RMOL. Partai Golkar ngotot, agar DPR segera bisa membentuk Pansus pajak. Anggota DPR Partai Golkar beralasan, dengan Pansus DPR bisa mengklarifikasi kepada sejumlah pejabat di Dirjen Pajak yang diduga ikut terlibat dengan terpidana 7 tahun Gayus HP Tambunan.
Gagasan Pansus pajak ini muncul setelah Gayus, dalam testimoninya, menyebut beberapa nama mantan atasannya di Dirjen Pajak yang mengetahui dan ikut terlibat dalam perkara kasusnya.
"Kami ingin secepatnya ada Pansus pajak," ujar anggota komisi III DPR RI dari Partai Golkar, Bambang Soesatyo di gedung KPK, Jakarta (Jumat, 21/1).
Gayus, katanya, sudah menyebutkan nama penyelenggara negara. Pansus bisa meminta klarifikasi kepada mereka.
"Pansus akan panggil mantan Dirjen pajak Darmin Nasution, Direktur Penyelidikan dan Penyidikan pajak, Direktur Keberatan dan Banding, dan Dirjen yang sekarang Tjiptardjo," katanya.
Bamsoet yakin uang Rp 100 milyar yang dimiliki Gayus tidak sepenuhnya milik
Gayus. Dia mengatakan, dari informasi yang diperoleh di Dirjen Pajak, diketahui sebagiannya merupakan uang belum aman.
"Itu uang yang belum aman, uang titipan dari pada bos-bos dan
broker-broker," kata dia.
"Karenanya perlu ada Pansus," tandas Bamsoet sambil mengatakan rencananya Senin (24/1) besok pihaknya akan membicarakan dengan anggota DPR fraksi lain dan mengusulkan ke pimpinan DPR.
[ono]
