Berita

ilustrasi/ist

AHMADIYAH

Inilah Sikap Resmi Partai Demokrat

SELASA, 08 FEBRUARI 2011 | 09:39 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Pengakuan atas hak asasi dan prinsip non-diskriminasi telah tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945, jauh sebelum Deklarasi Universal HAM dinyatakan. Dengan demikian seharusnya tidak ada lagi kekerasan yang mengatasnamakan apapun di bumi Indonesia. Dan seharusnya pula, aparatur negara dapat bertindak tegas terhadap kelompok dan organisasi masyarakat yang menggunakan kekerasan, dan yang lebih utama harus secara aktif melindungi kelompok minoritas.

Begitulah antara lain isi dari pernyataan resmi DPP Partai Demokrat yang disampaikan Ketua Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM, Asmar Oemar Saleh, kepada Rakyat Merdeka Online.

Asmar juga mengutip pernyataan Presiden SBY yang merupakan Ketua Dewan Pembina partai itu pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun lalu. Ketika itu SBY mengatakan bahwa walaupun kepercayaan agama orang lain mungkin tampak tidak masuk di akal oleh kita, tetapi kita harus tetap menghormati hal tersebut.Pernyataan ini, menurut hemat Osmar, seharusnya dijadikan rujukan dan instruksi tidak langsung bagi aparatur negara untuk bertindak tegas terhadap kelompok yang menyalahgunakan kebebasan berekspresi dengan melakukan kekerasan terhadap kelompok kepercayaan yang lain, yang minoritas.

Selain mengecam keras tindak kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, Partai Demokrat mendesak Polri segera menangkap pelaku kekerasan dan pembunuhan. Polri juga diminta tegas terhadap kelompok yang menyalahgunakan kebebasan berekspresi dengan melakukan kekerasan terhadap kelompok kepercayaan lain. [guh]


Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Darwis Ismail Terpilih jadi Nakhoda Baru ISKINDO Periode 2026-2031

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:46

Polda Metro Bongkar Penyelundupan 54 Ton Batu Galena dari Gorontalo

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:27

Usul LBP Makin Terasa Janggal, Reformasi Hukum Jangan Kehilangan Arah

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:59

Manifesto Welfare State Pesisir

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:30

Gerakan 1 Juta Liter Air Bersih BEM PTNU Teruskan Semangat Resolusi Jihad

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:05

Sidang Praperadilan Kasus Relawan Prabowo Ditunda, Hakim Tegur Kelalaian Pemanggilan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:51

Langkah Cepat Polda Jatim Cegah Potensi Kericuhan Aksi Mahasiswa Tuai Apresiasi

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:26

PT TIMAH Buka Opsi Buyback Saham Sikapi Dinamika Pasar Modal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:49

GMNI Puji Ketegasan Kapolri Bongkar Penyelundupan 1,16 Ton Ketamin

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:21

PKS Dukung Pemerintah Lakukan Reformasi Bursa Saham Menyeluruh

Jumat, 23 Oktober 2026 | 23:45

Selengkapnya