Berita

ilustrasi/ist

AHMADIYAH

Inilah Sikap Resmi Partai Demokrat

SELASA, 08 FEBRUARI 2011 | 09:39 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Pengakuan atas hak asasi dan prinsip non-diskriminasi telah tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945, jauh sebelum Deklarasi Universal HAM dinyatakan. Dengan demikian seharusnya tidak ada lagi kekerasan yang mengatasnamakan apapun di bumi Indonesia. Dan seharusnya pula, aparatur negara dapat bertindak tegas terhadap kelompok dan organisasi masyarakat yang menggunakan kekerasan, dan yang lebih utama harus secara aktif melindungi kelompok minoritas.

Begitulah antara lain isi dari pernyataan resmi DPP Partai Demokrat yang disampaikan Ketua Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM, Asmar Oemar Saleh, kepada Rakyat Merdeka Online.

Asmar juga mengutip pernyataan Presiden SBY yang merupakan Ketua Dewan Pembina partai itu pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun lalu. Ketika itu SBY mengatakan bahwa walaupun kepercayaan agama orang lain mungkin tampak tidak masuk di akal oleh kita, tetapi kita harus tetap menghormati hal tersebut.Pernyataan ini, menurut hemat Osmar, seharusnya dijadikan rujukan dan instruksi tidak langsung bagi aparatur negara untuk bertindak tegas terhadap kelompok yang menyalahgunakan kebebasan berekspresi dengan melakukan kekerasan terhadap kelompok kepercayaan yang lain, yang minoritas.

Selain mengecam keras tindak kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, Partai Demokrat mendesak Polri segera menangkap pelaku kekerasan dan pembunuhan. Polri juga diminta tegas terhadap kelompok yang menyalahgunakan kebebasan berekspresi dengan melakukan kekerasan terhadap kelompok kepercayaan lain. [guh]


Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya