Berita

KASUS PAJAK GAYUS

Golkar Ngotot Bentuk Pansus Pajak

JUMAT, 21 JANUARI 2011 | 18:01 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Partai Golkar ngotot, agar DPR segera bisa membentuk Pansus pajak. Anggota DPR Partai Golkar beralasan, dengan Pansus DPR bisa mengklarifikasi kepada sejumlah pejabat di Dirjen Pajak yang diduga ikut terlibat dengan terpidana 7 tahun Gayus HP Tambunan.

Gagasan Pansus pajak ini muncul setelah Gayus, dalam testimoninya, menyebut beberapa nama mantan atasannya di Dirjen Pajak yang mengetahui dan ikut terlibat dalam perkara kasusnya.

"Kami ingin secepatnya ada Pansus pajak," ujar anggota komisi III DPR RI dari Partai Golkar, Bambang Soesatyo di gedung KPK, Jakarta (Jumat, 21/1).


Gayus, katanya, sudah menyebutkan nama penyelenggara negara. Pansus bisa meminta klarifikasi kepada mereka.

"Pansus akan panggil mantan Dirjen pajak Darmin Nasution, Direktur Penyelidikan dan Penyidikan pajak, Direktur Keberatan dan Banding, dan  Dirjen yang sekarang Tjiptardjo," katanya.

Bamsoet yakin uang Rp 100 milyar yang dimiliki Gayus tidak sepenuhnya milik
Gayus. Dia mengatakan, dari informasi yang diperoleh di Dirjen Pajak, diketahui sebagiannya merupakan uang belum aman.

"Itu uang yang belum aman, uang titipan dari pada bos-bos dan broker-broker," kata dia.

"Karenanya perlu ada Pansus," tandas Bamsoet sambil mengatakan rencananya Senin (24/1) besok pihaknya akan membicarakan dengan anggota DPR fraksi lain dan mengusulkan ke pimpinan DPR.[ono]



Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya