Setya Novanto: Kami Dukung Pansus Pajak, Demokrat Sangat Memahami

RMOL. Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR, kemarin, menggolkan agenda pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Mafia Pajak yang akan ditetapkan dalam Rapat Paripurna, Selasa (22/2).

Golkar DPR yang mendu­kung pembentukan Pansus terse­but. Padahal, sebelumnya Sekre­taris Setgab Parpol Koalisi, Sya­rief Hasan mengatakan, Setgab tidak mendukung usul penggu­naan hak angket mafia pajak yang bergulir di DPR.

“Saya harapkan kesepakatan dalam rapat merupakan suara bu­lat koalisi pendukung pemerin­tah. Soal bagaimana ke depan, kita lihat perkembangannya,’’ ujar politisi Partai Demokrat itu.

Namun Ketua Fraksi Partai Gol­­kar DPR, Setya Novanto mengaku, dalam rapat dengan Setgab sudah dijelaskan menge­nai posisi Partai Golkar yang tidak mungkin menarik diri dari ke­inginan membentuk hak ang­ket itu. Sebab, Ketua Umum kami (Partai Golkar), Aburizal  Bakrie, disebut-sebut terkait masalah ini.

“Jadi, kalau kami menolak, mengikuti kemauan Partai Demo­­­krat, maka pasti memper­kuat dugaan  masyarakat akan  keterlibatan keluarga atau usaha Bakrie. Ini tentu berdampak sa­ngat negatif bagi Partai Golkar,’’ ujar Setya Novanto kepada Rakyat Merdeka, di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Berikut kutipan Selengkapnya:

Apakah pembentukan Pan­sus Mafia Pajak ini tidak meng­ganggu hubungan Partai Golkar dengan Partai Demokrat?
Kami telah berbicara dengan Partai Demokrat dan beberapa partai koalisi lainnya dalam rapat di Sekterariat Gabungan (Set­gab), Rabu (16/2). Dalam perte­muan itu, kami memberikan pe­ngertian kepada Partai Demokrat bahwa hal ini tidak dapat lagi dihentikan.

Penjelasan apa saja yang Anda sampaikan dalam perte­muan tersebut?
Dengan segala hormat dan ke­rendahan hati, kami mengingat­kan Partai Demokrat bahwa mereka adalah pengusul pertama pansus ini. Karena kami sudah terlanjur berada digaris depan, tentunya hal ini sudah tidak dapat dihentikan. Apa kata masyarakat kalau hal ini tidak dilanjutkan. Selain itu, kami menjelaskan kepada mereka banwa tujuan hak angket juga juga sangat baik, sehingga tidak perlu dihalang-halangi.

Apakah Partai Demokrat sa­ngat memahami hal itu?
Ya. Teman-teman Partai Demo­­krat sangat memahami posisi kami. Lagipula, awalnya keinginan membentuk Pansus Hak Angket Mafia Pajak itu di­lakukan teman-teman Partai Demokrat yang saat itu dihem­buskan argumentasi bahwa itu untuk membongkar kasus Gayus Tambunan yang ditengarai ada dugaan keterkaitan dengan Aburizal Bakrie.

Partai Golkar tentu mendukung Partai Demokrat. Tapi dalam perkembangannya, teman-teman dari Partai Demokrat  menarik diri, akibatnya Fraksi Partai Golkar pada posisi yang sangat dilematis. Kalau kami mengikuti Partai Demokrat, maka pasti memperkuat dugaan masyarakat seperti yang saya sebutkan tadi.

Selain itu apa lagi alasan men­dukung hak angket ini?
Mengingat pajak merupakan sektor pernerimaan negara yang terbesar, karena itu harus dilaku­kan langkah-langkah untuk  mem­proteksi kemungkinan ter­jadinya kebocoran-kebocoran atau penyalahgunaan pajak.

Hal lainnya, memulihkan ke­percayaan masyarakat kepada lembaga perpajakan yang selama ini ditengarai terkait dengan prak­tik-praktik mafia pajak,sehingga timbul kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.Sebab,  belakangan ini ada demo-demo yang menyuarakan pemboikotan pembayaran pajak akibat mere­baknya mafia pajak.  

Apa tujuan Pansus ini?
Pansus bertujuan memberi transparansi tentang berbagai masalah pajak, perbaikan mana­je­men pajak, dan masalah pe­nerimaaan negara. Jadi, kita bisa melihat seberapa besar potensi pajak dan mengetahui berapa kebocorannya. Selain itu, pansus juga dimaksudkan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kebi­jakan dan perundang-undangan dalam sektor pajak, serta menye­li­diki pelanggaran-pelanggaran prosedur yang dilakukan aparatur pajak.

Namun, sejumlah pihak kha­watir kalau pansus tersebut akan digunakan untuk memak­zulkan Presiden?
Tidak. Rapat ini tidak bertujuan untuk memakzulkan Presiden dan Wapres. Kita telah berko­mit­men akan mengawal pemerinta­han hingga 2014. Komitmen itu pun telah berkali-kali ditegaskan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Pak Aburizal Bakrie. Pansus hanya akan membicarakan masa­lah pajak dan melakukan pe­nyelesaian hingga tuntas.

Apakah dalam rapat Setgab, sikap dan penyampaian Partai Golkar tidak disanggah partai lain?
Waktu rapat tidak ada ancam-mengancam. Bahkan, saya sangat menghargai sikap Pak Syarief Hasan. Dia mengapresiasi penuh dan menyadari bahwa Partai Golkar tidak mungkin mengun­durkan diri.

Bukankan ada kader Partai Demokrat yang mengancam akan mengeluarkan menterinya jika mitra koalisi mendukung Pansus itu?
Saya tetap menghormati pen­dapat itu. Namun, Partai Golkar tidak pernah mengenal istilah ancam-mengancam jabatan men­teri. Jabatan itu, merupakan hak prerogatif presiden yang tidak dapat digangu-gugat. Itu kami hormati. Kami bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pansus diharapkan bisa mem­­benahi sejumlah persoalan per­pajakan, termasuk memper­baiki peradilan pajak, apa betul begitu?
Betul. Masalah peradilan pajak akan kami perbaiki dalam un­dang-undang. Sebab, peradilan pajak selama ini terkesan super body. Jadi, untuk membenahi se­jumlah pemasukan dari sektor pajak, peraturan dan teknis pelak­sanaan mengenai peradilan itu harus diperbaiki.   [RM]