Berita

mirza gulham ahmad/ist

JAMAAH AHMADIYAH

Pemuda Muhammadiyah: Kekerasan Terjadi Karena Pemerintah Membiarkan

MINGGU, 06 FEBRUARI 2011 | 18:17 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Pemerintah harus segera menangkap, mengadili, dan menghukum pelaku tindak kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah di Pandeglang, Banten yang menewaskan empat pengikut Jamaah Ahmadiyah. Perbuatan itu tidak saja melanggar hukum yang berlaku, tetapi lebih jauh dari itu telah melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan HAM.

“Jamaah Ahmadiyah adalah warga negara Indonesia yang juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana warga negara lainnya. Karena itu, pemerintah tidak boleh mengabaikan atau menganggap remeh terhadap tindakan kriminal semacam ini. Kelalaian pemerintah dalam menghukum para pelaku akan menjadi preseden buruk dalam peningkatakan kualitas demokrasi dan HAM di Indonesia,” ujar Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Minggu, 6/2).

Menurut hemat Saleh, tindakan kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah semakin sering terjadi karena pemerintah gagal melindungi warga negara dan bahkan cenderung membiarkan. Kejadian-kejadian semacam ini selalu mendapat sorotan dunia. Bila tidak ditangani secara baik dapat memperburuk citra Indonesia di pentas global.

Pemuda Muhammadiyah, sebutnya lagi, mengimbau seluruh umat Islam agar tidak terpancing untuk melakukan kekerasan yang sama. Umat Islam seharusnya bersama-sama mengutuk semua tindakan kekerasan yang dilakukan atas nama Islam. [guh]


Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya