Berita

ilustrasi/ist

AHMADIYAH

Inilah Sikap Resmi Partai Demokrat

SELASA, 08 FEBRUARI 2011 | 09:39 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Pengakuan atas hak asasi dan prinsip non-diskriminasi telah tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945, jauh sebelum Deklarasi Universal HAM dinyatakan. Dengan demikian seharusnya tidak ada lagi kekerasan yang mengatasnamakan apapun di bumi Indonesia. Dan seharusnya pula, aparatur negara dapat bertindak tegas terhadap kelompok dan organisasi masyarakat yang menggunakan kekerasan, dan yang lebih utama harus secara aktif melindungi kelompok minoritas.

Begitulah antara lain isi dari pernyataan resmi DPP Partai Demokrat yang disampaikan Ketua Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM, Asmar Oemar Saleh, kepada Rakyat Merdeka Online.

Asmar juga mengutip pernyataan Presiden SBY yang merupakan Ketua Dewan Pembina partai itu pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun lalu. Ketika itu SBY mengatakan bahwa walaupun kepercayaan agama orang lain mungkin tampak tidak masuk di akal oleh kita, tetapi kita harus tetap menghormati hal tersebut.Pernyataan ini, menurut hemat Osmar, seharusnya dijadikan rujukan dan instruksi tidak langsung bagi aparatur negara untuk bertindak tegas terhadap kelompok yang menyalahgunakan kebebasan berekspresi dengan melakukan kekerasan terhadap kelompok kepercayaan yang lain, yang minoritas.

Selain mengecam keras tindak kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, Partai Demokrat mendesak Polri segera menangkap pelaku kekerasan dan pembunuhan. Polri juga diminta tegas terhadap kelompok yang menyalahgunakan kebebasan berekspresi dengan melakukan kekerasan terhadap kelompok kepercayaan lain. [guh]


Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Tanpa Rompi dan Borgol Saat Ditahan, DPP IMM Minta Kejagung Tak Istimewakan Febrie

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:43

Belum Sebulan IPO, Direktur RANS Tiba-tiba Mundur

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:30

Revitalisasi Pengurus AMPI Perkuat Konsolidasi Organisasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:26

Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong, KPK Geledah Kediaman Kadis PUPR Bengkulu

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:09

Zulhas: Swasembada Pangan Bukan Sekadar Ekonomi, tapi Kehormatan Bangsa

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:07

PDIP Jatim Hadirkan RedTalks, Wadah Masyarakat Sampaikan Aspirasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:54

Sekolah Nasional Terintegrasi: Resep Medis Kuratif Pendidikan dan Kesehatan Anak

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:39

Tak Pakai Borgol dan Rompi, PB PMII: Febrie Adriansyah Cetak Sejarah

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:35

TB Hasanuddin: Jangan Akali Putusan MK dengan Bebani Pelanggan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:59

Lodewijk: Ancaman Indonesia Kini Bukan Hanya Perang, tapi Ekonomi hingga Iklim

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:49

Selengkapnya