratorium tetap dijalankan, itulah tanda-tanda awal revolusi sosial akan segera terjadi. Sebab, rakyat sudah terlalu sering dizalimi pemerintah. Pemerintah harus waspada,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo kepada wartawan di Jakarta, kemarin (Senin, 21/2).

Dia juga mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum lagi berdaulat, dan karenanya tidak boleh diatur-atur pihak asing. “Pemerintah jangan mau seenaknya sendiri, sementara rakyat sudah menjerit. Apa memang negara kita negara anteknya asing?” tanya dia.

Dijelaskan Firman, program MDGs atau Sasaran Pembangunan Milenium yang dirancang pemerintah mengikuti konsep besar yang digariskan PBB untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dipastikan akan terhambat bila moratorium itu tetap dilaksanakan. Indonesia, sebutnya lagi, dapat mencapai tujuan MDGs itu bila bekerja serius berdasarkan kepentingan nasional, bukan atas pesanan pihak-pihak asing, dalam hal ini negara donor dan LSM-LSM yang menjadi kaki tangan pihak asing dan perusahaan multinasional. [guh]