Berita

Ahmad Syafii Maarif

Wawancara

WAWANCARA

Ahmad Syafii Maarif, Kami Sudah Terima 50-an Kebohongan Ini Bisa Menjadi Gelombang Dahsyat

SELASA, 25 JANUARI 2011 | 02:43 WIB

RMOL. Tokoh-tokoh yang bergabung dalam Gerakan Integritas Nasional (GIN) terus melebarkan sayapnya dengan menerima laporan dari masyarakat terkait kebohongan pemerintah.

Beberapa hari lalu, mereka sudah mendirikan Rumah Penga­duan Kebohongan. Sampai saat ini sudah ada 50-an kebohongan pemerintah yang dilaporkan rakyat.

Menurut Direktur Eksekutif Maarif Institute, Fajar Riza Ul Haq,  pengaduan itu sangat varia­tif. Ada soal illegal logging, soal nelayan, soal petani sawit, Ban­tuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak bisa dinikmati oleh masya­rakat tuna netra, dan lainnya.

Menanggapi hal itu, pendiri Ru­mah Pengaduan Kebohongan, Ahmad Syafii Maarif menga­ta­kan, rumah pengaduan itu bisa menjadi gelombang dahsyat. Se­bab, sangat direspon rakyat.

Tapi pemerintah, lanjut bekas Ketua Umum PP Muhamma­di­yah itu, tidak perlu merasa kha­watir. Sebab, perjuangan mereka hanya bersifat moral, bukan ber­gerak di politik.

“Jangan dianggap kami ini me­lakukan gerakan sabotase untuk menggulingkan pemerintah. Ini nggak ada hubungannya. Nggak ada agenda sampai ke situ. Ini perjuangan moral,’’ ujarnya ke­pada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya tokoh lintas aga­ma yang dimotori Syafii Maarif dan Salahuddin Wahid mem­ben­tuk GIN, selanjutnya men­dekla­rasi bersama tentang 18 kebo­hongan pemerintah.

Mereka menilai pemerintahan sekarang banyak melakukan ke­bohongan publik. Artinya, tidak sejalannya antara kata dan per­buatan, lebih banyak janji pem­bangunan yang tak dipenuhi.

11 Tokoh Masyarakat dan Agama mendeklarasikan berdiri­nya Gerakan Integritas Nasional (GIN). Mereka adalah Ahmad Syafii Maarif,  Salahuddin Wahid (to­koh NU), Natan Setiabudi (be­kas Ketua Persatuan Gereja Indo­nesia), Bambang Ismawan, Putut Prabantoro, Kasturi Sukiadi, Parni Hadi, Wisjnubroto, Thresia Kristianty, Sudrajad, dan Teguh Santosa.

Mereka sudah berkonsolidasi sejak tiga bulan lalu untuk ber­kumpul dalam GIN. Mereka ber­kumpul dalam satu wadah di­latar­belakangi adanya masalah besar yang dihadapi bangsa Indo­nesia saat ini, seperti rendahnya ting­kat integritas nasional, teru­tama di kalangan pejabat publik.

 Berikut kutipan wawancana dengan Ahmad Syafii Maarif:

Masa sih nggak ada hubu­ngan­­nya gerakan tokoh agama ini untuk memojokkan peme­rin­tahan SBY-Boediono?
Memang tidak ada upaya ke arah situ. Sebab, ini cuma demo­krasi saja, dan hak dari warga negara.    

Apa rumah pengaduan ini juga berbau politik?
Itu sih memang politik kebang­saan dan politik moral. Bukan poli­tik praktis, karena kita tidak ingin jadi bupati atau camat.  Jadi,  ini bukan politik kekuasaan. Harus dibedakan itu.

Apa sih fungsi dari rumah pe­ngaduan ini?
Untuk menampung pendapat masyarakat yang mereka rasakan, mereka terima, dan mereka keta­hui tentang kebohongan itu. Ke­mudian disampaikan dan disuara­kan oleh kelompok ini.

Apakah Anda yakin aspirasi rakyat di rumah pengaduan akan diterima pemerintah?
Ya harus yakin. Kami mem­buka rumah pengaduan itu kan bermaksud untuk menerima lapo­ran masyarakat tentang keboho­ngan pemerintah. Di situ nanti bisa kita lihat apakah kebohongan itu sudah menjadi kultur di negara ini. Maka kita lihat saja. Asal yang mengadu itu, benar-benar orang yang punya data dan fakta yang kuat, tentu kita pasti me­nindak­lanjutinya.

Bagaimana reaksi publik ter­hadap rumah pengaduan ini?
Mendapat dukungan besar. Sebab, ini gelombangnya besar dan dahsyat sekali.

Apa maksud gelombang be­sar itu?
Ya, kita lihat saja reaksi peme­rin­­­tah. Kan jelas sekali, pemerin­tah tidak merespon kritikan dari ma­­syarakat. Kalau tidak ada se­per­ti ini maka gelom­bang tidak besar.  [RM]

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya