Berita

mirza gulham ahmad/ist

JAMAAH AHMADIYAH

Pemuda Muhammadiyah: Kekerasan Terjadi Karena Pemerintah Membiarkan

MINGGU, 06 FEBRUARI 2011 | 18:17 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Pemerintah harus segera menangkap, mengadili, dan menghukum pelaku tindak kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah di Pandeglang, Banten yang menewaskan empat pengikut Jamaah Ahmadiyah. Perbuatan itu tidak saja melanggar hukum yang berlaku, tetapi lebih jauh dari itu telah melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan HAM.

“Jamaah Ahmadiyah adalah warga negara Indonesia yang juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana warga negara lainnya. Karena itu, pemerintah tidak boleh mengabaikan atau menganggap remeh terhadap tindakan kriminal semacam ini. Kelalaian pemerintah dalam menghukum para pelaku akan menjadi preseden buruk dalam peningkatakan kualitas demokrasi dan HAM di Indonesia,” ujar Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Minggu, 6/2).

Menurut hemat Saleh, tindakan kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah semakin sering terjadi karena pemerintah gagal melindungi warga negara dan bahkan cenderung membiarkan. Kejadian-kejadian semacam ini selalu mendapat sorotan dunia. Bila tidak ditangani secara baik dapat memperburuk citra Indonesia di pentas global.

Pemuda Muhammadiyah, sebutnya lagi, mengimbau seluruh umat Islam agar tidak terpancing untuk melakukan kekerasan yang sama. Umat Islam seharusnya bersama-sama mengutuk semua tindakan kekerasan yang dilakukan atas nama Islam. [guh]


Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya