Fasli Jalal: Peredaran Buku Profil SBY Bukan Instruksi Mendiknas

RMOL.Peredaran sejumlah buku  profil Presiden SBY di Jawa Tengah  bukan atas perintah Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh.

Demikian disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas), Fasli Jalal, ke­pada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

”Peredaran buku profil SBY bukan instruksi Mendiknas. Pak Nuh nggak tahu soal itu. Begitu juga Presiden SBY juga nggak tahu itu. Buku itu beredar atas usul penerbit,’’ ujarnya.

Seperti diberitakan, buku serial profil Presiden SBY menjadi ba­han ajar pengayaan sejumlah SMP di Jawa Tengah. Buku yang ber­cerita tentang’ profil SBY itu terdiri dari 10 jilid yaitu: Lebih De­kat dengan SBY: Jalan Pan­jang Menuju Istana; Lebih Dekat de­ngan SBY: Merangkai Kata Me­nguntai Nada; Lebih Dekat dengan SBY: Memberdayakan Eko­nomi Rakyat Kecil; Lebih De­kat dengan SBY: Jendela Hati; Lebih Dekat dengan SBY: Adil Tan­pa Pandang Bulu; Lebih De­kat dengan SBY: Peduli Ke­mis­kinan; Lebih Dekat dengan SBY: Diplomasi Damai; Lebih Dekat de­ngan SBY: Menata Kembali Kehidupan Bangsa; Lebih Dekat de­ngan SBY: Indahnya Negeri Tan­pa Kekerasan; Lebih Dekat de­ngan SBY: Berbakti untuk Bumi.

Fasli Jalal selanjutnya menga­takan, buku-buku profil SBY ter­se­but sebagai salah satu pilihan dari ratusan buku-buku pe­nga­yaan untuk diedarkan ke sekolah-sekolah karena memang buku ter­sebut lolos penilaian tim inde­penden.

’’Yang jelas keberadaan buku-buku itu bukan atas instruksi Pak Menteri. Kami nggak ikut-ikutan soal peredarannya,’’ katanya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Masa sih nggak ada kaitannya dengan Kemendiknas?

Ya, faktanya begitu. Sebe­tul­nya kan buku-buku pengayaan itu kan banyak kategorinya. Ada un­tuk kategori pengembangan diri, memberi motivasi, sejarah-se­jarah kepahlawanan yang bersifat muat­an lokal dan ada juga ka­dang-kadang untuk keterampilan.

Nah buku-buku itu memang diajukan penerbit, di-review oleh se­buah tim yang terdiri dari pakar yang mengerti di bidang buku-buku pengayaan itu berdasarkan kategori. Kemudian mereka yang memberikan usulan, mana buku yang pantas masuk dalam daftar dan mana yang tidak.

Jadi buku yang dianjurkan itu cukup banyak, ada 807 macam yang menurut tim reviewer itu bisa dipilih. Jadi, diserahkan ke­pada sekolah dan pejabat ka­bupaten/kota.

Termasuk buku profil Presiden SBY?

Ya, mungkin bersamaan dalam kategori pengembangan diri dan juga mungkin bagaimana mem­be­rikan motivasi. Karena buku pro­fil Presiden itu hanya sebagian ke­cil dari sekian ratus buku yang me­mang ditawarkan dan nanti ter­serah kepada daerah memilih ma­na yang mereka pilih dari se­kian banyak buku itu. Mengingat buku itu kan merupakan buku pe­ngayaan, buku tambahan saja. Se­mentara buku yang wajib itu kan buku teks.

Pembelian buku profil SBY itu apa dananya  berasal dari APBN?

Itu kan ada Dana Alokasi Khu­sus (DAK). Nah dana alokasi khusus ini yang terutama fung­si­nya adalah untuk rehabilitasi se­kolah. Kemudian kalau reha­bi­litasinya sudah terpenuhi boleh me­nambah perpustakaan, ba­ngun­annya, dan boleh menambah isi­nya. Bisa diisi dengan berbagai buku pengayaan. Jadi terserah ke­pada daerah nanti yang untuk me­milih buku pengayaan tersebut.

Penerbitan profil SBY itu apa­kah atas izin Presiden?

Presiden nggak tahu apa-apa, nggak tahu menahu itu. Menteri saja nggak tahu itu. Jadi buku itu adalah tanda bahwa itu sangat lokal kan bahwa dari list yang pan­jang itu ternyata misalnya kalau Kabupaten Tegal melihat itu sebagai suatu pilihan, ya sah-sah saja. Kan ada 500 lebih kabu­paten/kota di Indonesia.

Penerbit-penerbit buku itu dari mana saja ?

Itukan penerbitnya banyak se­kali karena ada 807 buku yang ma­suk dalam list. Berarti ada ratus­an penerbit yang terlibat itu dan kembali lagi bahwa buku itu cu­kup luas variasinya untuk men­jadi pilihan bagi yang mau me­ngadakan gitu.

Tapi khusus penerbit buku pro­fil SBY siapa?

Saya nggak hapal itu. Karena itu di bagian pusat penerbit pem­bukuan.

Sementara tim reviewer itu siapa-siapa saja?

Tim itukan memang ber­da­sarkan keahlian mereka dan itu ditentukan oleh pusat perbukuan di kementerian pendidikan na­sional.

Jadi bukan Mendiknas yang menentukan?

Bukan. Itu kan sudah sangat teknis ya.

Apa tujuan utama Kemen­dik­nas sehingga beranggapan perlu memasukkan buku profil SBY masuk dalam salah satu kategori muatan untuk dibagikan ke se­kolah-sekolah?

Seperti yang saya katakan tadi, bahwa buku itu kan dibagi dalam ber­bagai kategori, termasuk kate­gori buku pengayaan yang ada untuk membantu pengembangan ke­pribadian, memberikan mo­tivasi, ada unsur buku-buku yang ber­kaitan dengan kepahlawanan atau kesejarahan. Ada juga yang berhubungan dengan kesenian lokal atau pun umum dan dari ber­bagai variasi itu masing-ma­sing penerbit memasukkan buku-bukunya. Dari buku-buku yang di­masukkan itu nanti diminta pen­dapat ahli dari tim independen itu. Kalau mereka mengatakan bahwa buku itu sesuai dan buku itu disetujui beberapa orang da­lam tim itu, dan buku itu cukup memberi isi yang sesuai dengan ketagori maka dimasukkan dalam kategori buku yang list panjang. Namun kembali lagi pilihannya itu terserah kepada daerah ma­sing-masing karena banyak buku yang tersedia.

Apakah buku itu dibagikan gratis ?

Kita kan memberikan d­ukung­an dana kepada sekolah, dalam hal ini diprogramkan di kabu­pa­ten/kota. Jadi dengan dana itu me­reka memilih buku yang me­reka pilih. Jadi di tingkat sekolah tentu karena ini sudah dibiayai dari DAK tentu menjadi bantuan  di tingkat sekolah.

Tapi tidak sampai memotong dana bantuan sekolah seperti BOS?

Oh, nggak. [RM]