Endriartono Sutarto: Bibit-Chandra Nggak Merasa Utang Budi Sama Kejagung

RMOL. Bekas Panglima TNI Endriartono Sutarto mengatakan, Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah, tidak perlu mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Agung yang telah mengeluarkan deponeering terhadap kasus dua pimpinan KPK itu.

“Sampai sekarang keduanya belum menyampaikan terima kasih kepada Kejaksaan Agung (Kejagung), saya kira langkah itu tepat, saya mendukung itu,’’ ujar Penasihat Tim Pembela Bibit-Chandra itu kepada Rakyat Mer­deka, di Jakarta, kemarin.   

Kasus Bibit-Chandra tergolong unik. Keduanya dituduh mene­rima suap saat menangani perkara PT Masaro Radiokom. Tapi di­anggap kurang bukti, sehingga Kejagung mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penun­tutan (SKPP).

Kemudian Anggoro Widjojo, orang yang dituduh menyuap Bibit Chandra menggugat SKPP tersebut.

Pengadilan Negeri Jakarta Se­la­tan mengabulkan gugatan Anggodo, sehingga diperintah­kan agar kasus Bibit-Chandra dilanjutkan.

Kejagung melakukan banding atas putusan tersebut, tapi Pe­ng­adilan Tinggi malah menguatkan putusan Pengadilan Jakarta Selatan. Kini Kejagung melaku­kan Peninjauan Kembali (PK).

Melihat hal itulah, makanya Endriartono Sutarto awalnya merasa yakin MA mengabulkan permohonan Kejaksaan Agung. Tapi yang terjadi sebaliknya. MA menolak (tidak menangani) per­mohonan itu.
Namun Kejaksung menge­luar­kan deponeering, yakni menge­sam­pingkan perkara demi ke­pentingan umum.

Berikut kutipan wawancara dengan Endriartono Sutarto:

Tim penasihat yang menya­rankan  Bibit-Chandra agar ti­dak perlu mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Agung?
O, bukan. Beliau berdua sudah menjelaskan kalau kasus ini suatu yang tidak ada, tapi diada-ada­kan, sehingga reaksi mereka wajar-wajar saja, biasa-biasa saja kalau kasusnya dihentikan. Jadi, wajar saja kalau mereka tidak merasa utang budi sama Ke­jagung.  

Anda sepertinya sehati de­ngan Bibit-Chandra ya?
Ya. Soalnya, kasus ini dire­ka­yasa. Kemudian penghentian pe­nanganan kasusnya tergolong lama. Kenapa harus lama se­perti itu.

Anda kecewa begitu?
 Ya. Karena keluarnya SK penetapan deponeering ini ter­lambat sekali. Kalau dihentikan sejak lama, barangkali dari pihak Pak Bibit-Chandra akan me­nyambutnya dengan antusias. Kalau sudah lama seperti ini kan sama saja meng­gang­gu kinerja KPK se­lama ini.

Apa harapan Anda setelah di­ke­luarkannya deponeering ini?
Kita harapkan kinerja KPK bisa kembali seperti semula, apa­lagi Ketuanya sudah ada, yakni Busyro Muqoddas. Selain itu, kasus seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari.

O ya, ada yang bilang Anda mau menjadi Ca­pres 2014, apa benar?
Siapa yang mau nya­pres. Ha ha ha, kendaraannya apa, oplet ya.

Barangkali dari PDIP meng­ingat Anda disebut-sebut ber­hu­bungan baik dengan Mega­wati Soekarnoputri?
Nggaklah, kalau kita ngomong Capres dan sebagainya terlalu cepat kalau ngomong sekarang. Ini kan baru berjalan tahun per­tama,berarti empat tahun lagi. Jadi, memang rasanya terlalu prematur kalau kita ngomong Capres.

Apa sudah ada parpol yang mengelus-elus Anda?
Ha ha ha. Itu terlalu prematur. Itu masih lama,  jadi mengganggu konsentrasi bagi kepentingan rakyat. Fokuskan saja dulu, ba­gaimana meningkatkan kesejah­te­raan rakyat.

Kalau ada partai mencalon­kan Anda, apa mau?
Mana ada Parpol mencalonkan dari orang lain. Pastinya dari kader partai itu sendiri.

Sri Mulyani sudah digadang-gadangkan menjadi Capres?
Partainya mana. Itu kelompok orang yang melihat bahwa dia pantas menjadi Presiden. Tapi dia sendiri belum menjawab ya.

Lantas mengapa kritikan Anda ke pemerintah pedas se­kali?
Selama ini kan sudah banyak yang melakukan kritikan, tapi saya tidak melihat ada respons dari pemerintah. Karena di­anggap­nya sebagai angin lalu saja. Mungkin barangkali kalau saya yang ngo­mong, pemerintah mendengar dan berbuat sesuatu, sehingga pada akhirnya rakyat juga yang me­rasakannya. Lagi­pula saya tidak pernah menilai pemerintah bo­hong. Yang menga­takan bo­hong kan tokoh agama.

Memang bagaimana Anda memandang tokoh agama?
Saya memandang, tokoh aga­ma tidak punya reaksi politik yang krusial. Tapi lebih kepada bagaimana suatu realitas yang terjadi di masyarakat. Jadi, pen­dapat saya seyogyanya kalau yang mengatakan tokoh agama, pemerintah tidak perlu reaktif dengan melakukan penyang­ka­lan. Tapi dengarkan saja sebagai masukan, kemudian bekerja untuk membuktikan semua itu. Biarkan saja, kalau memang benar terjadi yang mengatakan bohong atau tidak bohong adalah rakyat.

Tokoh agama, saya kira punya gerakan moral yang tidak di­tunggangi oleh kepentingan apa­pun. Tapi tokoh agama melihat realita di masyarakat, sehingga punya kewajiban moral menyam­paikan itu. Karena dalam kondisi yang ada kinerja pemerintah ku­rang maksimal. Nggak usah dijawab tapi bekerja saja.

Menurut Anda bagaimana ki­nerja pemerintah?
Masalah TKI kita begitu-gitu saja (tidak ada perubahan). Baik di Malaysia, dan Arab Saudi. Karena kita secara terus-menerus mengirim TKI untuk pembantu rumah tangga. Sebab, pembantu rumah tangga bagi suatu negara itu dianggapnya budak. Jadi, majikannya punya hak untuk ber­buat apa saja. Jadi, nggak usah heran kalau TKI kita dianiaya, diperkosa, dibunuh, dibuang di tempat sampah, dan haknya tidak dibayar.

Beda dengan di sini, pemban­tu rumah tangganya dianggap­nya ke­luarga, sehingga anaknya di­seko­lahin, kalau sakit dio­ba­tin.   [RM]