HKTI: Kebijakan Beras Nasional Mengancam Jutaan Petani

RMOL. Kebijakan cadangan beras nasional pemerintah dinilai tidak konsisten, tidak transparan serta dapat mengancam kehidupan kaum tani Indonesia.

Di saat harga beras di pasar konsumen terbilang tinggi, pemerintah malah menjual harga gabah kering di kisaran Rp 1.900 hingga Rp 2500 per kg. Dengan harga yang demikian rendah, menurut Ketua Bidang Perdagangan DPN HKTI, Ismed Hasan Putro, sulit bagi petani mengembalikan biaya produksinya.

“Bisa dipastikan, untuk musim tanam berikutnya petani akan semakin tersandera oleh rentenir. Petani sangat membutuhkan bibit dan pupuk. Sementara daya beli mereka rendah akibat harga jual gabah yang saat ini kian anjlok,” katanya kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Senin, 7/2).

Diakui atau tidak, kebijakan bea masuk nol persen atas beras impor semakin menegaskan posisi pemerintah. Kebijakan impor beras dengan bea masuk nol persen merupakan bukti bahwa pemerintah memang tidak serius memikirkan nasib jutaan petani padi nasional dan lebih mengutamakan kepentingan para pemburu rente importir beras.

HKTI, menurut Ismed, menuntut pemerintah mencabut kebijakan bea masuk nol persen atas beras impor. HKTI juga meminta agar pemerinytah transparan menyebutkan jumlah cadangan beras nasional. Jika memang dianggap cukup, pemerintah harus segera menghentikan impor beras. Terakhir, Bulog juga diminta segera membeli gabah petani yang saat ini tengah panen raya. [guh]