Muladi: Kami Tidak Menggugat Satgas Demi Menjaga Stabilitas Politik

RMOL.Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hukum & HAM Muladi mengatakan, pihaknya tidak akan menggugat Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH). Sebab, keberadaannya sangat diperlukan.

”Setelah kita analisis secara kom­prehensif, maka Satgas itu pen­ting. Hanya perlu dire­vi­ta­li­sasi. Jadi, kami tidak akan meng­­gugatnya demi menjaga sta­bilitas politik,’’ ujar Muladi ke­pa­da Rak­yat Merdeka, di ruang ke­rjanya, di Gedung Lemhannas, Jakarta, kemarin.

Sebelumnya Wakil Bendahara Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya berencana mau menggugat Satgas PMH gara-gara dinilai membuat ske­nario memojokkan Aburizal Bakrie (Ical).

”Berdasarkan keterangan ter­pidana kasus pajak Gayus Tam­bunan bahwa Satgas yang me­rekayasa. Jadi, kami akan me­lakukan langkah hukum untuk menindaklanjuti pengakuan Ga­yus tersebut,’’ paparnya.

“Langkah hukum itu sedang dikaji oleh tim di DPP Partai Gol­kar yang dipimpin Profesor Muladi,’’ tambahnya.

Muladi selanjutnya mengata­kan, Partai Golkar tidak mau me­nambah karut-marut kondisi ini dengan menggugat masalah Satgas ke pengadilan.

”Kalau Partai Golkar meng­gugat maka akan menimbulkan isu-isu yang baru. Sebab, itu ba­gian dari politisasi,’’ ujarnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa itu saja alasannya, se­hing­ga tidak jadi menggugat?

Ya, seperti itulah. Apalagi, Pak Aburizal Bakrie (Ketum Partai Golkar) menjadi Ketua Harian Set­gab Parpol Koalisi, sehingga tidak pas kalau kami ikut mem­bi­kin karut-marut masalah ini.

Jangan-jangan Partai Golkar khawatir ya?

Tidak ada rasa takut seperti itu. DPR juga sudah membentuk ang­ket mengenai pajak, di situ juga ada orang Golkar. Otomatis akan me­manggil Satgas juga. Kalau meng­gugat lembaga negara sama saja menggugat Presiden. Kita kan terikat  dalam suatu koalisi. Jadi, serahkan kepada proses hu­kum dan politik. Proses hukum me­lalui jaksa, polisi, dan Ins­truksi Presiden. Sedangkan pro­ses politik kita serahkan ke DPR. Kalau di situ ada tindak pidana ma­ka ada tindak lanjutnya. Jadi, ini bukan soal takut. Tapi yang jelas kami tetap akan mengikuti pe­nanganan kasus ini, terutama terkait 12 Instruksi Presiden.

Artinya konsentrasi meng­awasi kinerja Wapres Boediono ka­rena Presiden mempercayakan kepadanya soal 12 instruksi tersebut?

Ya, Pak Boediono harus melak­sanakannya dengan baik. Dan harus ada jangka waktunya. Ka­lau tidak, nanti hanya menjadi angin lalu saja. Yang namanya ka­sus Gayus harus dibongkar. Ka­rena Gayus itu puncak dari gu­nung es terhadap mafia pajak.

Bagaimana menurut Anda sosok orang-orang Satgas?  

Sebenarnya orang seperti Ota, Herman Effendy, Darmono, Kun­toro adalah orang yang baik.

Bagaimana dengan Denny Indrayana?

Denny saya kira juga orang baik dan pintar. Dia bekas Ketua Pu­kat UGM. Tapi mungkin dia ma­sih muda, sehingga kema­tang­an in­telektual tidak didukung ke­ma­­tangan kedewasaan pri­ba­dinya. Jadi, Denny harus introspeksi.

Apa perlu Denny dicopot?

Terserah Presiden. Kalau Pre­siden masih percaya, ya dilan­jut­kan saja. Tapi kalau tidak per­caya, ya kenapa tidak dicopot. Ta­pi paling tidak Presiden harus melakukan introspeksi. Sebab, lang­k­ahnya terlalu jauh saja. Ka­lau ada reaksi masyarakat yang terlalu jauh maka dia harus introspeksi apa kesalahannya.

Apa harapan Anda ke Satgas?

Satgas ke depan jangan ber­main sendiri, selalu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang berdasarkan UUD 1945. Ka­lau orang bergerak sendiri ma­ka akan menimbulkan kecem­bu­ruan sosial. Alangkah baiknya ha­sil dari Satgas itu dilaporkan ke Pre­siden, sehingga Presiden yang akan memerintahkan ke polisi. Tidak action dan membuat sta­tement sendiri ke masyarakat. Ini saya kira tidak benar. Ke­li­hat­annya, memang yang paling ba­nyak ngomong hanya Denny saja.  

Apa ini ada kaitannya dengan politik?

Pasti, karena ujung-ujungnya kan Pemilu 2014.  Tampaknya ta­buh gendangnya sudah dimulai dari 2010 lalu. Menurut saya se­ba­gai orang politik, geger politik perlu dibatasi. Ini mengganggu pem­bangunan. Jadi, yang rugi rakyat juga.

Apa keuntungan Satgas?

Kalau Satgas turut korupsi sih nggak. Hanya langkah-langkah Satgas itu dinilai oleh beberapa pihak terlalu jauh. Satgas itu mes­tinya harus ada tupoksi yang jelas. Sekarang, kita kan nggak tahu. Selain itu,  tidak boleh me­lang­gar kode etik. Seperti me­ne­lepon bojone uwong (menelpon istri orang), itu kan tidak etis.

Apa perlu Satgas dibubarkan saja?

Tidak perlu. Sebab, saya juga mendukung adanya Satgas. Tapi harus direvitaliasi, harus ada kode etik, dan tupoksi yang jelas. Mana yang boleh dan mana yang tidak, sehingga sepak terjangnya tidak ditafsirkan dengan politik.

Tampaknya sekarang ini sarat dengan politisasi ya?

Semuanya memang di­po­li­tisasi. Presiden curhat soal ga­ji­nya tidak naik selama 7 tahun ini, itu dipolitisir dengan koin dan Rp 1 trliun di Solo. Pada akhirnya melecehkan Presiden. Tokoh aga­ma juga mengatakan pemerintah bo­hong. Bukan pemerintah bo­hong tapi janjinya belum dilak­sanakan. Kalau pemerintah di­katakan bohong itu adalah suatu kata-kata yang keras. Masa Pre­siden bohong sih. [RM]