Berita

Lagi, Dugaan Korupsi PSSI Dilaporkan ke KPK

JUMAT, 21 JANUARI 2011 | 19:31 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Pecinta sepakbola dalam negeri kembali mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi. Kali ini giliran Jambore Perubahan Sepakbola Indonesia melaporkan dugaan korupsi pengelolaan dan penggunaan anggaran sepak bola oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia.

"KPK harus usut tuntas dugaan suap gratifikasi PSSI ke daerah. PSSI selalu minta pelicin, agar bisa menggelontorkan dana," ujar Kapten Aliansi Suporter Indonesia, Jundan Hidayat kepada wartawan sesaat setelah melapor ke KPK, Jumat petang (21/1).

PSSI, katanya, sudah menyalahgunakan dana APBN dan APBD tahun 2010 sebesar Rp 20 miliar. "Buktinya mereka tidak transparan," katanya.


Selain itu, lanjutnya, KPK juga harus menyelidiki dana APBD yang digelontorkan kepada klub-klub sepakbola. Dana tersebut sangat rawan diselewengkan oleh pejabat daerah dan pengurus klub. "Dana itu harus diaudit," katanya lagi.

Jambore Perubahan Sepakbola Indonesia mengungkap, PSSI telah gagal dalam membina prestasi sepakbola nasional. Dana rakyat tidak digunakan dengan maksimal untuk menunjang prestasi pemain-pemain muda.

"Dana rakyat bukan untuk pemain muda, tapi digunakan untuk membaya pemain asing," jelasnya.

Selain itu, Jambore Perubahan Sepakbola Indonesia menilai, dana APBN sebesar Rp 80 miliar yang akan digelontorkan kepada PSSI tahun 2011 ini lebih baik digunakan untuk program yang bersentuhan langsung dengan rakyat.

"Lebih baik digunakan untuk menyempurnakan infrastruktur rumah sakit dan pendidikan," tutupnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya