Berita

ilustrasi/ist

AHMADIYAH

Inilah Sikap Resmi Partai Demokrat

SELASA, 08 FEBRUARI 2011 | 09:39 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Pengakuan atas hak asasi dan prinsip non-diskriminasi telah tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945, jauh sebelum Deklarasi Universal HAM dinyatakan. Dengan demikian seharusnya tidak ada lagi kekerasan yang mengatasnamakan apapun di bumi Indonesia. Dan seharusnya pula, aparatur negara dapat bertindak tegas terhadap kelompok dan organisasi masyarakat yang menggunakan kekerasan, dan yang lebih utama harus secara aktif melindungi kelompok minoritas.

Begitulah antara lain isi dari pernyataan resmi DPP Partai Demokrat yang disampaikan Ketua Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM, Asmar Oemar Saleh, kepada Rakyat Merdeka Online.

Asmar juga mengutip pernyataan Presiden SBY yang merupakan Ketua Dewan Pembina partai itu pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun lalu. Ketika itu SBY mengatakan bahwa walaupun kepercayaan agama orang lain mungkin tampak tidak masuk di akal oleh kita, tetapi kita harus tetap menghormati hal tersebut.Pernyataan ini, menurut hemat Osmar, seharusnya dijadikan rujukan dan instruksi tidak langsung bagi aparatur negara untuk bertindak tegas terhadap kelompok yang menyalahgunakan kebebasan berekspresi dengan melakukan kekerasan terhadap kelompok kepercayaan yang lain, yang minoritas.

Selain mengecam keras tindak kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, Partai Demokrat mendesak Polri segera menangkap pelaku kekerasan dan pembunuhan. Polri juga diminta tegas terhadap kelompok yang menyalahgunakan kebebasan berekspresi dengan melakukan kekerasan terhadap kelompok kepercayaan lain. [guh]


Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya