Berita

Gayus tambunan/ist

KAMMI: KPK Harus Usut 151 Perusahaan dan Atasan Gayus

JUMAT, 28 JANUARI 2011 | 15:57 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Jumat siang tadi (28/1) menggelar aksi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan. KAMMI menuntut KPK segera menangkap dan menahan big fish kasus mafia pajak.

Menurut mereka, putusan tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 Juta untuk Gayus HP Tambunan belum menuntaskan kasus mafia pajak yang ada di republik ini. Sebab Gayus hanya kroco alias pelaku kelas teri dalam kejahatan tersebut.

"Gayus bukanlah siapa-siapa di Direktorat Pajak. Gayus hanya ikan teri. Dia hanya pegawai negeri sipil golongan III A. Ada banyak big fish mafia pajak di belakang Gayus. Mereka harus ditangkap," ujar aktivis KAMMI Jakarta, Robby, dalam orasinya.


Para big fish itu bukan hanya berbaju penyelenggara negara, tapi juga perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan penyuapan terhadap aparatur negara. "151 perusahaan (yang pernah ditangani Gayus) itu bagian dari mafia pajak," katanya.

KAMMI menilai, saat ini tengah terjadi upaya politisasi terhadap kasus mafia pajak. Banyak pihak atau perusahaan yang sedang berupaya menutupi keterlibatannya. Kasus mafia pajak harus dikembalikan pada rel hukum. KAMMI minta KPK segera menyelesaikannya.

"KAMMI menuntut KPK mengusut dan menangkap atasan Gayus, aparat penegak hukum yang terlibat. KPK segera memeriksa 151 perusahaan yang pernah ditangani Gayis dan segera menangkap Big Fish dibelakang Gayus," jelas Robby sambil menegaskan aksi mereka terbebas dari kepentingan politik manapun. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya